Arsip Tag: Bantuan Sosial

Ekonomi, Sosial

Pegadaian Semarang Salurkan Jumat Berkah Lewat Program Mengetuk Pintu Langit

Lingkar.co – PT Pegadaian Kantor Wilayah XI Semarang kembali menggelar aksi sosial melalui program “Mengetuk Pintu Langit” dengan membagikan makanan siap saji kepada masyarakat, sekaligus memberdayakan pelaku UMKM.

PT Pegadaian Kantor Wilayah XI Semarang kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Pegadaian Mengetuk Pintu Langit pada Jumat (6/3/2026). Program ini menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam berbagi kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran sosial di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan tersebut, Pegadaian menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji kepada warga di sekitar kantor cabang. Makanan yang dibagikan berasal dari pembelian produk milik mitra binaan, nasabah, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha para mitra dan pelaku UMKM.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh karyawan Pegadaian di sejumlah lokasi. Salah satunya berlangsung di wilayah Jogoyudan, Unit Sentolo, dengan suasana penuh kebersamaan yang mencerminkan nilai empati dan gotong royong.

Pemimpin Wilayah XI Semarang, Aries Aviani, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat.

“Melalui program ini, kami ingin hadir tidak hanya sebagai lembaga jasa keuangan, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat. Semoga bantuan ini membawa manfaat, kebahagiaan, dan keberkahan bagi semua,” ujarnya.

Ia menambahkan, program tersebut akan terus dijalankan secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. ***

Sosial

HUT ke-125, Pegadaian Salurkan Bantuan ke 125 Panti Asuhan di Seluruh Indonesia

Lingkar.co – PT Pegadaian merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-125 dengan memperkuat komitmen sosial melalui program berbagi kepada 125 panti asuhan di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “125 Tahun Hadir MengEMASkan Harapan”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra sosial.

Program tersebut menjangkau berbagai lembaga sosial, mulai dari panti asuhan anak, panti rehabilitasi, hingga panti wreda. Penyaluran bantuan dilakukan secara serentak melalui 12 kantor wilayah Pegadaian di seluruh Indonesia.

Di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pegadaian Kantor Wilayah XI Semarang menyalurkan bantuan ke 10 panti asuhan yang tersebar di sejumlah daerah, dengan melibatkan sinergi antara kantor wilayah dan kantor area.

Pemimpin Pegadaian Kanwil XI Semarang, M. Aries Aviani Nugroho, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat.

“Melalui momentum HUT ke-125 ini, kami ingin terus menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di panti asuhan. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif dan memperkuat semangat kebersamaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pegadaian tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk tumbuh bersama masyarakat.

“Kami ingin terus hadir memberikan manfaat dan menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Program berbagi ini juga mendapat respons positif dari para penerima manfaat. Salah satu pengurus Yayasan Sekolah Kehidupan, Fandy Prasetya Kusuma, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pegadaian atas bantuan ini. Semoga menjadi berkah dan Pegadaian semakin sukses serta terus menebar manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Adapun sejumlah panti asuhan yang menerima bantuan dari Pegadaian Kanwil XI Semarang antara lain Yayasan Sekolah Kehidupan, Panti Wredha Ungaran, Panti Sosial Asuh Anak Nurul Mursyid, Panti Sosial Anak Sunan Muria, Panti Asuhan Budi Luhur Kudus, Rumah Bayi Nusantara Semarang, Yayasan Kiwari Sleman, Panti Asuhan Al-Ikhlas Tegal, Yayasan Darul Mustofa Ar-Rizqi Surakarta, serta Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto. ***

Pemerintahan

Becak Listrik Hadiah untuk Para Pejuang Jalanan, Prabowo Subianto Dorong Kendal Jadi Kota Ramah Pekerja dan Lingkungan

Lingkar.co — Di halaman Pendopo Kabupaten Kendal, deretan becak berwarna cerah tampak berkilau di bawah terik matahari. Namun kali ini, bukan becak biasa yang terparkir. Di setiap pedalnya, tersimpan harapan baru, harapan dari para pengayuh yang kini tak lagi harus memeras keringat sebesar dulu untuk mencari rezeki.

Sebanyak 140 unit becak listrik resmi diserahkan kepada pengemudi becak di Kabupaten Kendal, Selasa (11/11/2025). Bantuan ini merupakan bagian dari program sosial Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN).

