Arsip Tag: Program MBG

Berita, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

Polisi Sebut Mobil MBG Tabrak Siswa Murni Kelalaian Sopir

Lingkar.co – Polisi memastikan kecelakaan yang menimpa sejumlah siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terjadi bukan karena masalah teknis kendaraan. Melainkan murni akibat kelalaian pengemudi atau sopir mobil pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno mengatakan insiden itu murni disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

“Atas kelalaian tersangka yang mengakibatkan mobil yang dikendarai pelaku yang menabrak pagar, lalu terus melaju menabrak para korban,” kata Onkoseno, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan kendaraan tersebut berada dalam kondisi layak pakai. Tidak ada gangguan teknis yang menjadi pemicu kecelakaan.

Pengemudi mobil tersebut awalnya berencana menginjak pedal rem, namun ternyata yang diinjak justru pedal gas sehingga mobil tidak dapat dikendalikan. Kemudian, pengemudi membelokkan mobil ke kiri karena Di depan dan kanannya banyak orang.

“Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Utara,” ujar Onkoseno.

“Dia punya SIM dan layak berkendara,” sambungnya.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinisial AI (34) sebagai tersangka yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, pada Kamis (11/12/2025).

“Kami sudah melakukan gelar perkara dan yakin dengan alat bukti yang ada sehingga Ditetapkan Sebagai tersangka,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz.

Pihaknya juga telah melakukan tes Urine serta tes alkohol terhadap pelaku dan hasilnya negatif.

Penulis : Putri Septina

Berita, Ekonomi

Dampak Program MBG, Harga Sayur dan Bumbu Dapur di Pasaran Jadi Naik

Lingkar.co — Program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan untuk meningkatkan asupan gizi siswa di sekolah ternyata membawa dampak lain di pasaran. Sejumlah komoditas bahan pokok seperti sayuran dan bumbu dapur mengalami kenaikan harga cukup signifikan, bahkan mencapai seratus persen dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan pantauan di Pasar Kendal, kenaikan harga ini mulai terasa sejak program MBG dijalankan secara masif di berbagai sekolah. Pedagang mengaku, permintaan bahan masakan meningkat tajam karena banyaknya dapur MBG yang beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ribuan porsi makanan bergizi bagi siswa.

Menurut Jumiatun, pedagang bumbu dapur di Pasar Kendal, harga beberapa bahan pokok melonjak tajam.

“Harga bawang merah yang tadinya Rp40 ribu per kilogram sekarang naik jadi Rp45 ribu. Telur ayam juga dari Rp28 ribu naik jadi Rp30 ribu. Ini karena banyak bahan diborong untuk kebutuhan MBG, jadi pasokan di pasar berkurang,” ujar Jumiatun, Kamis (13/11/2025).

Kondisi serupa juga dirasakan Sumiatun, pedagang sayuran di pasar yang sama. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga membuat pedagang kesulitan menambah stok barang.

“Sayur sekarang mahal semua. Sawi caisim yang biasanya Rp4 ribu sekarang jadi Rp6 ribu, buncis dari Rp6 ribu naik jadi Rp11 ribu. Cabe merah juga naik dari Rp50 ribu jadi Rp53 ribu, wortel dari Rp6 ribu jadi Rp11 ribu. Barangnya juga susah karena banyak diborong dapur MBG,” jelasnya.

Sumiatun menambahkan, meski harga naik, pedagang justru tidak banyak diuntungkan karena daya beli masyarakat biasa ikut menurun.

“Kalau beli banyak takut tidak laku, soalnya yang beli cuma dari dapur MBG saja. Pembeli umum malah banyak yang ngeluh mahal,” katanya.

