Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung tetap terjaga di tengah proses penanganan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Ia menyebut kedua lembaga itu merupakan mitra penting dalam penegakan hukum.
"Iya, kita sangat khawatir jangan sampai terjadi gesekan antarinstitusi ya, terkait kasusnya Pak, Pak Febrie," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/07/2026).
Ia mengatakan Komisi III DPR sebelumnya menyetujui agar perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan memiliki jaksa-jaksa profesional yang tetap berpegang pada hukum dan keadilan.
"Kemarin saya juga, kita juga setuju kalau perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan, ya. Kenapa? Karena kita juga percaya Kejaksaan memiliki, apa namanya, aparat yang memiliki jaksa-jaksa yang independen. Walaupun memeriksa sebagai sesama jaksa, pasti mereka acuannya adalah hukum dan keadilan," jelasnya.
Ia berharap tidak terjadi gesekan antarinstitusi. Polri dan Kejaksaan, kata dia, merupakan mitra terbaik Komisi III DPR.
"Dengan demikian, kami pengin meminimalisir ya, sangat meminimalisir gesekan antarinstitusi. Tadi sengaja kita undang Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya, pada momen yang paling tepat ini karena keduanya adalah mitra-mitra terbaik kami," ujarnya.
"Pak Kapolri itu orang baik, Pak Jaksa Agung orang baik, institusi Polri juga udah bekerja sangat baik, institusi Kejaksaan bekerja amat baik ya. Kita sayang dengan dua institusi ini, kita nggak ingin terjadi gesekan. Ya, jadi tadi kita undang, saya foto, ya mereka tertawa dengan gembira ya, alhamdulillah ya. Semoga ke depan semakin landai," imbuh dia.
Sebelumnya, Komisi III DPR memastikan memberi atensi terhadap proses hukum terkait kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Habiburokhman menegaskan kasus yang menyeret aparat penegak hukum itu berkaitan dengan oknum, bukan institusi.
"Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/07/2026).
Habiburokhman menegaskan pihaknya akan mengawal agar tidak ada tindakan yang melampaui kewenangan hukum antarinstitusi selama pengusutan kasus berlangsung.
"Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya excess, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi," ujarnya.
