Arsip Kategori: Infrastruktur

Berita, Infrastruktur, Pendidikan

Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi 90 Satuan Pendidikan di Pati

Lingkar.co – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, meresmikan bantuan revitalisasi 90 satuan pendidikan di Kabupaten Pati, Minggu (12/4/2026). Peresmian dipusatkan di SMP Negeri 8 Pati.

Abdul Mu’ti menyampaikan, seluruh program revitalisasi yang bersumber dari anggaran tahun 2025 telah selesai sepenuhnya dan kini sudah dimanfaatkan oleh sekolah penerima.

“Meresmikan 90 satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi anggaran tahun 2025. Sudah 100 persen, sudah mulai digunakan dan bermanfaat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga pembangunan fasilitas sanitasi seperti toilet sekolah. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini di Kabupaten Pati mencapai sekitar Rp67 miliar.

Menurutnya, program revitalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah pun berencana melanjutkan program serupa pada tahun 2026.

“InsyaAllah 2026 sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, akan lebih banyak satuan pendidikan yang kita perbaiki,” katanya.

Salah satu sekolah penerima bantuan, SMP Negeri 1 Gembong, merasakan langsung dampak dari program tersebut. Kepala sekolah, Istiana, mengungkapkan kondisi bangunan sekolah sebelumnya cukup memprihatinkan.

“Dulu sekolah kami mengenaskan. Sekarang pembelajaran lebih aman dan nyaman. Yang diperbaiki lantai, dinding, dan atap,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh ruang kelas sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari lantai pecah hingga dinding retak akibat akar pohon.

“Keenam kelas semua rusak. Lantai pecah-pecah, akarnya ngangkat,” imbuhnya.

Sekolah tersebut menerima anggaran sekitar Rp3,3 miliar yang digunakan untuk pembangunan ruang baru, laboratorium, toilet, ruang kepala sekolah, serta pengadaan perabotan. Proses perbaikan berlangsung sejak Agustus hingga November 2025, dan kini sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah di wilayahnya.

“Rencana hari Senin akan kami adakan evaluasi semua sekolah, untuk melihat apakah gedung-gedung tersebut masih layak atau tidak. Kami juga akan membentuk tim untuk mengecek langsung kondisi tempat belajar mengajar,” jelasnya.

Ia berharap program revitalisasi ini dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati, sekaligus mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Kami berharap melalui dukungan ini kualitas pendidikan di Kabupaten Pati semakin meningkat, sehingga ke depan mampu menghasilkan generasi penerus yang unggul, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Tambah Penerangan, Dukung Keamanan di Kawasan Taman Lalu Lintas Kota Bandung

Lingkar.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung merespons arahan Wali Kota dengan bergerak cepat menindaklanjuti untuk meningkatkan penerangan di kawasan Taman Lalu Lintas.

Langkah ini dilakukan guna mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat, khususnya saat beraktivitas di malam hari.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dishub Kota Bandung, Panji Kharismadi menjelaskan, pengerjaan dilakukan segera setelah arahan diberikan dalam rapat pada Rabu lalu.

“Ini menindaklanjuti rapat dengan Bapak Wali Kota. Kami langsung bergerak ke lapangan sejak Kamis untuk melakukan pemasangan penerangan di kawasan Taman Lalu Lintas,” ujar Panji di Taman Lalu Lintas, Kota Bandung, Sabtu, 11 April 2026.

Ia menjelaskan, pada sisi Jalan Kalimantan, pihaknya tidak membangun tiang baru, melainkan memanfaatkan tiang mandiri yang sudah ada dengan menambahkan setang lampu untuk memperluas jangkauan pencahayaan, khususnya ke area pedestrian.

“Tiangnya sudah tersedia, jadi kami tambahkan setang untuk menerangi jalur pejalan kaki agar lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Sedangkan untuk sisi Jalan Belitung, kondisi penerangan dinilai sudah memadai karena terbantu oleh lampu penerangan dari kawasan sekitar.

Namun, peningkatan signifikan dilakukan di sisi Jalan Sumatra dan Jalan Aceh melalui pembangunan titik-titik lampu penerangan jalan umum (PJU) baru.

“Total ada 30 titik PJU baru yang dibangun, terdiri dari 20 titik di Jalan Sumatra dan 10 titik di Jalan Aceh. Sedangkan di Jalan Kalimantan ada 8 titik yang kita optimalkan dengan penambahan setang,” ungkap Panji.