Penyerahan dilakukan oleh Dyah Kartika Permanasari, Bupati Kendal Benny Karnadi, dan Deputi BP Taskin Novrizal Tahar, yang hadir langsung menyaksikan antusiasme para penerima bantuan, mayoritas para pengemudi lanjut usia yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari becak kayuh.

“Kalau dulu narik becak bisa bikin lutut panas dan badan pegal, sekarang lebih ringan. Kayak punya tenaga muda lagi,” kata Jumadi (62), salah satu penerima bantuan, dengan mata berbinar.

Program ini tak hanya membagikan becak listrik, tetapi juga pendampingan teknis dari YGSN. Para pengemudi mendapat pelatihan penggunaan, cara perawatan, hingga layanan servis gratis jika terjadi kerusakan.

“Kalau aki rusak atau ada masalah teknis, teknisi YGSN siap bantu tanpa biaya,” ujar Novrizal Tahar, menjelaskan sistem dukungan pasca penyerahan.

Menurut Novrizal, program ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap pekerja sektor informal berpenghasilan rendah. Melalui bantuan ini, mereka diharapkan tetap bisa produktif tanpa terbebani kondisi fisik.

“Sasarannya adalah pengemudi becak berusia 50 tahun ke atas. Mereka tidak perlu lagi mengayuh dengan tenaga besar. Semua diberikan gratis sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan 10.000 unit becak listrik akan disalurkan ke berbagai daerah hingga 2026. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga menjadi bagian dari upaya nasional menekan angka kemiskinan dan memperluas penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, menilai kehadiran becak listrik akan membawa perubahan besar dalam kehidupan para pengemudi.

“Becak listrik lebih irit, tidak perlu bahan bakar, dan tenaga pengemudi jadi lebih hemat. Ini solusi nyata untuk keberlanjutan ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.

Dari total 170 becak manual yang terdata di Kendal, 140 sudah beralih menjadi becak listrik. Sisanya masih dalam proses pengajuan tambahan bantuan. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan fasilitas bengkel serta pusat servis ringan agar becak listrik dapat digunakan secara berkelanjutan.

Selain menjadi alat kerja, becak listrik ini juga simbol perubahan. Ia mencerminkan arah baru transportasi rakyat modern, ramah lingkungan, dan manusiawi.

Dengan roda yang kini digerakkan tenaga listrik, para pengemudi becak di Kendal seakan diberi energi baru, bukan hanya untuk menempuh jarak, tetapi juga menatap masa depan dengan keyakinan bahwa hidup layak bisa diraih, bahkan di usia senja. ***

Berita, Pemerintahan, Sosial

Pemkab Kendal Siapkan 136 Ribu Ton Beras Untuk 68 Ribu KK

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Kendal akan mengeluarkan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 136 ribu ton untuk alokasi bantuan bulan pada bulan Juni dan Juli 2025. Beras kualitas medium yang mendekati kualitas premium akan diberikan kepada 68 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kendal.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat melakukan monitoring kesiapan penyaluran bantuan di Gudang Bulog Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal Jawa Tengah, Selasa (15/7/2025).

Didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, Bupati mengecek langsung stok, kualitas, kadar air, hingga berat beras sebelum disalurkan kepada masyarakat.

“Bantuan ini disalurkan untuk 68 ribu kepala keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masing-masing menerima 20 kilogram beras untuk dua bulan sekaligus. Penyalurannya sudah dimulai sejak Juni dan berlanjut hingga Juli,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Semarang, Rendy Ardiansyah, memastikan ketersediaan beras Bulog untuk wilayah Kendal dan sekitarnya masih dalam kondisi aman hingga satu tahun ke depan.

Ia menambahkan bahwa saat ini harga eceran tertinggi (HET) beras medium adalah Rp12.500 per kilogram, dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

“Jika diperlukan, kami siap melakukan operasi pasar sewaktu-waktu. Saat ini memang ada gejala kenaikan harga, sehingga kami sudah mulai melakukan pendataan harga di pasar untuk menentukan lokasi operasi pasar agar tepat sasaran,” terang Rendy.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, turut mengapresiasi kualitas beras bantuan kali ini. Ia menyebut meski dikategorikan sebagai beras medium, kualitasnya hampir setara dengan beras premium.

“Kami juga memastikan penyerapan gabah hasil panen petani lokal oleh Bulog terus berjalan. Di masa panen kedua ini, kami dorong agar gabah tidak dijual ke tengkulak dari luar kota, sehingga bisa menstabilkan harga di tingkat petani lokal,” ujarnya.