Kenaikan harga yang terjadi hampir di semua jenis sayur dan bumbu dapur ini menandakan tingginya permintaan akibat pelaksanaan program MBG. Meski di satu sisi program ini disambut baik oleh siswa dan orang tua karena membantu memenuhi kebutuhan gizi, namun di sisi lain berdampak langsung pada keseimbangan pasokan bahan pangan di pasar tradisional.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah antisipatif agar pelaksanaan program MBG tidak memicu gejolak harga di pasaran, misalnya dengan memperkuat pasokan bahan baku dari petani lokal atau membuka jalur distribusi khusus untuk kebutuhan MBG. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Pendidikan, Tech

Cegah Keracunan, Guru SMA di Karanganyar Buat Aplikasi Deteksi Dini Makanan MBG

Lingkar.co – Prihatin adanya kasus keracunan yang menimpa siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), seorang guru di Karanganyar tergerak menemukan inovasi deteksi dini makanan melalui aplikasi android. Namanya Save Eat Smandakara.

Aplikasi ini dirancang sebagai pendeteksi makanan apakah layak makan atau tidak dikonsumsi berdasarkan gambar dan ulasannya.

Penemu aplikasi deteksi makanan ini adalah Taufik Mulyadi, guru ekonomi SMA Negeri 2 Karanganyar. Dia terdorong membuat aplikasi Save Eat Smandakara untuk menghindari agar siswa tidak terdampak keracunan makanan.

“Aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi kelayakan makanan secara visual. Sehingga, harapannya peristiwa keracunan makanan dapat dihindari,”jelas Taufik kepada media, Kamis, 16 Oktober 2025.

“Saya prihatin, banyak terjadi kasus keracunan pada siswa, termasuk di Karanganyar. Dari situ saya mencoba membuat aplikasi sederhana ini, untuk membantu mendeteksi makanan layak atau tidak dikonsumsi,”imbuhnya.

Taufik menjelaskan, cara kerja aplikasi ini mengidentifikasi dari foto makanan yang dimasukkan ke aplikasi tersebut. Selanjutnya, akan ada ulasan seperti apakah makanan atau botol makanan atau minuman berlendir dan lain sebagainya.

Hasil akhirnya, aplikasi akan memberikan rekomendasi apakah makanan tersebut layak makan atau tidak. Sehingga, makanan tidak perlu disentuh atau diicipi terlebih dulu.

“Kalau rekomendasi aplikasi tidak layak makan. Maka tim akan berkoordinasi apakah program makan itu dilanjutkan apa tidak sebaiknya,” tandasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, sangat gencar menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo ini. Gubernur gerak cepat mendorong semua SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Gubernur juga meminta semua daerah membentuk posko penanganan KLB (Kondisi Luar Biasa) MBG dengan membuka hotline pengaduan.

Hotline aduan program Makan Bergizi Gratis (MBG) provinsi bisa melalui nomor 0811-2622-000 dan Call center JNN 150945. Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan, Peristiwa

Serius Urusi Keracunan MBG, Warganet Apresiasi Ahmad Luthfi

Lingkar.co – Gerak cepat Gubernur Ahmad Luthfi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng mendapatkan apresiasi. Beberapa kali turun langsung, ia mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menginstruksikan pendirian Posko Pengawasan 24 Jam.

Program MBG memang sedang menjadi sorotan nasional. Tak hanya di Jawa Tengah saja, wilayah lain seperti Jawa Barat hingga Jawa Timur turut mendapatkan atensi dari netizen. Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian khusus pada program prioritas pemerintah pusat ini.

Tak tinggal diam, Gubernur Ahmad Luthfi sejak awal MBG di luncurkan di Jateng maka langsung fokus mengawal. Kunjungan di sejumlah SPPG di Jepara, Solo hingga sejumlah wilayah lain didatangi secara langsung.

Terbaru adalah SPPG di Solo. Ahmad Luthfi bahkan mengecek langsung bagaimana penyiapan makanan dan pendistribusiannya. Perlu diketahui, program ini memberikan dampak positif bagi pendidikan anak di sekolah dan pemenuhan gizi.

