Arsip Tag: DPRD Kabupaten Kendal

Ratusan Juta Belum Dibayar, Sejumlah Suplyer Geruduk SPPG Protomulyo

Lingkar.co– Sejumlah suplyer yang memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi SPPG di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Senin (6/4/2026). Kedatangan mereka untuk menagih pembayaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Salah satu suplyer, Faqihudin, mengaku memiliki tagihan sebesar Rp141 juta yang belum dibayarkan sejak akhir Desember 2025. Tagihan tersebut berasal dari suplai susu yang rutin dikirim setiap pekan dalam jumlah puluhan karton.

“Totalnya Rp141 juta, belum dibayar sejak akhir tahun lalu,” ujarnya.

Menurutnya, nilai tagihan terus membengkak karena akumulasi pengiriman yang belum dilunasi. Ia juga menyebut telah beberapa kali melakukan penagihan, baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapatkan kejelasan pembayaran.

“Setiap ditagih alasannya selalu berubah, dan responsnya lambat,” katanya.

Faqihudin menambahkan, tidak hanya dirinya yang mengalami hal serupa. Beberapa suplyer lain juga disebut memiliki tagihan yang belum dibayarkan, meski nilainya lebih kecil.

“Ada juga suplyer lain yang tagihannya puluhan juta. Bahkan sebelumnya ada suplyer lama yang masih punya tanggungan tapi ditinggalkan,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak SPPG Protomulyo I melalui bagian akunting, Galuh, menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan secara rutin setiap ada barang yang masuk.

“Dari kami rutin membayar dan semua sudah kami bayarkan,” jelasnya.

Ia menerangkan, mekanisme pembayaran dilakukan melalui Koperasi Merakyat. Pihak SPPG mengaku menyalurkan pembayaran ke koperasi, yang kemudian bertugas meneruskan kepada para suplyer.

“Kami bayarnya ke koperasi, nanti koperasi yang membayarkan ke suplyer,” tandasnya.

Di sisi lain, Ahmad Munfarid selaku PIC Koperasi Merakyat mengatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci terkait pengelolaan keuangan di koperasi tersebut.

“Tugas saya hanya mencarikan bahan baku atau belanjaan untuk kebutuhan MBG,” ujarnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Apresiasi Koperasi Karya Energi, Mahfud Sodiq: Manfaat Jelas Kita Dukung

Lingkar.co- Jajaran DPRD Kendal menanggapi positif adanya sumur minyak rakyat di wilayah Kabupaten Kendal yang kini telah dikelola oleh Koperasi Karya Energi Nusantara (KEN).

Diketahui, sebelumnya Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Djoko Siswanto juga telah memberikan kesan positif terhadap kebersihan dan ketertiban pengelolaan sumur minyak tersebut saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi beberapa hari lalu.

Selain itu, pada Jumat, 27 Maret 2026 lalu juga telah dilakukan penandatanganan berita acara produksi antara Koperasi KEN, perwakilan penambang sumur rakyat, serta pemerintah desa.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq menyambut positif dan mendukung adanya pengelolaan sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal.

“Kalau DPRD mendukung, sepanjang manfaatnya jelas. Kami juga beberapa hari yang lalu mendapatkan kabar bahwa sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal sudah dikerjasamakan,. Bahkan beberapa devisi SKK Migas juga ikut turun,” ujar Ketua DPRD Kendal, Jumat (3/4/26)

Ia berharap, adanya pengelolaan sumur minyak rakyat itu kedepan dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani rakyat.

“Harapannya ini memberikan mafaat bagi Kabupaten Kendal, baik dari sisi pembangunan maupun pendapatan. Karena saat ini juga Kabupaten Kendal telah berkreasi bagaimana untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus membebani rakyat,” harapnya.

Mahfud juga menyebut DPRD Kendal akan mendorong dan berdiskusi dengan bagian hukum terkait bagaimana memanfaatkan pendapatan yang rencananya akan diperoleh melalui bagi hasil migas tersebut.