Dengan bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran. (*)

Penulis: Yoedhi

Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Sinergikan Program, Kawal DTSEN dan Wujudkan Cita-cita Pemerintah Entaskan Kemiskinan

Lingkar.co – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak para kepala daerah menyinergikan program dengan pemerintah pusat. Sebab, cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan kerja sama berbagai pihak. Salah satunya melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi 5 kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta. Yaitu Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Barito Kuala, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen. Pada kesempatan itu Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono turut hadir bersama Gus Ipul.

”Bapak-ibu sekalian, saya ingin dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Kamis (22/5/2025).

Mensos lantas menjelaskan, DTSEN berguna untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data dan memudahkan program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga alokasi anggaran lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mensos melanjutkan, DTSEN juga berfungsi untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia secara lebih lengkap.

“Jadi mari kita saling bersinergi, saling gandeng tangan, mengintegrasikan program. Agar program kita tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul.

Oleh sebab itu, Mensos meminta para kepala daerah yang hadir untuk menyiapkan target jumlah penerima manfaat yang bisa tergraduasi atau naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos). Para penerima manfaat yang sudah digraduasi, akan diarahkan pada program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha hingga pelatihan keterampilan.

“Saya minta bupati, wali kota punya target setiap tahun berapa yang harus kita graduasi, berapa keluarga yang bisa kita entaskan kemiskinan itu. Apa kalau sudah digraduasi ini tidak kita bantu? Dibantu, tapi lewat program kementerian lain. Tidak lagi bansos, tapi pemberdayaan,” tegasnya.

“Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain,” sambungnya.

Selain program tersebut, lanjutnya, upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan juga dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu yaitu Sekolah Rakyat.

Ia lanjut menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN, untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.

Setelah 63 sekolah ini beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di titik lainnya secara bertahap hingga 100 titik. Ke depan ditargetkan Sekolah Rakyat ada di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kalau ini satu sekolah menampung 1.000 (siswa) untuk jenjang SD, SMP, SMA. Kalau ada 500 sekolah di seluruh Indonesia, akan ada 500 ribu setiap tahunnya anak lulus (dari) Sekolah Rakyat. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, jadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya,” pungkasnya (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Sosial

Ringankan Beban Korban Angin Puting Beliung, MWCNU Trangkil Salurkan Bantuan Rp 20 Juta

Lingkar.co – Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama’ (MWCNU) Kecamatan Trangkil menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak bencana angin puting beliung di Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Senin (25/3/2024).

Ketua Tanfidziyah MWCNU Trangkil KH. Syakroni mengatakan bantuan yang disalurkan sebesar Rp 20 juta, yang digalang dari LazisNU dan para donatur di Kecamatan Trangkil.

“Ini kita penyaluran bantuan yang terkena musibah angin puting beling pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 lalu. Harapannya dapat meringankan beban para korban yang terkena dampaknya,” katanya saat ditemui di sela-sela penyaluran bantuan di Balai Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Senin (25/3/2024). Hadir juga Banom NU, di antaranya IPNU, IPPNU, Fatayat, GP Ansor, Banser, LPBI NU, dan Pagar Nusa NU.

Dia menyebutkan ada lima desa terdampak yang diberikan bantuan, di antaranya Desa Tlutup, Kertomulyo, Guyangan, Krandan, dan Ketanen.

“Di Desa Tlutup itu ada di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum dan SMP Abayasa, juga masyarakatnya yang diberikan bantuan. Dilanjut ke Desa Kertomulyo, juga sama untuk masyarakatnya juga ada dan lembaga pendidikan MTs Siratul Ulum juga,” paparnya.

“Ini nanti Desa Guyangan untuk warga. Nanti terus kita ke Krandan dan Ketanen,” imbuhnya.

Ia mengatakan bantuan yang diberikan berupa uang, bukan barang. Sehingga, masing-masing desa bisa mengatur dan membelanjakannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan para korban.

“Kecuali untuk lembaga pendidikan itu langsung kita terimakan kepada lembaganya. Kebanyakan genteng yang rontok dan galvalumnya yang rontok,” ujarnya.

Besaran bantuan yang diberikan, katanya, juga berbeda-beda. Disesuaikan dengan dampak kerusakan yang dialami korban.

“Misalnya, kalau Tlutup Rp 5 juta untuk masyarakat, Madin Rp 500 ribu dan untuk Abayasa tadi Rp 1,5 juta,” sebutnya.

Sebelumnya, katanya, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat Kecamatan Trangkil juga telah memberikan bantuan berupa sembako kepada sejumlah korban.