Dua hal yang diwanti-wanti oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Pertama, percepatan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pendirian Posko 24 untuk pengawasan.

“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.

Ia menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Oleh karenanya, ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.

Ketegasan dan turun langsungnya Gubernur Ahmad Luthfi ini mendapatkan apresiasi dari netizen. Langkah tegas Gubernur dinilai bakal menyelesaikan masalah. Hal itu terlihat dari komentar positif di unggahan Instagram Humas Pemprov Jateng @humas.jateng, Rabu (8/10/2025).

“MBG ini program bagus banget bantu anak-anak biar dapet gizi cukup tiap hari,” tulis akun @aldoo_lukmann.

“Salut sama Pak Luthfi langsung turun tangan setelah kasus keracunan gak nunggu lama,” @ahmadfadli192.

Komentar senada juga diberikan akun @morenopradikto. Ia menyoroti SLHS yang menjadi kewajiban SPPG. “Keren banget setiap SPPG diwajibkan punya sertifikat higiene biar aman buat anak penerus bangsa kita nih,” tulisnya.

Rangkaian komentar positif itu membuktikan bahwa MBG dibutuhkan warga dan ketegasan Gubernur Ahmad Luthfi menjadi jaminan dalam pelaksanaan yang lebih baik ke depan. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Pastikan Keamanan dan Kelayakan MBG, Para Relawan SPPG di Kendal Diberikan Pelatihan

Lingkar.co – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kendal, Muhammad Faris Maulana menekankan kepada para pimpinan dan kepala SPPG, ahli gizi, petugas masak dan pemorsian untuk meningkatkan kebersihan dan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini ia tekankan saat memberikan sambutan dalam kegiatan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Kendal di salah satu rumah makan di Kota Kendal, Kamis (25/9/2025).

“Saya mohon, saya meminta tolong tingkatkan kebersihan, tingkatkan SOP, waspadai. Dan untuk seluruh SPPG setiap harinya sebelum makanan diantarkan, cicipi, bukan hanya dari satu kuali. Semua ambil cicipi. Baru setelah satu jam bisa diporsikan,” tegas Faris.

Hal ini mengacu lantaran banyaknya kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini. Sehingga diharapkan melalui kegiatan pelatihan yang digelar BGN bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh petugas SPPG dalam penyiapan menu MBG yang layak dan aman bagi anak-anak.

“Jadi ini pelatihan penyiapan keamanan pangan siap saji. Output dari kegiatan ini nantinya akan ada sertifikat SLHS (Sanitasi, Lingkungan, Higienitas, dan Sertifikasi) yang akan menjadi bukti bahwa dapur tersebut layak izin atau tidak,” ujar Faris.

Di Kabupaten Kendal saat ini telah ada 25 SPPG yang telah beroperasi dan 5 yang akan beroperasi. Dan setiap harinya pihaknya selalu melakukan pengawasan ketat baik gizi, keamanan dan kelayakan makanan MBG tersebut.

“Jadi makanan yang kita sajikan kepada anak-anak itu layak dan dipastikan aman. Untuk pengawasannya kita pantau setiap hari, kita laporkan ke pimpinan secara bertahap dan berjenjang. Kemudian dari Dinas Kesehatan setiap hari juga melakukan pemantauan,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Parno menekankan agar kasus keracunan MBG di berbagai daerah tidak terjadi di Kabupaten Kendal.

“Dinas Kesehatan minta dapur MBG menjaga agar dapurnya selalu higenis, memperhatikan gizinya. Dan paling penting jangan sampai ada keracunan,” tegasnya.

Parno juga meminta agar jumlah dapur MBG di Kendal juga segera dilengkapi. Terlebih dari target 93 SPPG, saat ini masih ada sekitar 25 SPPG yang telah beroperasi dan 5 yang akan beroperasi.

“Kami harapkan seluruh dapur MBG bisa terealisasi seluruhnya. Dari 93 total kuota baru 25 dapur MBG yang jalan. Kalau tidak terpenuhi 93 titik kasihan karena tidak ada yang tidak dapat jatah. Padahal semua anak sekolah berhak mendapatkan MBG,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Pendidikan, Peristiwa

Ribuan Santri dan Siswa Keracunan MBG, P3SN Minta Tanggungjawab Pemerintah

Lingkar.co – Pusat Pelatihan dan Pendidikan Santri Nusantara (P3SN) menyampaikan pernyataan sikap atas perkembangan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar dan santri di berbagai daerah di Indonesia akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

P3SN mencatat data keracunan MBG di berbagai daerah mencapai 4755 siswa/santri. Berikut detail data di 14 provinsi di Indonesia;

  1. Provinsi Banten 55 siswa/santri
  2. Provinsi Bengkulu 456 siswa/santri
  3. Provinsi DI Yogyakarta 1026 siswa/santri
  4. Provinsi Jawa Barat 1494 siswa/santri
  5. Provinsi Jawa Tengah 468 siswa/santri
  6. Provinsi Jawa Timur 252 santri/siswa
  7. Provinsi Kalimantan Utara 59 santri/siswa
  8. Provinsi Lampung 344 santri/siswa
  9. Provinsi NTB 234 santri/siswa
  10. Provinsi NTT 29 santri/siswa
  11. Provinsi papua barat 13 santri/siswa
  12. Provinsi Riau 45 siswa/santri
  13. Provinsi Sulawesi Tenggara 10 siswa/santri
  14. Provinsi Sumatra Selatan 270 siswa/santri

Total keracunan MBG di seluruh Indonesia mencapai 4755 siswa/santri

M Busyro Asmuni selaku Direktur Pusat Pelatihan dan Pendidikan Santri Nusantara (P3SN) mengatakan fakta di lapangan menunjukkan adanya masalah serius terkait kualitas makanan MBG ini.

“Alih-alih menyehatkan, distribusi MBG justru menimbulkan serangkaian kasus dugaan keracunan massal di berbagai daerah,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Kemudian Busyro melanjutkan, berdasarkan hasil monitoring media hingga 9 September 2025, tercatat hampir 5.000 anak, pelajar, dan santri menjadi korban dengan gejala mual, muntah, diare, hingga harus dirawat di rumah sakit.

“Angka ini sangat memprihatinkan karena menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tandasnya.

Program MBG merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2024 dengan tujuan meningkatkan gizi anak bangsa, mencegah stunting, serta mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Sasarannya mencakup, Peserta didik PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta santri pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Melalui MBG, pemerintah berupaya menyediakan makanan sehat, bergizi, dan higienis secara gratis setiap hari sekolah.

Harapannya, program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, P3SN menyatakan Keprihatinan dan Solidaritas.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa para pelajar, santri, guru, dan keluarga korban. Doa terbaik kami panjatkan agar semua korban segera pulih dan tidak ada korban jiwa lagi,” ujar Busyro.

Tanggung Jawab Penyelenggara

Busyro kemudian menuntut tanggungjawab penyelenggara MBG mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk pelaksana teknis di lapangan atas terjadinya ribuan kasus keracunan tersebut.

“Program MBG sejatinya memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, pelaksanaan yang tidak terstandar justru menimbulkan dampak buruk. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia jasa katering harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya kasus-kasus ini,” ungkapnya.

Busyro meminta transparansi dan evaluasi serta audit secepatnya. Pasalnya, menurut Busyro, setiap temuan mengenai bahan pangan basi, terkontaminasi bakteri, maupun penyimpanan yang tidak sesuai standar harus dibuka ke publik.

“Kami menuntut adanya audit menyeluruh dan transparan terkait pengadaan, distribusi, dan kualitas pangan MBG. Setiap temuan mengenai bahan pangan basi, terkontaminasi bakteri, maupun penyimpanan yang tidak sesuai standar harus dibuka ke public,” bebernya.

