Arsip Tag: menteri pppa

Menteri PPPA Pimpin Upacara Hari Kartini di Rembang, Gaungkan Pemberdayaan Perempuan

Lingkar.co – Upacara Peringatan Hari Kartini di Kabupaten Rembang berlangsung khidmat di Pendopo Museum RA Kartini, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini menjadi agenda nasional karena dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota Seruni.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa Raden Ayu Kartini merupakan sosok yang mendobrak keterbatasan peran domestik perempuan pada masanya, sekaligus tetap relevan hingga kini.

“Kartini adalah sosok yang mendobrak domestikasi peran perempuan. Pemikirannya terus hidup dan memberi inspirasi bagi perempuan Indonesia dari masa ke masa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui surat-suratnya, Kartini telah menunjukkan pemikiran yang melampaui zamannya, terutama terkait pentingnya pendidikan sebagai jalan pembebasan perempuan. Tanpa akses pendidikan, menurutnya, masa depan bangsa ikut terhambat.

Arifatul juga menyoroti bahwa persoalan perempuan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sistem sosial yang lebih luas, seperti kolonialisme dan feodalisme pada masa Kartini. Meski begitu, ia mengakui berbagai kemajuan telah dicapai dalam lebih dari satu abad terakhir.

“Perempuan kini tidak hanya berada di ranah domestik, tetapi juga berperan di ruang publik dalam berbagai profesi. Negara juga telah membuka ruang melalui kebijakan afirmasi dan semangat anti-diskriminasi,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan kesetaraan gender masih ada, terutama dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

“Ketimpangan masih terjadi. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, Arifatul menyebut pemerintah terus memperkuat pemberdayaan perempuan melalui berbagai kebijakan, termasuk dalam kerangka Asta Cita yang menekankan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara di berbagai sektor.

“Semangat Kartini hari ini bukan hanya membuka akses, tetapi memastikan perempuan memiliki pilihan, suara, dan kendali atas hidupnya,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Arifatul mengajak masyarakat memperkuat komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi kuat, masyarakat menjadi tangguh, dan bangsa menjadi lebih adil. Habis gelap terbitlah terang, dan terang itu harus kita hadirkan melalui kerja nyata bersama,” pungkasnya. (*)

IPG di Kabupaten Ponorogo Capai 94,6 Persen, Kesenjangan Gender Mengecil

Lingkar.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyebut Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten Ponorogo lebih tinggi dari pada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Pusat atau skala nasional. Yakni 94,6%.

Arifah menyebut release Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat IPG di Indonesia pada 2024 berada di angka 91,85%. Sedangkan IPG Provinsi Jawa Timur mencapai 92,19, lebih tinggi dari angka nasional.

Menurut dia, persentase tersebut cukup menggembirakan karena IPG merupakan indikator untuk mengukur kesetaraan capaian pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

“Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan,” jelasnya dalam paparan dialog interaktif di Pringgitan (rumah dinas Bupati Ponorogo), Sabtu (28/3/2026).

Pendataan tersebut, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk mengetahui perempuan sebagai sesama warga negara sudah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

“Sebagai bahan evaluasi apakah perempuan menikmati capaian pembangunan yang sama dengan laki-laki,” tuturnya.

Arifah menilai, perempuan dan anak memiliki posisi strategis dalam pembangunan di Indonesia. Sebab, dalam data BPS jumlah perempuan dan anak mencapai sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia pada 2025.

“Karena itu, saya selalu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi perempuan serta anak,” tandasnya.

Selain IPG, ia juga menyoroti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang notabene ukuran komposit dalam menilai kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama. Yakni, kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan parlemen), serta pasar tenaga kerja.

Menurut data, nilai IKG Ponorogo juga dalam tren positif dengan 0,161% lebih baik dibandingkan angka nasional (0,421%) dan Jawa Timur (0,347%).

“Semakin rendah angkanya, semakin tinggi kesetaraan gender,” urainya.

PR Benahi IPA

Meski demikian, Pemkab Ponorogo memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam berbenah dalam upaya perlindungan anak. Arifah menunjuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Ponorogo di angka 73,30% yang berada di bawah capaian Jawa Timur (75,62%).

Indeks tersebut menunjukkan capaian pembangunan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diukur berdasarkan lima klaster hak anak—sipil, keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan.

Menurut Arifah, ada dua faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak. Yakni, pola asuh yang kurang baik sehingga memicu kekerasan antaranak, dan penggunaan media sosial secara negatif.

“Hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menerapkan kebijakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan menggunakan media sosial mulai 28 Maret 2026,” jelasnya.

Kendati demikian, Arifah menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran orang tua dalam mendidik anak.

“Faktor terpenting bukan hanya peraturannya, tetapi bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya,” tegasnya. (*)

Kota Semarang Jadi Pilot Project Program Ruang Bersama Indonesia Kementerian PPPA

Lingkar.co – Kota Semarang ditetapkan sebagai salah satu pilot project nasional program Ruang Bersama Indonesia (RBI) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Hal tersebuti disampaikan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, saat mengunjungi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Gedung PKK Kota Semarang, Semarang Selatan pada Senin (4/8).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Arifatul menyampaikan bahwa RBI merupakan kelanjutan dari program Desa/Kelurahan Ramah Anak yang kini dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif. “Kota Semarang ini akan kita jadikan pilot project bagaimana kelurahan-kelurahan yang ada bisa mewujudkan RBI,” ujar Arifatul.

