Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, meningkatkan anggaran belanja tak terduga (BTT) dari Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Penambahan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan bencana alam, terutama saat memasuki musim penghujan.
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan, peningkatan anggaran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
"Alhamdulillah BTT sudah kita naikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Semoga ini tidak jadi kita pakai, artinya tidak ada bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara," kata Hajar dalam rapat koordinasi Kesiapan Menghadapi Musim Penghujan di Pendopo Kartini Jepara, Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI-Polri, serta komunitas pelestari lingkungan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kesiapan berbagai pihak dalam menghadapi ancaman bencana selama musim penghujan.
Hajar menjelaskan, Pemkab Jepara bersama Forkopimda telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Di antaranya perbaikan dan normalisasi sungai, pembenahan pintu air, pemasangan trash boom atau penghalang sampah di aliran air, serta penguatan tebing Kali Pasokan.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pemeliharaan jaringan irigasi melalui klinik pemeliharaan irigasi dan memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemetaan Wilayah Rawan Bencana
Hajar menegaskan, upaya mitigasi perlu dibarengi kesiapan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat kecamatan dan desa. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, puncak musim penghujan diperkirakan berlangsung pada awal Januari hingga akhir Februari.
Karena itu, para camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) diminta mengidentifikasi wilayah rawan bencana dan memastikan langkah penanganan yang diperlukan telah disiapkan.
"Kami mohon, yang menjadi titik-titik bencana ini dapat diidentifikasi oleh Pak Camat dan jajaran forkopimcam, dan disampaikan kesiapannya seperti apa," ujarnya.
Ia juga meminta instansi terkait menggencarkan sosialisasi mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat. Penyampaian informasi dan imbauan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial, termasuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
BPBD Jepara turut diminta mempercepat penyampaian informasi kebencanaan kepada pemerintah kecamatan dan desa. Dengan demikian, setiap wilayah dapat menyiapkan langkah antisipasi sesuai potensi ancaman yang dihadapi.
Hajar mencontohkan penanganan bencana di Desa Tempur pada 2025 sebagai pengalaman penting dalam membangun kesiapsiagaan. Menurut dia, koordinasi, dukungan, dan tindakan bersama dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang membantu proses penanganan bencana tersebut.