Menurut Busyro, dalam menyediakan fasilitas Pendidikan, pencegahan hal negative dan perlindungan terhadap anak menjadi hal utama dan pertama dilakukan. Dalam kasus MBG, peningkatan pengawasan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah mutlak diperlukan.

“Negara berkewajiban menjamin hak anak atas makanan sehat dan aman. Oleh karena itu, distribusi MBG harus dihentikan sementara di wilayah yang bermasalah sampai ada jaminan keamanan pangan. Peningkatan pengawasan dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah mutlak diperlukan,” bebernya.

Seruan Moral

Busyro mengingatkan, jangan sampai program yang mestinya menjadi berkah justru berubah menjadi bencana karena kelalaian dan kecerobohan.

“Kami mengingatkan semua pihak bahwa memberi makan kepada anak-anak adalah amanah mulia. Jangan sampai program yang mestinya menjadi berkah justru berubah menjadi bencana karena kelalaian dan kecerobohan,” tuturnya.

P3SN menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas demi keselamatan anak bangsa.

“Keselamatan generasi penerus tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu,” tutup Busyro.

Berita, Kesehatan, Pemerintahan, Pendidikan

Tantangan Pelaksanaan Program MBG di Daerah 3T dan Kepulauan

Lingkar.co – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah berjalan cukup lancar sejak Januari 2025. Namun demikian, berbeda dengan yang dihadapi di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah kepulauan terpencil. Pelaksanaan program MBG harus menemui berbagai kendala seperti keterbatasan akses atau infrastruktur, distribusi logistik, hingga sumber daya manusia menjadi hambatan dalam menjangkau anak-anak di wilayah tersebut.

Deputi Lima Kantor Staf Presiden RI, Mayjen TNI (Purn) Harianto, dan Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Makanan Bergizi Gratis, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran menyadari hal itu setelah memperhatikan evaluasi dan percepatan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan gizi agar peserta didik menjadi lebih cerdas, dan konsentrasi belajar yang lebih baik, sehingga kualitas pendidikan juga ikut meningkat.

“Program ini adalah bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kecerdasan anak dan menurunkan angka stunting, terutama di wilayah 3T seperti luar Jawa. Makanan akan disiapkan terpusat, dikemas steril, dan tinggal dipanaskan saat sampai,” jelas Suardi saat meninjau langsung uji coba program MBG Tanpa Dapur di SD Negeri Nolokerto 01, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Rabu( 21/5/2025).

Dijelaskan, pemerintah bekerja sama dengan PT Bisnis Rakyat Indonesia (BRI) yang berbasis di Kaliwungu, Kendal. Perusahaan ini memproduksi makanan bergizi siap saji dalam kemasan sterile form yang praktis dan higienis. Sementara itu, nasi dan sayuran akan tetap disiapkan dari daerah masing-masing agar sesuai dengan ketersediaan bahan lokal dan cita rasa setempat.

“Kami tidak boleh membiarkan anak-anak di daerah 3T dan kepulauan tertinggal dalam hal gizi dan pendidikan hanya karena tantangan geografis,” ujar Mayjen TNI (Purn) Harianto.

Pantauan di lokasi, peserta didik nampak antusias menyambut pelaksanaan program MBG. Hardian salah satunya, siswa kelas 1 SDN Nolokerto 01 ini mengaku senang dengan makanan gratis yang diterimanya.“Makanannya enak dan sehat,” ujarnya.

Tidak kalah antusias, Dika, siswa kelas 2 di sekolah yang sama mengaku senang karena ada mendapatkan menu favoritnua. “Aku suka ayamnya, terus ada sayur juga,” ucapnya.

Direktur PT Bisnis Rakyat Indonesia , Dewi Artati, mengatakan bahwa penyediaan lauk seperti ayam, telur, dan daging dari pusat adalah solusi untuk keterbatasan bahan di daerah 3T, sedangkan sayur dan nasi tetap memanfaatkan potensi lokal.

