Beragam kelompok masyarakat dari berbagai penjuru Jawa Tengah memanfaatkan forum dialog bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyuarakan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari buruh, petani tebu, pegiat lingkungan, hingga masyarakat yang terdampak konflik agraria menyampaikan aspirasi secara langsung dalam audiensi bersama elemen masyarakat Jateng Guyub di Kantor Gubernur, Senin (20/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan perwakilan warga dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, dan organisasi buruh. Masing-masing membawa persoalan berbeda, namun memiliki harapan yang sama, yakni memperoleh kepastian penyelesaian dari pemerintah.
Salah satu aspirasi datang dari masyarakat Blora yang menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM). Kondisi itu membuat petani tebu harus mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih mahal sehingga pendapatan mereka berkurang.
Sementara itu, kalangan buruh mengadukan dugaan pelanggaran hak pekerja, mulai dari pembayaran upah yang dinilai belum sesuai ketentuan hingga dugaan pembatasan kebebasan berserikat.
Dari Rembang, masyarakat kembali mengangkat persoalan konflik tambang di kawasan Pegunungan Kendeng serta maraknya aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak terhadap lingkungan. Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan sengketa agraria, kerusakan jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga stabilitas harga bahan pokok.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan berbagai persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas.
"Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan," ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar sekaligus mencari solusi bersama masyarakat. Menurutnya, dialog menjadi langkah awal dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
"Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan," kata Luthfi.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti, sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan agar penyelesaiannya lebih efektif.
Khusus mengenai keluhan petani tebu Blora, Ahmad Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari jalan keluar atas berhentinya operasional PG GMM.
"Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan," ujarnya.
Selain itu, Luthfi memastikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan diprioritaskan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Ahmad Luthfi, forum audiensi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ia menegaskan seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hasil pertemuan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.
