Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi mengatakan, bencana besar yang melanda pada tahun 2025 menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp33 triliun menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terus membenahi sistem penanggulangan bencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, bantuan tepat sasaran, serta masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Ia bilang, penguatan tersebut dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan berbasis teknologi, hingga koordinasi lintas sektor dalam setiap tahapan pemulihan.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung mekanisme kerja yang jelas sehingga setiap pihak dapat bergerak cepat saat bencana terjadi.
"Kita sedang menyusun SOP untuk enam klaster kebencanaan agar setiap perangkat daerah sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ketika bencana terjadi. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Dua SOP sudah selesai disusun dan semoga bisa sampai ke perda," ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target, Pemprov Sumbar juga membentuk posko kendali yang melibatkan berbagai perangkat daerah.
Kemudian, seluruh progres pemulihan dipantau secara berkala melalui dashboard kebencanaan yang dikembangkan Pemprov Sumbar sebagai instrumen pengawasan terpadu.
Inovasi tersebut bahkan telah diadopsi oleh Bappenas sebagai salah satu referensi dalam penguatan sistem pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Melalui posko kendali dan dashboard kebencanaan, seluruh progres dapat dipantau secara berkala sehingga pelaksanaan program bisa terus dievaluasi. Harapannya, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal," urainya.
Mahyeldi menjelaskan, pembenahan sistem tersebut berjalan seiring dengan percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penataan kembali kawasan rawan bencana, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumbar juga berupaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung.
Selain memulihkan infrastruktur, Pemprov Sumbar turut mempercepat pemulihan sektor ekonomi melalui pembenahan lokasi, pendampingan UMKM, pelatihan, hingga dukungan permodalan.
Tidak hanya itu, kata dia, pemerintah juga memastikan perhatian terhadap pemulihan psikososial masyarakat melalui layanan trauma healing yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta pemanfaatan rumah ibadah sebagai ruang pendampingan bagi warga terdampak.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga perantau Minangkabau yang terus bergotong royong mendukung proses pemulihan Sumbar. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memedomani dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah. (*)
