Yunita Mustika Putri menjadi perbincangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantornya. Terkini harta kekayaannya juga jadi sorotan yang melonjak drastis nyaris tembus miliaran.
Harta kekayaannya yang bermula dari Rp800 juta naik menjadi Rp8,5 miliar dalam kurun waktu lima tahun. Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Jumlah tersebut mengalami peningkatan tidak wajar dibanding laporan Yunita tahun 2021 saat masih di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Berikut rincian kenaikan harta Yunita :
31 Desember 2021 : Rp.893.650.000
31 Desember 2022 : Rp.892.304.504
31 Desember 2023 : Rp.6.970.000.000
31 Desember 2024 : Rp.7.470.000.000
31 Desember 2025 : Rp.8.542.499.243
Kekayaan Yunita terbagi menjadi tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak, surat berharga, kas, setara kas, dan juga harta lainnya.
Berikut rincian lengkapnya :
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.915.512.727
1. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/102 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/176 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.245.512.727
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 600.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 426.986.516
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 8.542.499.243
III. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.542.499.243.
Ada beberapa nama pejabat yang kini juga diperiksa oleh KPK berkaitan dengan kasus Yunita Mustika Putri. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keempat pejabat Bogor itu kini diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sejak Senin (31/8/2026).
Selain itu KPK juga menyita uang sejumlah 1,5 Miliar diduga adalah uang pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Budi menerangkan KPK mendalami keterangan para pejabat tersebut perihal mekanisme pemungutan upah pungut atau intensif pajak, serta dugaan pemotongan dana oleh sejumlah oknum di lingkungan Pemkab Bogor.
"Penyidik mendalami kembali terkait dengan keterangan-keterangan dari pengetahuan para saksi berkaitan dengan proses dan mekanisme untuk pemungutan upah pungut yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor," katanya.
