Lingkar.co - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh hanya dipahami sebagai instrumen pengelolaan devisa, tetapi harus diarahkan sebagai strategi untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri.
“Pemerintah perlu menjadikan DSI (PT Danantara Sumberdaya Indonesia) sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kebijakan pemerintah yang menetapkan skema ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy), dengan PT DSI sebagai eksportir tunggal.
Kebijakan itu akan diterapkan secara bertahap, dengan masa transisi pada Juni hingga 31 Desember 2026, sebelum diberlakukan penuh mulai 1 Januari 2027.
Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar global. Dalam skema ini, PT DSI sebagai BUMN berperan sebagai perantara tunggal untuk menjaga transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.
Melalui mekanisme tersebut, penetapan harga jual komoditas serta margin keuntungan yang wajar akan dikelola oleh BUMN ekspor, sementara hasil pembayaran akan disalurkan kembali kepada pelaku usaha di dalam negeri.
Evita menilai pemerintah perlu memiliki desain kebijakan yang jelas dalam menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam, baik untuk kebutuhan industri domestik maupun ekspor.
“Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” kata Evita.
Ia juga menegaskan DPR akan mendorong pemerintah menetapkan indikator keberhasilan kebijakan yang tidak semata berfokus pada peningkatan devisa, tetapi juga pada nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, serta pertumbuhan investasi di sektor hilirisasi.
“Kami di DPR akan mendorong pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” ujarnya.
Menurut Evita, tanpa parameter yang komprehensif, kebijakan tersebut berisiko hanya menjadi perubahan administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap transformasi ekonomi nasional.
Ia menambahkan, Indonesia masih menghadapi paradoks sebagai negara dengan ekspor sumber daya alam yang besar, namun belum memperoleh nilai tambah optimal dari komoditas tersebut.
“Di sini lah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” kata Evita.
Evita menegaskan pengaturan komoditas strategis melalui skema ekspor satu pintu harus mampu mendukung penguatan industri hilir di dalam negeri.
“Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.