“Saya melihat di beberapa regulasi itu bagi hasil migas itu bisa di daerah. Sehingga kami perlu menyiapkan langkah konkret untuk kita mendapatkan bagi hasil untuk mendongrak pendapatan daerah,” tegas Mahfud.

Menurutnya, dampak positif dari adanya produksi migas di Kabupaten Kendal tersebut selain mendongkrak PAD juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

Mahfud Sodiq juga menegaskan pihak DPRD juga akan terus mengawal potensi yang dihasilkan sesuai regulasi yang ada.

“Kita bercita-cita dengan adanya minyak itu punya kontribusi dari sisi pendapatan, mengingat Kendal punya potensi yang luar biasa. Dan dari sisi regulasi sesuai dengan kewenangan kami akan mengawal hal itu,” pungkasnya (*)

Penulis: Yoedhi W.

Bupati Kendal Harapkan Sumur Minyak Rakyat Dapat Tingkatkan PAD dan Buka Lapangan Kerja Baru

Lingkar.co – Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari berharap sumur minyak rakyat yang dikabarkan telah dikerjasamakan nantinya dapat dikelola dengan baik dan memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.

Menurutnya, migas menjadi salah satu penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada daerah penghasil. Sehingga diharapkan kedepan dengan adanya pengelolaan sumur minyak rakyat dapat mendongkrak PAD, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

“Harapannya nanti bisa memberikan sumbangsih terhadap PAD kita melalui sistem bagi hasil. Karena kan untuk bagi hasil itu dari pusat ada dua, undang-undangnya migas sama sawit. Jadi mudah-mudahan dari minyak yang disini bisa memberikan bagi hasil dan meningkatkan PAD kita,” terangnya, Kamis 2 April 2026.

Bupati Kendal menjelaskan, sumur minyak rakyat yang ada di sejumlah titik lokasi di Kabupaten Kendal saat ini tengah dalam proses pengecekan.

“Ini kan masih tahapan awal nantinya perlu proses panjang dan itu nanti menjadi kebijakan dari pusat yaitu dari Kementerian ESDM,” terang Bupati Kendal, Kamis 2 April 2026.

Dia berharap, proses sumur rakyat yang sebelumnya telah dikerjasamakan dan sudah ada penandatanganan berita acara produksi antara Koperasi KEN, perwakilan penambang sumur minyak rakyat, serta pemerintah desa tersebut dapat berjalan lancar dan memiliki kandungan minyak yang bagus.

“Nanti kami mengikuti hasilnya karena ini masih tahapan awal. Kemarin kalau tidak salah seminggu yang lalu dari SKK Migas sudah melakukan pengecekan. Mudah-mudahan di Kendal ini kandungan minyaknya tinggi,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq juga menyampaikan pihak DPRD akan terus mengawal terkait kebijakan yang menyangkut potensi yang dihasilkan dari sumur minyak rakyat tersebut.

“Kita bercita-cita dengan adanya minyak itu punya kontribusi dari sisi pendapatan, mengingat Kendal punya potensi yang luar biasa. Dan dari sisi regulasi sesuai dengan kewenangan kami akan mengawal hal itu,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Sikapi Isu Krisis BBM, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Beri Contoh Pola Hidup Hemat Berangkat ke Kantor Bersepeda

Lingkar.co – Di tengah mencuatnya isu krisis bahan bakar minyak (BBM), Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq mulai mengubah kebiasaan dengan menggunakan sepeda saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi energi sekaligus upaya mendorong masyarakat beralih ke pola hidup yang lebih hemat dan lebih sehat.

Dalam beberapa hari terakhir, Ketua DPRD terlihat berangkat ke kantor hingga menghadiri kegiatan di wilayah sekitar dengan mengayuh sepeda. Aksi tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan termasuk Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari.

“Pak Ketua DPRD ini sudah memberikan contoh sebelum edaran resmi dari pemerintah pusat turun. Beliau hari inj sudah naik sepeda. Kemarin juga sudah naik sepeda. Padahal kita belum ada surat edaran resmi dari pusat,” ujar Bupati Kendal, Rabu (1/3/2026).