RBI mengedepankan sinergi antar lembaga serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ruang aman dan pemberdayaan keluarga, terutama perempuan dan anak. Arifatul menjelaskan, RBI bukan program baru, melainkan penguatan dari inisiatif yang sudah ada. “Tambahan dari RBI hanya satu, yaitu adanya kolaborasi, sinergi, dan kerja sama dari berbagai pihak. Karena tidak mungkin persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja,” tambahnya.

Sementara itu, Agustina, Wali Kota Semarang menyambut positif penunjukan tersebut. Ia menyatakan bahwa Kota Semarang siap menjadi pilot project karena telah memiliki komunitas dan kegiatan yang sejalan dengan semangat RBI. “Kita siap menjadi pilot project karena sebenarnya sudah ada. Tinggal mendeteksi mana saja yang sudah mirip dan memperkuat kontennya,” ujar Agustina.

Menurut Agustina, keberhasilan Kota Semarang dalam menjaga toleransi dan menjalin kerja sama antar elemen masyarakat menjadi modal penting dalam implementasi RBI. “Jadi untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, pamong-nya tidak hanya pegiat perempuan atau ASN, tapi juga tokoh-tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” jelasnya.

Menteri Arifatul pun mengapresiasi semangat para pegiat dan aktivis di Kota Semarang. “Karena di Kota Semarang ini, perempuannya, penggiatnya, aktivisnya luar biasa. Jadi tidak salah pilihlah kalau kita menjadikan Kota Semarang sebagai pilot project,” tuturnya.

Dengan adanya program RBI, diharapkan setiap kelurahan di Kota Semarang dapat menjadi model ruang aman dan kolaboratif bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman. (Adv)

Peringati Hari Kartini, Menteri PPPA Dorong Perempuan Lebih Berdaya

Lingkar.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa momentum peringatan Hari Kartini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan Hari Kartini ke-145 di Alun-Alun Kabupaten Rembang, Minggu (21/4/2024).

“Apa yang diperjuangkan dan apa yang dicita-citakan Ibu Kartini agar perempuan Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri. Apa yang menjadi impian ibu Kartini, yaitu perempuan Indonesia punya cita-cita dan mampu mewujudkannya,” ungkapnya.

Ia mengatakan RA Kartini sudah banyak berjuang untuk mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurutnya, tantangan yang dialami Ibu Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan sangat luar biasa. Perjuangan keluar dari belenggu patriarki, harus menjadi semangat generasi penerus menghadapi tantangan saat ini.

“Perempuan harus berdaya secara ekonomi dan ini jadi kekuatan luar biasa karena tantangannya berat untuk menuju kesetaraan,” imbuhnya.

Menurutnya, isu perempuan sangat kompleks dan multi sektoral. Sehingga  sinergi kolaborasi menjadi kekuatan dari isu perempuan yang sangat kompleks agar bisa diselesaikan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan  perempuan memiliki potensi di setiap bidang. Sehingga perempuan tidak boleh rendah diri.

“Kami bangga (bangga dengan RA Kartini- red), karena sekarang ini kalau bicara kesetaraan gender , mungkin di abad ke – 21 heboh seluruh dunia. Tapi ibu Kartini sejak abad 19 sudah menyuarakan masalah gender dan ini jadi kebanggaan luar biasa bagi perempuan yang hingga kini juga masih terus berjuang dalam hal kesetaraan,” ujarnya.

Bank Indonesia akan terus mendukung kebijakan terkait pemberdayaan perempuan. BI akan mendukung perkembangan UMKM, yang rata- rata dikelola oleh wanita.

“Dari 65 juta UMKM, 60 persennya adalah wanita. Bank Indonesia di Jawa Tengah terus berkolaborasi dengan Pemprov, kementerian dan Pemkab akan bersama- sama mendorong  UMKM , apalagi partisipasi angkatan kerja perempuan di Jateng dan di kabupaten Rembang itu lebih tinggi daripada pria, ” pungkasnya.

Menurutnya akses keuangan perempuan relatif rendah, sehingga  menjadi  perhatian bagaimana mendorong aksesibilitas khususnya pada pembiayaan perempuan.

“Saya juga mengajak ladies banker pimpinan beberapa perbankan dengan concern tinggi pembiayaan untuk perempuan. Harapannya makin terbuka akses keuangan tidak hanya di Rembang Jawa Tengah tapi juga di Indonesia,” tandasnya.

Usai upacara, Menteri PPPA itu berkunjung ke Museum R.A. Kartini dan sejumlah kegiatan lainnya termasuk berziarah ke makam R.A. Kartini di Kecamatan Bulu. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Konsisten Bangun Isu-isu Perempuan, Bintang Puspayoga Apresiasi Semangat Jateng

Lingkar.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah. Menteri yang akrab disapa Bintang Puspayoga ini menilai perempuan Jateng konsisten mendukung isu-isu perempuan di Indonesia, yang karena hal itu menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Perempuan Nasional 2023 ini.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua panitia dari BKOW yang sudah menginisiasi (isu) secara konsisten, komit ya,” kata Menteri PPPA usai menghadiri kongres di Auditorium Fakultas Teknik UNDIP Semarang, Kamis (24/8/2023).

“Tentunya apa yang menjadi tujuan daripada (kongres) ini untuk menjawab PR-PR kita. Tadi kami juga sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh ketua panitia apa yang menjadi tujuan daripada kongres hari ini,” sambungnya.

Menurutnya, kongres bertema Demokrasi dan Kepemimpinan Menuju Satu Abad Indonesia ini sangat penting, sehingga dirinya merasa perlu hadir meski banyak agenda kegiatan. Ia juga berkepentingan untuk menjawab semangat para perempuan yang hadir di Kongres Perempuan Nasional di Jateng tersebut.

“Sebenarnya hari ini, hari yang tidak mungkin saya bisa hadir di sini (kongres perempuan nasional). (Saya hadir) Untuk menjawab semangat ini, kerja keras yang dilakukan, kita harapkan (hasil kongres) menjadi rujukan rekomendasi tidak dilakukan di Jateng saja tapi juga bisa menjadi rujukan rekomendasi untuk perempuan Indonesia,” ujarnya.

Menteri Bintang Puspayoga mengingatkan, dalam kongres yang digelar selama tiga hari tersebut akan mendiskusikan beberapa isu mengenai perempuan. Salah satunya, mengenai keterwakilan perempuan pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Oleh karenanya, diperlukan upaya bersama berbagai pihak agar isu-isu yang dibahas nantinya bisa menghasilkan gagasan bagi kaum perempuan.

“Kita harapkan apa yang menjadi rekomendasi ini tidak sebatas lembaran kertas, ya kita akan bergerak bersama untuk implementasi nyata dari rekomendasi. Karena isunya kan memang isu yang di era kekinian, yang krusial yang dihadapi oleh perempuan yang tentunya kita harus bergerak bersama untuk isu ini,” tandasnya.

Sementara, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jateng, Nawal Nur Arafah Yasin, mengatakan menuju satu abad kemerdekaan Indonesia, masih banyak isu-isu terkait perlindungan perempuan dan anak yang perlu diselesaikan.

Menteri PPPA didampingi Wagub Jateng dan Ketua BKOW Jateng saat menerima awak media. Foto: istimewa

Melalui kongres ini ia berharap seluruh pegiat perempuan dapat terkoneksi dan saling bersinergi menghadapi tantangan pekerjaan terkait demokrasi dan kepemimpinan perempuan dengan budaya, media, lingkungan, hukum dan HAM, serta prioritasnya adalah mengenai keterwakilan perempuan dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Ini penting, menurut saya, menghadapi di tahun 2045 satu abad kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perempuan ini saling terkoneksi, bisa menghasilkan ide dan gagasan yang nanti bisa jadi solusi untuk pemberdayaan perempuan,” kata Nawal.

Kongres ini diikuti sebanyak 1000 peserta dari 24 provinsi. Kongres tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Bintang Puspayoga didampingi Ketua BKOW Jateng Nawal Arafah Yasin, Ketua Penggerak PKK Jateng Siti Atiqoh Ganjar Pranowo, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Wagub Taj Yasin menambahkan, jika Jawa Tengah sangat mendukung perempuan turut membangun negeri ini. Bahkan ia menyebut banyak perempuan yang menjadi bupati/wali kota. Selain itu, banyak ASN perempuan di lingkungan Pemprov Jateng yang menduduki jabatan strategis.

Wagub juga menegaskan dirinya bersama Gubernur Ganjar Pranowo sangat mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berbagai program seperti Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng dan Jo Kawin Bocah, dicanangkan untuk menangani beberapa persoalan, diantaranya stunting, serta kematian ibu dan anak.

“Kami di Pemprov Jateng, saya mendampingi Mas Ganjar betul-betul merasakan bahwa perempuan ini juga kita hormati betul,” tuturnya.

“Mulai dari perda kita tentang Ketahanan Keluarga itu juga (mengandung) terhadap perlindungan. Kita kalau bicara kematian ibu dan anak, kita ada program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kita jemput bola kepada para ibu (hamil) supaya angka KIA bisa kita tekan,” paparnya.

Terakhir, Wagub berpesan, hasil kongres perempuan perlu disuarakan secara masif. Agar, masyarakat juga semakin sadar akan peran perempuan di negeri ini. Ia mendukung perempuan agar bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Supaya di masa yang akan datang, mereka mampu menjadi pemimpin. Oleh karenanya, Pemprov Jateng berupaya menekan pernikahan anak.

“Artinya ini memberi peluang kepada para perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kami mendorong itu. Karena bagaimanapun juga peran perempuan kami rasakan betul. Kita di Jateng kalau tidak ada ketua PKK dan ketua BKOW, ya rasanya program kami tidak akan terselenggara, tersampaikan ke masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat