Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyatakan kesiapannya mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut akan mulai diterapkan secara bertahap pada satuan pendidikan jenjang SD dan SMP mulai tahun ajaran 2026/2027.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mengatakan, pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini untuk membentuk karakter generasi muda yang mandiri, memiliki jiwa kewirausahaan, serta memahami prinsip ekonomi kerakyatan.
“Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Sri Setyorini usai menghadiri peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).
Menurut perempuan yang akrab disapa Budhe Rini tersebut, Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, yakni SD dan SMP.
Ia menjelaskan, penerapan program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.
“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.
Budhe Rini menegaskan, program tersebut tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani siswa. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.
“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” jelasnya.
Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan literasi ekonomi peserta didik sekaligus menanamkan nilai gotong royong, kerja sama, dan kemandirian yang menjadi dasar gerakan koperasi.
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam mata pelajaran yang relevan mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB.
Peluncuran program tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta sejumlah pemangku kepentingan bidang pendidikan.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut program tersebut sebagai langkah strategis untuk mengenalkan kembali koperasi kepada generasi muda sejak usia sekolah.
“Koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus pilar ekonomi nasional yang perlu dipahami sejak usia sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan badan usaha yang mengedepankan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang perlu ditanamkan kepada generasi muda melalui dunia pendidikan. (*)
