Arsip Tag: Ketua DPRD Kendal

Banjir Terus Terulang di Kendal, Ketua DPRD Angkat Bicara

Lingkar.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, Mahfud Sodiq, mengungkapkan DPRD Kabupaten Kendal menyerukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah tegas dan terencana dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal.

Seruan tersebut disampaikan menyusul kembali terjadinya banjir di beberapa kecamatan akibat tingginya curah hujan dan kiriman air dari wilayah hulu. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan.

Mahfud menegaskan, persoalan banjir tidak bisa ditangani secara parsial dan membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya di titik terdampak, tetapi juga dengan memperhatikan kondisi daerah hulu. Ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya, Selasa (20/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama dalam hal dukungan anggaran dan program strategis pengendalian banjir.

Menurutnya, alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta embung atau waduk penahan air.

Mahfud menambahkan, peningkatan kualitas sistem drainase dan pengelolaan tata air di wilayah rawan banjir harus menjadi prioritas ke depan. Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, banjir akan terus menjadi ancaman rutin bagi masyarakat Kendal.

“DPRD Kendal berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan penanganan banjir ini, baik melalui fungsi anggaran, pengawasan, maupun koordinasi lintas sektor. Harapannya, langkah-langkah konkret bisa segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Tangkap Keresahan Masyarakat, Mahfud Sodiq Minta Pemerintah Berlakukan Kembali Sekolah 6 Hari

Lingkar.co – Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq menangkap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan dan resah dengan praktek sekolah 5 hari. Untuk itu ia meminta agar pemerintah kembali memberlakukan sekolah 6 hari di Jawa Tengah.

Kata Mahfud, keluhan dan keresahan tersebut ia dapat setelah dirinya bertemu berbagai kelompok masyarakat yang mengutarakan kepada dirinya, baik dari orang tua murid, guru, hingga tokoh masyarakat pelaku dan pemerhati pendidikan yang menilai praktek pembelajaran lima hari di sekolah tidak sepenuhnya sesuai kondisi masyarakat.

Ia berkata, banyak orang tua mengeluhkan efektivitas belajar siswa yang menurun ketika jam pelajaran berlangsung hingga sore. Secara psikologis, anak usia SD dan SMP memiliki keterbatasan konsentrasi setelah melewati pukul 13.00 WIB, sehingga materi yang diberikan setelah lewat jam tersebut tidak terserap dengan baik.

“Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pembelajaran harian,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2025).

Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti fasilitas sekolah yang belum mendukung pelaksanaan sekolah 5 hari. Ia menyebut banyak sekolah belum memiliki musala, masjid, atau tempat wudu yang memadai untuk menampung seluruh siswa dan guru ketika waktu zuhur tiba.

“Ibadah berjamaah terpaksa dilakukan bergantian, padahal dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak berjalan maksimal,” urainya.

Masalah keselamatan siswa saat perjalanan pulang juga menjadi perhatian legislator dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Patean, Pageruyung, Plantungan, dan Sukorejo. Empat kecamatan yang terbilang area pedesaan bagian selatan Kabupaten Kendal yang masuk kawasan lereng pegunungan.

Maka, menurut dia, ketika jam pulang sekolah bertepatan dengan waktu buruh pulang bekerja, maka transportasi umum menjadi penuh dan rawan berdesakan.

“Di beberapa daerah, siswa bahkan dilaporkan pulang mendekati malam. Kondisi tersebut meningkatkan risiko perundungan maupun gangguan keamanan di perjalanan,” ujarnya.

Bakat dan Membantu Orang Tua

Mahfud juga menampung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berkurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan bakat di luar akademik. Waktu pulang yang lebih sore, dan waktu istirahat berkurang membuat mereka kesulitan mengikuti kegiatan olahraga, seni, ataupun pengembangan keterampilan lainnya.

“Interaksi anak dengan lingkungan sekitar rumah juga ikut berkurang karena waktu bermain menjadi lebih pendek,” ungkapnya.

Situasi ini semakin terasa bagi siswa yang tinggal di wilayah pegunungan atau pedesaan dengan akses transportasi terbatas. Perjalanan pulang sore hari dirasa memberatkan, terutama bagi siswa perempuan yang harus melintasi rute lebih jauh atau melalui daerah yang minim transportasi umum.

Selain itu, lanjutnya, banyak anak tidak bisa mengikuti pendidikan keagamaan di madrasah diniyah maupun TPQ. Di Jawa Tengah, ribuan lembaga pendidikan keagamaan tersebut pada umumnya memulai pembelajaran pada pukul 14.00 WIB.