Meski secara umum pekerjaan telah rampung, Panji mengakui masih terdapat tahap perapian, khususnya di sisi Jalan Kalimantan.

Hal ini disebabkan kendala cuaca hujan yang sempat menghambat proses pengerjaan selama dua hari.

Selain pemasangan lampu, Dishub juga memperbaiki fasilitas pendukung seperti handhole yang sebelumnya banyak mengalami kerusakan akibat vandalisme dan pencurian.

“Kami temukan banyak tutup handhole yang hilang atau rusak. Sekarang sudah kami ganti dan bahkan kami las untuk mengantisipasi aksi pencurian kembali,” katanya.

Panji pun mengimbau masyarakat untuk turut menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.

Ia berharap keberadaan penerangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut menjaga. Ini fasilitas bersama yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas seperti olahraga atau sekadar berjalan santai di malam hari,” tuturnya.

Salah seorang warga, Suherman (asal Naripan) mengaku senang dengan adanya peningkatan fasilitas di kawasan tersebut. Ia menilai perbaikan penerangan dan infrastruktur jalan memberikan dampak positif bagi kenyamanan masyarakat.

“Saya senang ada perhatian dari Pemkot Bandung. Kalau tidak diperbaiki, mungkin akan terlihat kumuh. Sekarang jadi lebih bersih dan terang, jadi makin semangat olahraga,” ujarnya.

Dengan adanya penataan dan peningkatan penerangan ini, kawasan Taman Lintas diharapkan menjadi ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan menarik bagi warga Kota Bandung. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 Masih Genjot Infrastruktur

Lingkar.co – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama pada tahun anggaran 2027.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat Kabupaten Bogor seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.

Ke depan, kata dia, pembangunan jalan akan terus diperluas, termasuk pembangunan akses jalan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung sepanjang 18 kilometer, pembangunan akses jalan di wilayah Cijeruk, serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor.

“Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna meminimalisasi dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat,” ungkap Rudy, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Rudy, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 6,19 juta jiwa.

Jumlah tersebut tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut membuat dinamika kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor terus berkembang.

“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tandasnya.

Rudy melanjutkan, tidak hanya infrastruktur, arah pembangunan Kabupaten Bogor juga menitikberatkan pada peningkatan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak dibawah Rp100 ribu.

Pemkab Bogor juga terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Saat ini pemerintah daerah menanggung iuran BPJS bagi sekitar 6,19 juta penduduk.

“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Karena itu pemerintah hadir memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Selain program layanan dasar, sejumlah proyek strategis juga diproyeksikan menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Bogor ke depan.

Ia menyebut diantaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.

“Di sektor pengembangan wilayah, pemerintah pusat juga menunjuk Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas lahan sekitar 500 hektare,” paparnya .

Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, seluruh rencana pembangunan tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.

“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, tidak bisa dibangun oleh satu suku, dan tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta kepada Kabupaten Bogor,” ujarnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Proyek Pembangunan Jembatan Kalibelo Senilai Rp8,9 Miliar Masuk Tahap Tender Ulang

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menargetkan pembangunan Jembatan Kalibelo dapat selesai pada 2026.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses tender ulang setelah lelang sebelumnya belum menghasilkan penyedia yang memenuhi syarat.

Kepala DPUPR Batang Endro Suryono mengatakan, proses lelang sebenarnya telah dilakukan pada Januari 2026. Namun, hasil evaluasi menunjukkan tidak ada peserta yang lolos secara administrasi, teknis, maupun kualifikasi.

“Sudah dilakukan lelang pada Januari, tetapi tidak ada penyedia yang memenuhi syarat. Sehingga kami lanjutkan dengan proses tender ulang,” katanya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini proses tender ulang telah melalui tahapan review dari Inspektorat serta bagian hukum.

Pemerintah daerah menargetkan pengumuman tender dapat dilakukan dalam waktu dekat, dengan harapan penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak dapat terealisasi pada pertengahan hingga akhir April 2026.

“Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik jembatan diperkirakan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun, yakni sekitar Juni hingga Oktober 2026. Target kami sebelum November 2026 pembangunan sudah selesai,” jelasnya.

Ia membeberkan, alokasi anggaran, proyek pembangunan Jembatan Kalibelo sebesar Rp8,9 miliar. Jembatan ini dirancang memiliki panjang sekitar 40 meter dengan lebar kurang lebih 9 meter.

