Lingkar.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi agenda strategis nasional, mengingat lebih dari 6,7 juta ASN berperan langsung dalam pelaksanaan layanan publik di seluruh Indonesia.
Penguatan SDM, kata dia, untuk memastikan hasil reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.
“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” kata Rini, Minggu (21/6/2026).
BACA JUGA: Pansel Ombudsman Dinilai Kecolongan
Lebih lanjut Rini menjelaskan, penguatan kapasitas SDM menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pengembangan teknologi. Untuk itu, Indonesia berfokus pada peningkatan kompetensi lebih dari 6,7 juta ASN, terutama dalam literasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, analisis kebijakan, manajemen publik yang adaptif, dan mobilitas talenta.
Menteri Rini juga memaparkan urgensi dukungan terhadap peran ASN perempuan sebagai upaya membangun birokrasi yang inklusif dan adaptif. Ia juga menegaskan setidaknya ada empat pendekatan yang perlu terus didorong bersama.
Pertama, kata dia, legislasi dan kebijakan yang berpihak dan adil; kedua, transformasi budaya organisasi; ketiga, keteladanan kepemimpinan; dan keempat, penguatan semangat women support women melalui jejaring, mentoring, dan coaching yang terstruktur.
BACA JUGA: Komisi VII DPR RI Dorong Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis yang memiliki hubungan erat dan saling menguntungkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Terbaru Kemenpan-RB bertemu dengan Governor of South Australia Frances Adamson AC, untuk membahas reformasi sektor publik, peningkatan kapasitas dan tata kelola, serta transformasi digital sektor publik.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa," katanya.
BACA JUGA: KPK Sita Uang Tunai dalam OTT ASN BPK
Dijelaskannya, kedua belah pihak dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” ujarnya.
“Di tengah perubahan yang semakin cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya. (*)