Lebih jauh ia mengungkapkan, tidak sedikit pula keluarga yang bergantung pada peran anak sepulang sekolah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap membantu orang tua menjaga atau mendampingi adik belajar, atau membantu usaha kecil keluarga. Ketika mereka baru pulang menjelang sore, tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan, yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Maka dari itu ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar penting untuk mengembalikan sekolah enam hari. Ia berharap kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah provinsi benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menambah beban siswa maupun sekolah.

“Kami ingin pendidikan berjalan sesuai kebutuhan anak dan sesuai kondisi masyarakat di daerah,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah yang diambil demi perbaikan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa. (*)

Penulis: Nazlal Firdaus
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Kukuhkan Pengurus Lembaga, Ansor Kendal Tegaskan Siap Jadi Garda Perjuangan

Lingkar.co – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kendal resmi mengukuhkan pengurus lembaga dan menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Musykercab) I Tahun 2025.

Acara digelar Ahad (3/8/2025) di Gedung DPRD Kendal. Hadir jajaran pengurus harian, pengurus Rijalul Ansor, serta PAC se-Kabupaten Kendal.

Berkesempatan hadir pula pada kesempatan it, Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari, Wakil Bupati Benny Karnady, Ketua PCNU Kabupaten Kendal KH. Mustamsikin, Ketua DPRD Mahfud Shodiq, serta tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Ketua PC GP Ansor Kendal, Ahmad Ali Nurudin menegaskan, Ansor bukan hanya organisasi kepemudaan. Tapi garda terdepan penjaga nilai Ahlussunnah wal Jama’ah dan kebangsaan. “Pengukuhan ini bukan seremonial. Ini penegasan amanah perjuangan,” tegasnya.

Ia menyebut, Musykercab adalah forum strategis untuk arah gerak organisasi. “Ansor Kendal harus jadi organisasi kader. Bukan penonton sejarah, tapi pelanjut perjuangan,” ucapnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari bersama wakilnya mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus.

Ia berharap, kader Ansor bisa bersinergi dengan pemerintah dan hadir memberi manfaat nyata. “Program Ansor harus selaras dengan OPD. Hadir di masyarakat, jadi bagian solusi,” kata Bupati.

Bupati juga menegaskan pentingnya Ansor menjaga prinsip Aswaja, NKRI, dan stabilitas daerah.

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Shodiq menambahkan, Ansor harus punya program nyata yang menyentuh masyarakat. “Tidak cukup hanya kegiatan keagamaan. Ansor harus berkontribusi pada pembangunan Kendal,” ujarnya.

Ia mendorong Ansor aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya anak muda. “Anak muda butuh ruang dan semangat untuk memajukan Kendal. Ansor harus jadi katalisnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PCNU KH. Mustamsikin menekankan bahwa Ansor adalah penerus semangat sahabat Nabi. “Ansor dan NU harus jalan beriringan. Pengawal ulama dan perjuangan umat,” tegasnya.

Kegiatan ini memperkuat konsolidasi, menegaskan arah gerak, dan memperkuat posisi GP Ansor Kendal sebagai organisasi kader yang transformatif. GP Ansor Kendal bertekad aktif menjawab tantangan zaman menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Penulis: Yoedhi W

Sidak Aliran Sungai Mbiru, Ketua DPRD Kendal Minta DKP Dirikan TPI

Lingkar.co – Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat kondisi Sungai Mbiru yang sering menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Kendal dan Patebon, Selasa (15/5/2025).

Dalam sidak yang dilakukan dengan menyusuri sungai hingga muara menggunakan perahu, Mahfud Sodiq didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal, Hudi Sambodo.

Dalam perjalanan sisir sungai dengan perahu, Mahfud mengaku kaget melihat banyaknya perahu nelayan yang berada di Sungai Mbiru. Untuk itu, politisi PKB ini meminta kepada DKP Kendal agar bisa memfasilitasi nelayan dengan mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Dengan jumlah nelayan sebanyak ini saya mendorong agar bisa didirikan TPI. Ini perlu dilakukan agar lebih memudahkan nelayan menjual hasil tangkapannya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan mendirikan TPI dapat meningkatkan perekonomian warga setempat dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Nelayan pasti membutuhkannya, karena modal utama dalam melaut adalah solar,” tandasnya.

Terkait dengan kondisi Sungai Mbiru hingga sampai ke muaranya, Mahfud Sodiq mengaku sangat prihatin saat memperhatikan sendimentasi di sungai tersebut.

“Sendimentasinya sangat tinggi. Ini perahu juga sangat hati-hati saat berjalan, karena dangkal. Tentunya kami akan serius mendorong dilakukannya pengerukan,” ujarnya.

Kondisi sedimentasi yang parah diakui oleh Novel, salah seorang warga Perum RSS Kendal yang juga turut mendampingi Ketua Dewan untuk memandu di lokasi sidak.