Endro menambahkan, pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Batang.

“Keberadaan jembatan ini nantinya diharapkan mampu memperlancar akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Pembangunan Jalan Menuju Kecamatan Seko Dibawah Tekanan Efisiensi Anggaran, Gubernur Sulsel Pastikan Tetap Lanjut

Lingkar.co – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melastikan bahwa pengerjaan jalan menuju Seko dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun dibawah tekanan efisiensi anggaran,bisa bertekat mengerjakan proyek itu karena akses jalan menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merupakan langkah penting

Menurut dia, akses jalan tersebut berperan penting dalam membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan konektivitas masyarakat setempat.

“Pengerjaan jalan Seko melalui APBN telah dimulai, dan insya Allah melalui APBD Provinsi dalam waktu dekat juga akan berjalan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian jalan Seko secara bertahap,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia melanjutkan, meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi kondisi efisiensi anggaran, upaya pembangunan tetap dilakukan dengan memprioritaskan program-program strategis sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Di tengah efisiensi, kita tetap berusaha menjalankan pembangunan daerah secara bertahap dengan fokus pada prioritas,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga meminta dukungan dari masyarakat sekitar agar proses pembangunan berjalan lancar. Warga diimbau untuk memaklumi potensi gangguan akses selama pengerjaan berlangsung.

“Kami mohon dukungan masyarakat dan juga mohon maaf apabila akses jalan menjadi terhambat selama proses pengerjaan,” tuturnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Penataan Trotoar Tak Boleh Asal, Wali Kota Medan: Sekali Bangun Harus Tahan Lama

Lingkar.co – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan penataan trotoar tidak boleh asal. Ia ingatkan pentingnya perencanaan yang matang, humanis, serta menggunakan pertimbangan estetika dan tahan lama.

“Pembangunan Medan harus mempunyai konsep yang benar. Sekali dibangun harus bertahan lama,” kata Rico Waas dalam siaran persnya, Jumat (3/4/2026).

Lebih lanjut Rico Waas menegaskan desain trotoar tidak boleh dibuat seragam, melainkan harus menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan tiap kawasan.

“Perencanaan itu harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Jangan dipaksakan sama semua, tetapi lihat per blok dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Rico Waas juga menekankan pentingnya peran perencana dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan desain infrastruktur yang akan dibangun. Menurutnya, pembangunan trotoar ke depan harus mengalami peningkatan kualitas.

“Jangan lagi kita bangun trotoar biasa. Skala Kota Medan harus naik, kualitasnya juga harus naik,” tegas Rico Waas.

Selain itu, Wali Kota meminta agar pembangunan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari material, sistem drainase, pencahayaan, hingga akses bagi penyandang disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara jalur pejalan kaki, ruang hijau, dan fasilitas umum lainnya.

“Trotoar itu bukan sekadar jalan kaki, tetapi harus ada ruang hijau, penerangan, dan akses yang baik untuk semua, termasuk penyandang disabilitas,” kata Rico Waas.

Rico Waas juga mengingatkan agar pekerjaan tidak dilakukan terburu-buru tanpa perencanaan yang matang karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita hanya menutup jalan tanpa perencanaan yang baik. Masyarakat jadi tidak nyaman,” ujarnya.

Rico Waas meminta seluruh pihak terkait merancang setiap titik pekerjaan secara detail, termasuk menyesuaikan dengan kondisi jalan yang sempit maupun kebutuhan parkir.

“Semua harus direncanakan secara detail dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Intinya, kita ingin hasil yang terbaik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pernyataan tersebut dikatakan Rico Waas dalam rapat yang dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Plt Kepala Dinas SDABMBK Ferri Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Suriono.

Adapun ruas jalan yang direncanakan akan dilakukan penataan trotoar, antara lain Jalan HM Yamin, Jalan Zainul Arifin, Jalan Juanda, Jalan Monginsidi, Jalan Setia Budi, Jalan Masjid Raya hingga Jalan Mahkamah, serta Jalan Brigjen Katamso di kawasan Masjid Raya Al Mashun dan Istana Maimun. (*)

Berita, Infrastruktur

Batang Masuk Rencana Giant Sea Wall, Prioritas Perlindungan Pesisir Jateng

Lingkar.co – Kabupaten Batang dipastikan masuk dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa Tengah. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan wilayah pesisir dari ancaman rob dan abrasi.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Komisi VI Dapil X Jateng, Rizal Bawazier, saat ditemui di Masjid At Tanwir, Batang, Jumat (3/4/2026). Ia menyebut wilayah Batang menjadi salah satu prioritas lanjutan dalam pengembangan proyek tersebut.

