Lingkar.co - Pengamat politik Ayip Tayana menyesalkan pembubaran forum diskusi yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, lingkungan kampus semestinya menjadi ruang demokratis yang memungkinkan pertukaran gagasan secara terbuka.
"Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya," kata Ayip dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Insiden tersebut terjadi dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin malam (15/6/2026). Kegiatan itu diketahui dibubarkan oleh sekelompok mahasiswa yang menyampaikan penolakan terhadap forum tersebut.
Adapun para narasumber yang hadir dalam diskusi itu antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Ayip menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut tetap perlu disampaikan dalam koridor dialog yang memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangannya.
Dalam forum semacam itu, kata dia, mahasiswa berhak mengajukan pertanyaan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pejabat publik juga harus diberi ruang untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya.
"Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu.
Menurut Ayip, kehadiran para pejabat tersebut di kampus merupakan langkah yang positif bagi praktik demokrasi. Mereka datang langsung ke ruang akademik, bersedia berdiskusi, menjawab pertanyaan, serta menerima evaluasi dari publik.
Ia menyoroti adanya ironi dalam peristiwa tersebut. Selama ini pejabat pemerintah kerap mendapat kritik karena dianggap jauh dari masyarakat dan enggan hadir di forum yang kritis. Namun ketika kesempatan berdialog secara langsung tersedia, forum justru tidak berlangsung sebagaimana direncanakan.
"Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum yang aman. Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus 'tanpa tedeng aling-aling', duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman," ujarnya.
Ke depan, Ayip mendorong agar ruang pertemuan antara pejabat publik dan mahasiswa semakin sering digelar. Menurutnya, pemerintah harus berani hadir di lingkungan yang kritis, termasuk di hadapan kelompok yang memiliki pandangan berbeda.
Di sisi lain, mahasiswa juga perlu menjaga tradisi dialog dengan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan argumentasi maupun penjelasan atas kebijakan yang dijalankan.
"Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap," ucap Ayip.
Ia menegaskan peristiwa di UGM tidak seharusnya berujung pada saling menyalahkan. Pemerintah tidak perlu menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk menjauh dari kampus, sementara mahasiswa juga perlu memastikan bahwa semangat kritik tidak berubah menjadi upaya menutup ruang diskusi.
"Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu hal penting: pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan," katanya.