Novel mengungkapkan, Sungai Mbiru sangat lebar, namun saat musim penghujan datang, sungai ini tak mampu menampung meningkatnya debit air. Akibatnya, banyak kelurahan di wilayah Kecamatan Kendal Kota dan desa-desa di Kecamatan Patebon terendam banjir.

“Ini disebabkan karena sedimentasi sungai yang tinggi. Makanya, ini perlu sekali untuk dilakukan pengerukan,” kata Novel.

Menurut Novel, sendimentasi tinggi berdampak pada banjir di wilayah Kecamatan Kendal surutnya lama. Bahkan, di Perum RSS banjir bisa terjadi hingga hampir satu bulan. “Saya berharap kepada pemerintah agar segera memberikan solusi. Seandainya ada banjir bisa segera surut. Tidak seperti di Perum RSS, banjir bisa sampai 15 hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdaru) Jawa Tengah, terkait dengan sendimentasi di Sungai Mbiru.

“Sungai itu kewenangannya Pusdataru Jateng. Jadi, kami akan berkoordinasi dan berkirim surat agar bisa dilakukan pengerukan,” terang Hudi Sambodo.

Cari Solusi Banjir, Ketua DPRD Kendal Sidak Aliran Sungai Mbiru

Lingkar.co – Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat kondisi Sungai Mbiru yang sering menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Kendal dan Patebon. Sidak ini dilakukan dengan menyusuri Sungai Mbiru hingga ke muara menggunakan perahu, pada Selasa (15/4/2025).

Dalam sidak ini, Mahfud Sodiq didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal, Hudi Sambodo.

Novel, salah seorang warga Perum RSS Kendal juga turut mendampingi Ketua Dewan untuk memandu jalannya sidak.

Novel mengatakan, Sungai Mbiru kondisinya sangat lebar, namun saat musim penghujan datang, sungai ini tak mampu menampung banyak debit air. Akibatnya, banyak kelurahan di wilayah Kecamatan Kendal Kota dan desa-desa di Kecamatan Patebon terendam banjir.

“Ini disebabkan karena Sendimentasi sungai yang tinggi. Makanya, ini perlu sekali untuk dilakukan pengerukan,” kata Novel.

Menurut Novel, sendimentasi tinggi berdampak pada banjir di wilayah Kecamatan Kendal surutnya lama. Bahkan, di Perum RSS banjir bisa terjadi hingga berminggu-minggu.

“Saya berharap kepada pemerintah agar segera memberikan solusi. Seandainya ada banjir bisa segera surut. Tidak seperti di Perum RSS, banjir bisa sampai 15 hari,” harapnya.

Baca Juga: Pemkab Kendal Bakal Berlakukan Pembatasan Angkutan Barang

Melihat kondisi Sungai Mbiru hingga sampai ke muaranya, Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq mengaku sangat prihatin dengan kondisi sendimentasi di sungai tersebut.

“Sendimentasinya sangat tinggi. Ini perahu juga sangat hati-hati saat berjalan, karena dangkal. Tentunya kami akan serius mendorong dilakukannya pengerukan,” kata Mahfud Sodiq.

Dalam sidak ini Mahfud juga mengaku kaget dengan banyaknya perahu nelayan yang berada di Sungai Mbiru. Dengan kondisi seperti itu, politisi PKB ini meminta kepada DKP Kendal agar bisa memfasilitasi nelayan dengan mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Dengan jumlah nelayan sebanyak ini saya mendorong agar bisa didirikan TPI. Ini perlu dilakukan agar lebih memudahkan nelayan menjual hasil tangkapannya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan didirikannya TPI dapat meningkatkan perekonomian warga setempat dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Nelayan pasti membutuhkannya, karena modal utama dalam melaut adalah solar,” tandasnya.

Baca Juga: Tak Hanya Bupati Kendal, Korban Stockpile Weleri Juga Dapat Perhatian DPR

Sementara itu, Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo mengaku akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdaru) Jawa Tengah, terkait dengan sendimentasi di Sungai Mbiru.

“Sungai itu kewenangannya Pusdataru Jateng. Jadi, kami akan berkoordinasi dan berkirim surat agar bisa dilakukan pengerukan,” terang Hudi Sambodo.

Terkait dengan belum adanya TPI dan SPBN di lokasi tersebut, Hudi mengaku bahwa pihaknya sudah berencana untuk mendirikannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah nelayan.

“Rencana untuk mendirikan TPI dan SPBN kami sudah ada, apalagi melihat kondisi Sungai Mbiru ini sangat strategis berada di pinggir jalan,” ungkapnya.

Dia kembali menegaskan, seiring bertambahnya jumlah nelayan baik dari Desa Margosari maupun dari Wonosari, pendirian TPI dan SPBN akan diprioritaskan dalam progam kerjanya. “Tentu itu kami lakukan untuk memfasilitasi dan memudahkan para nelayan yang ada di sini,” pungkasnya.