Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) yang mewakili aspirasi petani dan nelayan di sepanjang aliran Kali Juwana (Sungai Silugonggo) menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kantor DPRD Jateng, Semarang, Selasa (29/9/2026).
Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan tata kelola Kali Juwana sekaligus mendorong adanya penanganan yang terintegrasi, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Persoalan Kali Juwana dinilai semakin kompleks karena masyarakat menghadapi ancaman banjir saat musim hujan. Sementara pada musim kemarau, persoalan yang muncul berupa kekeringan, berkurangnya ketersediaan air tawar, hingga intrusi air laut.
Dalam bahan dialog yang disampaikan Jampisawan, sedikitnya terdapat lima persoalan utama yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Pertama, terkait tata kelola dan distribusi air, terutama kejelasan mekanisme penggelontoran, pengelolaan, pembiayaan, serta distribusi air Kali Juwana.
Kedua, kebutuhan air untuk pertanian. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi petani di wilayah hilir Kabupaten Pati yang membutuhkan pasokan air tawar untuk Musim Tanam Ketiga (MT3). Kekeringan sungai dan meningkatnya kadar garam air berpotensi menyebabkan tanaman mengalami puso atau gagal panen.
Ketiga, persoalan penghidupan nelayan sungai dan akses pelintasan. Ekosistem air tawar serta aktivitas nelayan tradisional terganggu akibat persoalan operasional Bendung Karet Jakenan, sedimentasi sungai, hingga kepadatan kapal berukuran besar.
Keempat, ketersediaan air baku masyarakat. Jampisawan menyoroti penurunan kualitas dan ketersediaan air baku, termasuk pada intake PDAM, akibat pencemaran dari limbah domestik, industri, pestisida, serta fenomena air asin atau kasinan.
Kelima, persoalan eceng gondok, sampah, dan kondisi ekologis sungai. Ledakan eceng gondok dinilai mempercepat pendangkalan, mengganggu aktivitas kapal nelayan, serta berpotensi memperparah banjir. Selain itu, keberadaan spesies invasif seperti ikan sapu-sapu dan ancaman pencemaran mikroplastik juga menjadi perhatian.
Dorong Forum Lintas Instansi
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, M. Ali Wafa atau yang biasa disapa Gus Wafa, mengatakan persoalan Kali Juwana tidak dapat ditangani secara parsial karena berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.
"Kami di Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambut baik dan mengapresiasi langkah dialogis yang diusung oleh teman-teman Jampisawan bersama perwakilan petani dan nelayan Kali Juwana. Persoalan Sungai Juwana ini kompleks dan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial atau sektoral saja," kata Gus Wafa usai audiensi.
Menurutnya, persoalan irigasi pertanian, nelayan, ketersediaan air bersih PDAM, hingga eceng gondok merupakan bagian dari satu kesatuan ekosistem sungai.
"Terkait keluhan masyarakat mengenai operasional Bendung Karet, ancaman intrusi air laut yang merusak sawah, hingga sedimentasi parah, Komisi D DPRD Jateng berkomitmen penuh untuk mengawal isu ini," ujarnya.
Gus Wafa mengatakan, Komisi D DPRD Jateng akan mendorong koordinasi lintas instansi untuk membahas berbagai persoalan tersebut secara lebih intensif. Selain melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, dan PDAM Tirta Bening, pihaknya juga akan mengundang seluruh stakeholder terkait.
Menurut Gus Wafa, forum tersebut akan memanfaatkan agenda tahunan yang selama ini telah menjadi agenda rutin Komisi D DPRD Jateng. Melalui forum tersebut, hasil pembahasan dan aspirasi masyarakat dalam audiensi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
"Ini nanti akan kami tindak lanjuti. Komisi D juga akan mengundang seluruh stakeholder terkait dalam acara tahunan yang memang sudah menjadi agenda rutin. Jadi, hasil obrolan hari ini bisa segera ditindaklanjuti dalam forum yang lebih rileks, tetapi tetap terarah," jelasnya.
Gus Wafa menilai data dan temuan lapangan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting untuk disandingkan dengan data teknis pemerintah.
"Data dan temuan lapangan yang dibawa oleh masyarakat ini sangat berharga untuk disandingkan dengan data teknis pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah persoalan yang dapat ditangani dalam jangka pendek perlu segera mendapatkan respons dari pihak terkait. Di antaranya pembersihan eceng gondok, penanganan titik kebocoran Bendung Karet, serta kepastian alokasi penggelontoran air.
Sementara untuk jangka panjang, menurut Gus Wafa, diperlukan perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai yang direncanakan secara terintegrasi.
"Agenda jangka panjang, perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai harus direncanakan secara terintegrasi demi menjamin keberlanjutan ruang hidup masyarakat di sepanjang Kali Juwana," pungkasnya.
