Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan membahas upaya percepatan digitalisasi birokrasi bersama Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) Tony Blair, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Senin (6/7/2026).
Menurut Luhut, digitalisasi birokrasi atau digital publik infrastruktur (DPI) dipadukan dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat membantu integrasi pada berbagai sektor serta menjadi solusi terbaik.
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka,” katanya.
Dirinya berharap melalui pemerintah digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik.
Saat ini, kata dia, KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi serta sedang mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, yaitu Kota Batam, serta 1 provinsi, yaitu Bali. Pelaksanaannya telah memberikan pembelajaran penting terkait percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Diharapkan kolaborasi bersama Tony Blair dan tim dapat meningkatkan skala penerapan AI dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemudahan berusaha.
Selain itu, juga terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data. Kolaborasi juga diharapkan menyasar peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan.
“Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintah digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” katanya.
Sementara, Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya setiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan pemerintah digital.
Ia menilai, penerapan pemangkasan layanan di Indonesia sudah sangat baik, mengingat Indonesia negara besar dengan jumlah populasi masyarakat yang cukup banyak, serta letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” ujarnya.
Meski demikian, Tony Blair mengingatkan, penerapan pemerintahan digital harus didukung SDM di bidang digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. Pihaknya terbuka untuk membantu Indonesia dalam berbagai sektor termasuk digitalisasi.
“Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” pesannya.
Sementara, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan DPI sebagai tulang punggung berbagai layanan pemerintah.
Dijelaskan jika transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar menjadi lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya segala upaya yang dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, namun sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga.
Bagian terpenting adalah memastikan bahwa pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta didukung oleh strategi dan kelembagaan yang berdedikasi guna menjamin keberlanjutan transformasi digital.
Dirinya meyakini bahwa keberhasilan transformasi pemerintahan digital bergantung pada tiga elemen yang saling memperkuat, yakni kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, dan pendekatan implementasi yang didorong oleh kasus penggunaan (use case).
Berdasarkan pengalaman, transformasi digital tidak hanya teknologi, melainkan agenda tata kelola. Teknologi menyediakan sarana pendukungnya, namun kepemimpinan, kelembagaan, dan kolaborasi-lah yang menentukan keberhasilan transformasi tersebut.
“Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga,” pungkasnya. (*)
