JAKARTA, Lingkar.co - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan level 1 - 4 merupakan instrumen pengendalian Covid-19.
Kebijakan tersebut juga bersifat adaptif. Penetapan level suatu daerah berdasarkan pada perkembangan kondisi kasus Covid-19 pada masing-masing daerah.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, melalui kanal YouTube Setpres, Kamis (19/8/2021)
"Pembatasannya bersifat dinamis, sehingga nantinya tiap daerah akan di perlonggar atau di perketat pembatasannya, sesuai dengan keadaan kasus Covid-19 masing-masing daerah tersebut," jelasnya.
Terkait dengan leveling PPKM, kata Prof. Wiku, level paling ketat adalah level 4. Dan level paling longgar level 1.
“Tujuan dalam penerapan level 1 hingga 4 ini, tentunya agar masyarakat dapat produktif dan aman Covid-19,” kata Prof. Wiku.
Selain itu, pemberlakuan PPKM akan selalu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus terkini di Indonesia.
"Sehingga pengendalian kasus dan juga pemulihan sektor ekonomi dapat berjalan secara beriringan untuk mencapai masyarakat yang produktif dan aman Covid-19,” ujarnya.
“Selain itu, penetapan level di setiap daerah juga berdasarkan pada indikator-indikator yang sistematis," sambungnya.
Baca Juga:
Akses Jalan ke Kampung Tambakrejo, Jadi Prioritas Pembangunan Tahun 2022
BERHARAP PERAN MEDIA MASSA
Prof. Wiku mengharapkan peran media massa dalam menyampaikan kepada masyarakat secara berkala, tentang level suatu daerah.
Sehingga kata dia, masyarakat setempat akan memahami dengan jelas serta mengikuti perkembangan level di daerahnya.
"Saya mohon bantuannya dan kerjasama dari rekan rekan media untuk menyampaikan rasional di balik diterbitkannya kebijakan PPKM serta perubahan levelingnya secara berkala dan jelas,” kata Prof. Wiku.
“Agar masyarakat dapat mengerti dan mengikuti perkembangan leveling yang terjadi di daerahnya masing-masing," lanjutnya.*
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling
