Lingkar.co - Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas kementerian, lembaga, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Forum ini dibentuk untuk menyelaraskan perumusan kebijakan berbasis bukti dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut FKK menjadi forum pertama yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang diskusi kebijakan terintegrasi. Tujuannya untuk memastikan arah kebijakan nasional sejalan dengan program pembangunan, termasuk Astacita Presiden Prabowo Subianto.
"Ini penting agar perumusan kebijakan di antara kementerian dan lembaga itu tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga program-program yang merupakan program prioritas Bapak Presiden itu bisa searah, sejalan, dan menghasilkan sebuah dokumen yang bisa ditawarkan, yang kemudian bisa dieksekusi dan dijalankan oleh masing-masing kementerian," kata Supratman di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya ketahanan pangan dan energi. Hasil pembahasan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan maupun regulasi yang lebih implementatif.
Menurut Supratman, proses penyusunan kebijakan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar hasilnya lebih komprehensif dan menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
"Semua stakeholder harus didengar. Jadi, entah itu civil society, kemudian juga kalau terkait dengan tadi pangan dan energi menyangkut soal dunia usaha, itu semua harus didengar. Dengan demikian, parameter dan data yang kita gunakan dalam perumusan kebijakan itu bisa holistik dan menyeluruh sehingga tidak parsial dalam sebuah policy brief ataupun juga dokumen yang dihasilkan dari sebuah kebijakan yang akan kita implementasikan," ujarnya.
Selain unsur pemerintah, forum ini juga melibatkan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, seperti Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ketiganya turut menjalin kerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk memperkuat analisis berbasis riset.
Supratman menegaskan hasil analisis kebijakan dari FKK ditujukan untuk mendukung dua hal utama, yakni pembentukan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Jangan lupa, dari sebuah analisis kebijakan yang dihasilkan, itu tujuannya minimal kedua hal. Pertama, satu pasti terkait dengan pembentukan regulasi. Yang kedua, pasti terkait dengan soal pelayanan. Kalau di Kementerian Hukum ya pelayanan hukum, atau kita bicara soal bagaimana kemudian layanan publik itu bisa lebih baik," katanya.
Sementara itu, Kepala BSK Hukum Andry Indrady menyampaikan FKK 2026 diikuti oleh Kementerian Hukum, LAN, 48 badan strategi kebijakan atau unit kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas analis kebijakan, serta berbagai mitra strategis lainnya.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektor yang mempercepat pengambilan keputusan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas.
"Kami berharap Forum Komunikasi Kebijakan ini dapat menjadi ruang lahirnya solusi-solusi kebijakan lintas sektoral yang membantu pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak dalam mendukung prioritas Presiden Republik Indonesia," kata Andry.