Menurut Rizal, pembangunan tanggul laut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan wilayah. Untuk tahap awal di Jawa Tengah, fokus diarahkan ke daerah dengan dampak paling parah, seperti Semarang, Demak, dan Kendal.

Namun, kawasan Pekalongan hingga Batang Barat juga telah diusulkan masuk dalam tahap berikutnya karena dinilai mengalami dampak abrasi yang cukup serius.

“Kalau untuk Pekalongan, kita mintanya dari Ulujami, Pemalang sampai Batang Barat. Yang paling parah itu memang di Batang Barat,” ujar Rizal.

Ia menambahkan, wilayah Batang bagian barat menjadi perhatian utama karena tingkat kerusakan pesisir yang tinggi. Meski demikian, kemungkinan perluasan proyek hingga ke Batang bagian timur tetap terbuka, tergantung pada kebutuhan dan tingkat kerusakan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, proyek Giant Sea Wall di Pantura Jawa Tengah direncanakan memiliki panjang sekitar 274,7 kilometer, menjadikannya salah satu proyek tanggul laut terpanjang di Pulau Jawa. Tahap pertama akan difokuskan pada jalur Kendal–Semarang–Demak sepanjang kurang lebih 33,5 kilometer.

Selanjutnya, pembangunan akan berlanjut ke wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, hingga Pekalongan sepanjang sekitar 105 kilometer yang nantinya terhubung dengan kawasan Batang Barat.

Proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim di kawasan pesisir.

Meski telah masuk dalam perencanaan, Rizal mengakui belum ada kepastian waktu pelaksanaan proyek di Batang. Hal ini berkaitan dengan besarnya kebutuhan anggaran serta kondisi keuangan negara yang masih dalam tahap efisiensi.

“Ini proyek besar dan menjadi janji pemerintah. Kita di DPR akan terus mengawasi dan mendorong, tapi memang kondisinya sekarang anggaran sedang diefisiensikan,” jelasnya.

Masuknya Batang dalam rencana Giant Sea Wall membawa harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah barat yang selama ini kerap terdampak rob dan abrasi. Dengan adanya tanggul laut, aktivitas ekonomi seperti perikanan dan permukiman diharapkan dapat lebih terlindungi.

Namun, realisasi proyek ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat, baik terkait jadwal pembangunan maupun rincian teknis di masing-masing wilayah.

Penulis: Putri Septina

Berita, Infrastruktur

Usai Lebaran, Pemkab Rembang Lanjutkan Perbaikan Sejumlah Ruas Jalan

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus melanjutkan perbaikan sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah, baik jalur antar kecamatan maupun jalan di dalam kota. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama setelah meningkatnya mobilitas masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang, Maryosa, mengatakan beberapa ruas jalan strategis sudah mulai diperbaiki dan pengerjaannya akan kembali dilanjutkan setelah Lebaran. Di antaranya ruas Sedan–Kragan serta Japerejo–Gegersimo.

“Sudah kita perbaiki, yang Sedan-Kragan itu sudah sama yang Japerejo-Gegersimo. Habis Lebaran ini kita kerjakan dan teruskan progresnya. Anggarannya itu melalui anggaran pemeliharaan rutin,” ujarnya.

Selain jalur antarwilayah, perbaikan juga menyasar sejumlah ruas jalan di kawasan dalam kota. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan tingkat kerusakan serta kebutuhan di lapangan.

Maryosa menyebut salah satu lokasi yang turut menjadi perhatian adalah kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sarang. Meski sebagian besar pekerjaan sudah selesai dilakukan sebelumnya, masih ada bagian yang belum tertangani secara menyeluruh.

“Selain itu nanti yang dalam kota ada sedikit-sedikit dan melanjutkan perbaikan jalan di TPI yang kurang kemarin. Sebenarnya di TPI sudah selesai kemarin tapi yang bagian timur itu belum,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan perbaikan pada sejumlah titik kerusakan ringan di jalan dalam kota, termasuk di Jalan Veteran. Perbaikan difokuskan pada lubang-lubang kecil yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengendara.

