Lingkar.co - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menegaskan komitmennya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari campur tangan kepentingan politik praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Jakarta sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata Rahmat.
Menurutnya, sejumlah aksi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir dinilai mulai kehilangan fokus. Hal itu terlihat dari minimnya kajian yang disampaikan, lemahnya argumentasi, serta belum jelasnya substansi tuntutan yang diusung.
"Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu," katanya.
BEM Bersatu juga mempertanyakan pemilihan isu yang menjadi fokus dalam sejumlah aksi. Aliansi tersebut menilai perhatian mahasiswa seharusnya lebih diarahkan pada persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang disoroti ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rahmat menilai program tersebut memberikan dampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, meskipun tetap memerlukan pembenahan dari sisi tata kelola.
"Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," imbuh Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu mengaku melihat adanya indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam sejumlah gerakan mahasiswa. Dalam keterangannya, aliansi tersebut menyinggung mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto.
"Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI (Purn) SS, yang merupakan besan Jenderal TNI AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi," kata Rahmat.
Ia juga menyinggung keterlibatan Tiyo dalam agenda dialog kebangsaan yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh nasional.
"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," tambahnya.
Di sisi lain, BEM Bersatu menolak berkembangnya narasi krisis yang dinilai tidak didukung data secara menyeluruh. Narasi semacam itu, menurut mereka, berpotensi menggeser perhatian publik dari agenda strategis seperti pemberantasan korupsi.
"Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI)," ucap Rahmat.
BEM Bersatu mendesak agar gerakan mahasiswa terbebas dari pendanaan, fasilitas, maupun bentuk intervensi politik praktis lainnya. Aliansi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG dengan catatan adanya perbaikan tata kelola, serta mendukung penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu.
Selain itu, mahasiswa di seluruh Indonesia diajak untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
"BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik," katanya.
