Lingkar.co – DPRD Kota Semarang mendorong percepatan realisasi penanganan banjir dan tanggul jebol Sungai Plumbon yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir berulang di wilayah Mangkang Kulon dan sekitarnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mengatakan kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Jawa Tengah, dan Wali Kota Semarang ke lokasi banjir membawa dampak positif bagi masyarakat terdampak. Kehadiran para pemimpin tersebut dinilai memberikan perhatian langsung sekaligus menumbuhkan optimisme warga yang selama ini dihantui ancaman banjir.
“Baru dikunjungi saja masyarakat sudah merasa terobati. Semangat warga langsung tumbuh karena yang datang langsung dari pemerintah pusat, gubernur, sampai wali kota,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Pria yang akrab disapa Pilus itu menuturkan bahwa sebagai wakil rakyat yang juga tinggal di kawasan terdampak, dirinya memahami betul keresahan warga yang setiap tahun harus menghadapi risiko banjir akibat meluapnya sungai maupun jebolnya tanggul.
Karena itu, DPRD Kota Semarang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam mempercepat program pengendalian banjir, termasuk rencana pelebaran sungai dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Meski demikian, Pilus mengingatkan bahwa terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu kendala utama yang masih dihadapi adalah proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan masih cukup besar, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Semarang agar tahapan tersebut dapat dipercepat.
“Saya minta Pemerintah Kota Semarang bisa ikut membantu penganggaran pembebasan lahan. Bisa sharing dengan pemerintah pusat supaya proses pembangunan lebih cepat,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar pembiayaan proyek pengendalian banjir masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, keterlibatan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pembebasan lahan dinilai penting sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan banjir yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Pilus menilai percepatan pembebasan lahan akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan fisik infrastruktur pengendali banjir sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan warga.
“Kalau pembebasan lahan bisa dipercepat, maka pembangunan fisik pengendalian banjir juga bisa segera berjalan,” tegasnya.
DPRD Kota Semarang berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat terus diperkuat sehingga penanganan banjir di kawasan Sungai Plumbon tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak. ***