“Kami bantu bagian yang sulit didapat di daerah 3T, seperti protein hewani. Tapi untuk nasi dan sayur, bisa dari daerah masing-masing,” ungkapnya.

Pemerintah juga berupaya menjalin kemitraan strategis dengan koperasi, UMKM, dan dunia usaha lokal, serta mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan bahan baku, logistik, dan pelatihan tenaga kerja.

Program MBG ini diharapkan menjadi motor penggerak sinergi pusat dan daerah dalam membangun ketahanan gizi nasional, terutama untuk anak-anak Indonesia yang tinggal di wilayah yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh oleh pembangunan. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Kesehatan, Pendidikan

Pemkot Bandung Perketat Pengawasan Program MBG

Lingkar.co – Dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada Selasa (29/4/2025), dan berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (Program MBG) yang dilaksanakan di sejumlah sekolah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, mengaku prihatin dan menyatakan kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG diperketat.

“Ada 30 kelas pelajar SMPN 35 Bandung keracunan. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi pelajar,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Kamis (1/5/2025)

Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional Program MBG.

Meski Pemkot tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Walau tidak punya kewenangan menindak tapi Pemkot akan mengawasi lebih ketat karena yang mengkonsumsi makanan adalah warga Kota Bandung, karena merupakan tugas Pemkot melindungi anak-anak pelajar,” ucapnya.

Farhan mengatakan, meski SMPN 35 terdampak, SMAN 19 Bandung yang mengonsumsi menu serupa selamat dari keracunan karena tidak memakan makanan yang sudah berbau.

“Ini juga jadi pelajaran penting, anak-anak perlu diajari untuk tidak mengonsumsi makanan jika mencium bau tidak sedap,” ujarnya.

Ia menyatakan, telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk memperkuat pengawasan distribusi makanan MBG.

“Saya lega karena para korban sudah pada pulih dan tidak ada yang dirawat inap,” katanya.

Baca Juga: Wujudkan Bandung Agamis, Pemkot Cetak Hafidz Quran dan Da’i di Tiap Kelurahan

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Dani Nurahman menjelaskan, pihaknya telah menjalankan koordinasi lintas instansi sejak awal pelaksanaan MBG, termasuk dengan Dinkes, SPPG, dan pihak sekolah.

“Jika terjadi masalah, kami langsung berkoordinasi dengan SPPG, Dinkes, dan pihak sekolah,” ucapnya.

Menurut laporan awal, seorang guru wali kelas 8A yang mencicipi makanan mengalami sakit perut dan diare. Keluhan serupa kemudian dilaporkan oleh ratusan siswa keesokan harinya.

Data sementara mencatat 342 siswa dari 20 kelas mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut.

Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian menyebut, makanan berasal dari salah satu dapur mitra MBG yang juga melayani SDN 024 Coblong, SDN 189 Neglasari, dan SMAN 19 Bandung.

“Waktu konsumsi di tiap sekolah berbeda. Yang paling terdampak SMPN 35. Makanan sudah berbau meski tidak menyengat. Dugaan awal ada kontaminasi,” ujarnya.

Dinkes telah mengambil sampel makanan untuk diuji di Labkesda Jawa Barat dan memeriksa dapur penyedia makanan.

Tiga Puskesmas, yakni Dago, Sekeloa, dan Puter, turut menangani siswa terdampak. Namun, tidak ada yang sampai dirawat inap.

“Kami terus pantau kondisi para siswa. Harapannya, saat sekolah masuk kembali, semuanya sudah pulih,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Disdik dan Dinkes akan memperkuat pengawasan, memberikan pelatihan ulang bagi penjamah makanan, serta membina dapur penyedia MBG.

Pemkot Bandung juga mengimbau orang tua untuk segera melaporkan jika anak mengalami gejala serupa agar penanganan bisa cepat dilakukan.