“Kemudian di Jalan Veteran depan rumah dinas Kapolres ke selatan lubangnya kecil-kecil kita selesaikan,” pungkasnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Komitmen Dukung Kamtibmas, Pemkab Tulungagung Bangun Kantor Polsek Sumbergempol dan Ngantru Masing-masing Rp2,05 miliar

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui penguatan sarana dan prasarana kepolisian.

Hal ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Kantor Polsek Sumbergempol dan Polsek Ngantru yang dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo,, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Polres Tulungagung.

Gatut Sunu menyampaikan, pembangunan dua kantor kepolisian sektor tersebut merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui skema dana hibah.

Ia berkata, upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat stabilitas kamtibmas di wilayah setempat.

Adapun rincian anggaran pembangunan masing-masing Polsek yakni Polsek Sumbergempol dengan nilai Rp2,05 miliar untuk pembangunan gedung seluas 380 meter persegi beserta pagar keliling sepanjang 166 meter.

Sementara itu, Polsek Ngantru dibangun dengan anggaran Rp 2,06 miliar untuk gedung seluas 378,5 meter persegi dan pagar keliling sepanjang 180 meter.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang profesional dan akuntabel oleh kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas.

Seluruh tahapan pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Melalui pembangunan ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Polres Tulungagung diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (*)

Berita, Infrastruktur

Protes Jalan Rusak, Warga Kayen Pati Tanam Pohon Pisang

Lingkar.co – Sejumlah warga Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati melakukan aksi protes terhadap kondisi jalan rusak di wilayah mereka dengan menanam pohon pisang di tengah ruas jalan. Aksi tersebut dilakukan pada Minggu (29/3/2026).

Penanaman pohon pisang itu dimaksudkan sebagai tanda peringatan bagi pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat melintas, sekaligus sebagai bentuk sindiran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar segera memperbaiki jalan tersebut.

Salah satu warga, Herland, mengatakan aksi tersebut berangkat dari kekhawatiran warga terhadap keselamatan pengguna jalan karena banyaknya lubang di beberapa titik.

“Alasan sederhana cuma memberikan rambu-rambu bagi pengguna jalan sama tentunya pemangku kebijakan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, ruas jalan di Desa Kayen memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat. Jalan tersebut menjadi jalur penghubung menuju sejumlah fasilitas umum, seperti RSUD Kayen, Kantor Urusan Agama (KUA), masjid, hingga berbagai sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA.

“Seharusnya jalan ini bagus makanya bisa terintegrasi sama yang dituju ada Rumah Sakit, KUA, SMA banyak, SD ada, TK pun ada,” jelasnya.

Menurut Herland, perbaikan jalan sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Namun, perbaikan yang dilakukan selama ini hanya berupa tambal sulam sehingga kerusakan kembali muncul dalam waktu singkat.

“Sering diperbaiki tetapi cuma ditambal sulam saja, kemungkinan ini kan mau dicor kok tidak segera,” katanya.

Hal serupa disampaikan warga lainnya, Sujarwanto. Ia menilai penanaman pohon pisang di jalan rusak tersebut juga bertujuan agar pengendara yang melintas mengurangi kecepatan.

“Alasannya biar pada tahu terus yang lewat biar agak pelan-pelan, kalau terlalu kencang bahaya,” kata Sujarwanto.

Selain berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, katanya, kerusakan jalan juga dinilai berdampak pada perekonomian warga setempat. Ia menyebut banyak orang enggan melintasi jalan tersebut sehingga aktivitas pedagang di sekitar lokasi menjadi sepi.

“Permintaan dari masyarakat umumnya itu ya kepinginnya diperbaiki lagi, karena sudah parah. Jadi maunya bagus, karena orang malas lewat sini, jadi ekonomi ya menurun pedagang-pedagang juga sepi terus motor baru dicuci kotor lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, mengatakan proyek perbaikan jalan tersebut telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2026 sebesar Rp1,25 miliar.

“Ruas jalan kantor kawedanan – kota kayen sudah dialokasikan 2026 ini Rp1,25 M dengan konstruksi beton,” jelasnya.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan beton sepanjang 330 meter dengan lebar 6 meter.

“Panjang 330 meter lebar 6 meter dengan konstruksi beton,” imbuhnya.

Hasto menambahkan, dokumen perencanaan perbaikan jalan tersebut telah selesai disusun. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu arahan dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, untuk memulai proses lelang proyek.

“Perencanaan sudah jadi, tinggal menunggu perintah Pak Plt bupati untuk di-tender-kan. Semoga April ini bisa segera dimulai,” terangnya. (*)