“Ada juga dari Fatayat memberikan bantuan berupa sembako, tapi hanya untuk anggota Fatayat,” katanya.

Menurutnya, dampak paling parah bencana angin puting beliung terjadi di Desa Ketanen dan Tlutup.

“D Ketanen Itu yang banyak rusak tempat pembakaran bata, ada sekitar 43,” ujarnya.

Sementara di Desa Tlutup ada beberapa rumah yang rusak, bahkan ada yang sampai roboh.

“Itu di makam Desa Tlutup juga ada nisan yang rusak. Ada pohon besar yang tumbang, sehingga membutuhkan kerja bakti itu sampai empat hari tidak selesai-selesai,” pungkasnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Highlight, Nasional

RAPBN 2022 Sebesar Rp2.708,7 Triliun, Berikut Rinciannya!

JAKARTA, Lingkar.co – Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sesar Rp2.708,7 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran sebanyak itu, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun.

Besar anggaran tersebut juga mengarah pada sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.

“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja Negara,” kata Jokowi, dalam pidato pengantar RAPBN 2022 di Sidang Paripurna DPR, Senin (16/8/2021).

Anggaran kesehatan tersebut, akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Baca Juga:
Evaluasi PPKM Darurat, Ali Ihsan: Kurang Efektif

Pemerintah memfokuskan anggaran untuk mengantisipasi risiko dampak Covid-19, membenahi fasilitas layanan kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan.

Selain itu, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia,” ucapnya.

“Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas layanan JKN, serta melakukan percepatan penurunan kasus kekerdilan dengan memperkuat sinergi berbagai institusi.

ANGGARAN PERLINSOS

Untuk perlindungan sosial (Perlinsos), Presiden melanjutkan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun.

Anggaran sebanyak itu untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Dengan harapan dapat memotong rantai kemiskinan.

“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait,” ucapnya.

Hal itu untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” kata Jokowi.

ANGARAN PENDIDIKAN

Selain itu, Presiden mengucapkan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.

Kepala begara mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp541,7 triliun.

“Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ucapnya.

ANGGARAN INFRASTRUKTUR

Presiden menuturkan, pemerintah juga akan menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus melakukan strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance.

Jokowi mengatakan, arah pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Selain itu, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan

“Serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi,” pungkasnya.*

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

Highlight, Pemerintahan

Ini Anggaran Bansos Bagi Warga Jateng Terdampak PPKM Darurat

SEMARANG, Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta jajarannya memastikan kelancaran penyaluran bansos ke masyarakat, menyusul perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.

Ganjar mengatakan, anggaran bansos telah siap, dengan total anggaran sebesar Rp 418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng, dan Rp4,7 triliun dari APBN.

“Anggaran-anggaran itu sudah siap tahun ini, jadi inilah yang mesti cepat penyaluran bansos kepada masyarakat,” kata Ganjar. Rabu (21/7/2021).

Adapun rincian anggaran yang sudah siap, kata Ganjar, dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021. Penggunaan anggaran itu untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM.

“Sudah ada alokasinya (penyaluran bansos, red). Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar dan saya minta bisa tambah,” kata Ganjar.

Selain itu, ada juga bantuan dari sisi sosial dengan total anggaran Rp381,8 miliar dari Pemprov Jateng dan Rp2,4 triliun dari anggaran APBN.

Anggaran tersebut, untuk Pemprov Jateng, untuk tujuh kegiatan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2AKB), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan, dan Biro Kesra.

“Untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, yaitu BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta KK,” jelas Ganjar.

Kemudian dari sisi ekonomi juga ada anggaran Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 2,2 triliun dari APBN. Anggaran APBD untuk bantuan BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.

“Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus cepat tersalurkan,” pungkasnya.

GUBERNUR JATENG SIAPKAN REFOCUSING ANGGARAN

Selain memastikan penyaluran bansos yang sudah ada, Ganjar, juga telah menyusun strategi refocusing. Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing itu.

Beberapa usulan, yakni terkait alokasi bantuan sosial untuk 133,555 KK. Masing-masing akan menerima Rp200.000. Bantuan tersebut untuk pedagang, sopir, tukang ojek, dan biaya transporter.

Usulan lain, terkait bansos untuk 157.795 UKM terdampak Covid-19. Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekira Rp3,3 miliar untuk petani. Kemudian, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani.

Baca Juga:
Petani Menjerit Akibat Pengurangan Subsidi Pupuk

Ada juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3500 IKM.

“Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu,” pungkasnya. *

 Penulis : Dinda Rahmasari Tunggal Sukma

Editor : M. Rain Daling

Ekonomi, Highlight

Anggaran Perlindungan Sosial Naik Jadi Rp187,84 Triliun, Berikut Rinciannya

JAKARTA, Lingkar.co – Pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial sebagai perlindungan atas dampak PPKM Darurat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, anggaran bantuan sosial itu naik menjadi Rp187,84 triliun, dari anggaran awal sebesar Rp153,86 triliun.

“Menyikapi perkembangan Covid-19, perlindungan sosial akan naik dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Itu untuk berbagai tambahan bantuan sosial,” ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers, Sabtu (17/7/2021) malam.

Sri Mulyani, mengatakan anggaran perlindungan sosial akan disalurkan dalam berbagai program, seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bansos tunai (BST) hingga bantuan kuota internet dan diskon listrik.

Dia mengatakan, tambahan anggaran perlindungan sosial berasal dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta berbagai belanja kementerian atau lembaga.

“Kami akan melakukan refocusing (mengalihkan anggaran) lagi. Kami terus meneliti dan menyisir anggaran-anggaran, baik di kementerian/lembaga maupun di daerah supaya prioritasnya semua ditujukan membantu rakyat menangani Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga:
PUPR DIY Targetkan 1711 Pegawai dan Keluarganya Tervaksin

BERIKUT RINCIAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Berikut rincian anggaran perlindungan sosial pemerintah dalam berbagai program sepanjang tahun:

  1. Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat alokasi total Rp28,31 triliun untuk 10 juta keluarga (tergantung komposisi keluarga) selama satu tahun.
  2. Program Kartu Sembako mendapat alokasi tambahan menjadi total Rp49,89 triliun. Kartu Sembako akan cair untuk 18,8 juta keluarga. Dengan besaran manfaat Rp200 ribu/bulan.
  3. Bansos Tunai akan menyasar 10 juta keluarga dengan alokasi Rp17,46 triliun. Besaran manfaat Rp300 ribu/bulan tiap KPM untuk periode enam bulan (Januari-April, Mei-Juni).
  4. Pemerintah juga membuat Bansos Tunai Usulan Pemda (non kartu sembako dan dikuar KPM BST exiting). BST usulan Pemda ini menyasar 5,9 juta penerima lain dengan anggaran Rp7,08 triliun. Besaran manfaat Rp300 ribu/KPM untuk enam bulan.
  5. Pemerintah memberikan bantuan beras Bulog untuk 28,8 juta keluarga penerima Bansos Tunai dan kartu sembako selama PPKM Darurat. Total anggarannya Rp3,58 triliun.
  6. Subsidi kuota internet sepanjang tahun mendapat tambahan anggaran sebesar Rp5,54 triliun dari anggaran awal sebesar Rp3.00 triliun. Sehingga total anggaran sebesar Rp8,53 triliun untuk 38,1 juta siswa dan tenaga pendidikan. 
  7. Program Prakerja memiliki anggaran awal Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Ada penambah anggaran sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran Prakerja saat ini sebesar Rp30 triliun, dengan total 8,4 juta peserta.
  8. Diskon Listrik memiliki alokasi Rp7,58 triliun bertambah menjadi Rp9,49 triliun untuk 32,6 juta keluarga.
  9. Bantuan rekening minimum biaya beban/abonemen untuk usaha kecil menengah. Bantuan ini memiliki alokasi Rp1,69 bertambah menjadi Rp2,11 triliun untuk 1,14 juta penerima.
  10. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sebanyak Rp300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan, dengan target 8 juta KPM. Alokasi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.

Pemerintah Percepat Penyaluran BLT

Menkeu Sri Mulyani, mengatakan program kartu sembako ada tambahan dua bulan ekstra pada Juli dan Agustus dengan tambahan anggaran sebesar Rp7,52 triliun. Sehingga total anggaran sebesar Rp49,89 triliun dari alokasi awal sebesar Rp42,37 triliun untuk periode Januari – Desember 2021.

“Jadi ada tambahan dua bulan ektra untuk kartu sembako sehingga penerima manfaat dapat dua kali pada Juli dan Agustus,” ujarnya.

“Dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa yang saat ini baru tersalurkan bagi sekitar satu juta penerima ini, ujar Menkeu,

Pemerintah telah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para KPM yang belum mendapatkan PKH, Kartu Sembako, maupun BST. *

Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling