Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak lengah meski inflasi nasional masih relatif terkendali.
"Kita tidak boleh berpuas diri. Libatkan BPS untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi dan segera rumuskan langkah pengendaliannya," tegas Tomsi
Ia menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi strategi pengendalian inflasi daerah serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual.
Tomsi Tohir mengungkapkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, disusul sektor transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Ateng Hartono menjelaskan inflasi nasional pada Juni 2026 dipengaruhi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif angkutan udara, serta sejumlah komoditas pangan seperti beras, bawang merah, dan bawang putih. Khusus bawang putih, kenaikan harga dipicu penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang berdampak pada biaya impor dan distribusi.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri bergerak cepat merespons capaian inflasi Kota Samarinda yang mencapai 3,53 persen. Ia langsung lanjut memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda di Kantor Balai Kota Samarinda, Senin (6/7/2026) siang.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan inflasi Kota Samarinda kembali berada dalam rentang sasaran nasional, yakni sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.
Menindaklanjuti arahan dalam Rakor bersama BPS RI, Saefuddin menegaskan seluruh anggota TPID harus meningkatkan kewaspadaan. Menurut dia, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah sektor transportasi yang berkaitan langsung dengan distribusi BBM.
"Data menunjukkan pasokan BBM tidak bermasalah. Karena itu, saya minta kondisi di SPBU juga dikontrol. Kalau antrean semakin panjang, tentu perlu ada langkah atau strategi dari Pertamina agar distribusi berjalan lebih baik," tegas Saefuddin.
Ia menilai kelancaran distribusi BBM menjadi faktor penting dalam menjaga biaya transportasi tetap stabil. Jika distribusi berjalan baik, dampaknya akan terasa pada stabilitas harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
Dalam rapat tersebut, Pertamina memastikan stok BBM di Kota Samarinda dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan lancar. Per 1 Juli 2026, harga beberapa BBM nonsubsidi juga mengalami penurunan, yakni Pertamax Turbo menjadi Rp19.750 per liter, Dexlite Rp20.150 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.650 per liter. Sementara harga Pertamax tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Sementara itu, BPS Kota Samarinda melaporkan komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi daerah meliputi beras, bawang putih, bawang merah, rokok kretek mesin, serta kelompok transportasi. Sebaliknya, cabai rawit, daging ayam ras, tomat, buncis, dan kacang panjang menjadi penyumbang deflasi.
Bank Indonesia Provinsi Kaltim juga menyampaikan bahwa inflasi Kaltim secara umum masih berada dalam rentang sasaran nasional. Namun Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena mengalami peningkatan inflasi.
Sebagai tindak lanjut, TPID Kota Samarinda menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain; memperkuat pengawasan distribusi BBM dan antrean SPBU bersama Pertamina, memastikan harga beras tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk komoditas strategis seperti cabai rawit dan minyak goreng, serta menyiapkan Operasi Pasar Murah (OPM) perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru.
Menutup rapat, Saefuddin mengajak seluruh perangkat daerah dan anggota TPID memperkuat kolaborasi agar pengendalian inflasi semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Mari kita bersama-sama menurunkan inflasi Kota Samarinda. Perhatikan komoditas yang masih mengalami kenaikan harga, perkuat distribusi, serta gencarkan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tandasnya. (*)
