Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung pembangunan industri bioetanol nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan sekaligus mewujudkan kemandirian energi Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan tersebut akan diarahkan untuk pengembangan tiga komoditas utama bahan baku bioetanol, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
“Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional sekaligus langkah memperkuat kemandirian energi,” kata Amran usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari sejumlah daerah sentra produksi di Jakarta, kemarin.
Menurut Amran, pembangunan industri bioetanol harus dimulai dari kepastian pasokan bahan baku. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan pabrik, tetapi terlebih dahulu menyiapkan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dari tiga komoditas tersebut, tebu menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan tebu mencapai sekitar 1 juta hektare. Sementara singkong dan jagung akan dikembangkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegas Amran.
Lahan Disiapkan, Investasi Didorong
Amran mengatakan kepastian lahan dan bahan baku menjadi faktor penting untuk menarik investasi ke industri bioetanol. Pemerintah akan melakukan konsolidasi kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif.
Skema pembiayaan industri nantinya dapat melibatkan BUMN dan sektor swasta. Pemerintah akan berperan dalam menyiapkan kawasan, sedangkan pembangunan industri didorong melalui investasi.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” beber Amran.
Pengembangan kawasan juga diarahkan agar tidak hanya menguntungkan industri. Pemerintah akan mendorong keterlibatan masyarakat melalui skema kemitraan sehingga warga sekitar turut memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan bioetanol.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegasnya.
Pemerintah juga membuka ruang bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam pengembangan industri tersebut. Dengan demikian, kawasan bioetanol diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Sebagai tahap awal, Kementan akan mengembangkan komoditas jagung melalui percontohan di sejumlah daerah yang menyatakan kesiapan. Setiap kabupaten dapat memperoleh dukungan pengembangan awal sekitar 500 hingga 1.000 hektare.
Daerah yang menunjukkan hasil produksi baik berpeluang mendapatkan tambahan luasan hingga sekitar 1.500 hektare. Pemerintah juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelas Amran.
Sementara untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala lebih besar dengan kebutuhan lahan mencapai sekitar 1 juta hektare. Kementan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penyiapan kawasan tersebut.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” katanya.
Dalam proses penyediaan lahan, pemerintah menyatakan akan mengutamakan kawasan yang memenuhi aspek teknis sekaligus memiliki kepastian legalitas.
Amran memastikan pengembangan bioetanol tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Pemerintah akan mengkaji sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk agroforestri, tanaman pangan maupun lahan yang telah dilepaskan.
Pelepasan kawasan hutan, kata dia, menjadi pilihan terakhir dalam penyiapan lahan.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” pungkas Amran.