Bupati Kendal menyebut pihaknya akan segera merapatkan terkait kebijakan ASN berangkat ke kantor dengan sepeda untuk menghemat BBM.

“Kami akan rapatkan dulu, mungkin di wilayah-wilayah tertentu nanti kita wajibkan untuk naik sepeda,” tambahnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq mengaku, penggunaan sepeda merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar, baik dari sisi penghematan energi maupun kesehatan.

“Ya kebetulan juga karena ini dekat jadi naik sepeda. Selain itu untuk kesehatan biar ada geraknya jadi naik sepeda,” ujarnya.

Ia juga menilai, di tengah kekhawatiran akan ketersediaan BBM, masyarakat perlu mulai mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih efisien termasuk bersepeda jika jarak tempuh cukup dekat dan terjangkau.

“Tetapi memang kita naik sepeda yang jaraknya terjangkau. Kalau tidak terjangkau kita tetap pakai kendaraan,” pungkasnya. (*)

Nama Ketua Fraksi Golkar Mencuat Dalam Kasus Dugaan Penggelapan Puluhan Miliar Dana Nasabah Koperasi

Lingkar.co – Nama Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kendal, Mora Sandi Purwandono, mencuat dalam dugaan kasus penggelapan dana simpanan nasabah Koperasi Bhakti Makmur Jaya di Kecamatan Boja. Nilai dana yang dipersoalkan disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Mora Sandi, yang juga diketahui menjabat sebagai bendahara koperasi, disebut-sebut terkait dengan dana Simpanan Hari Raya (Sihara) milik para nasabah yang hingga kini belum dicairkan, meski telah melewati momentum Lebaran 2026.

Kasus ini mencuat setelah puluhan nasabah mendatangi kantor koperasi yang berlokasi di Jalan Sapen, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2026). Kedatangan mereka untuk menagih hak atas dana Sihara yang seharusnya sudah dibagikan sebelum Hari Raya Idulfitri.

Dalam aksi tersebut, para nasabah membentangkan spanduk bernada protes bertuliskan “Peringatan Keras, Koperasi Ini dalam Pengawasan Nasabah dan Anggota”. Suasana sempat memanas saat mereka meneriakkan tuntutan pengembalian dana.

“Kembalikan uang kami, jangan embat uang kami!” teriak para nasabah secara bersamaan.

Tak berhenti di kantor koperasi, massa kemudian bergerak ke kediaman Mora Sandi di Desa Ngabean, Kecamatan Boja. Di lokasi tersebut, mereka kembali menyuarakan tuntutan serupa sambil memasang spanduk penagihan.

Salah satu nasabah, Setiyati yang saban hari sebagai pedagang di Pasar Limbangan, mengaku mengalami kerugian cukup besar. Ia menyebut dana deposito miliknya sebesar Rp100 juta yang telah jatuh tempo sebelum Lebaran hingga kini belum bisa dicairkan.

“Uang itu saya kumpulkan siang malam. Saat orang lain istirahat, saya kerja. Tapi sekarang tidak bisa saya ambil,” ujarnya dengan nada kecewa.

Meski demikian, Setiyati mengaku sempat menerima pencairan dana Sihara sebesar Rp14 juta tiga hari sebelum Lebaran.

Keluhan serupa juga disampaikan Novi, warga Desa Tamanrejo. Ia menyebut total simpanannya di koperasi tersebut mencapai Rp70 juta, baik dalam bentuk deposito maupun Sihara, dan hingga kini belum bisa ditarik.

“Sampai sekarang belum ada kejelasan kapan uang kami bisa dicairkan,” ungkapnya.

Menurut Novi, pihak pegawai koperasi yang ditemuinya juga belum dapat memberikan kepastian terkait waktu pencairan dana para nasabah.

Aksi puluhan warga tersebut berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutan, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.

Sementara itu, salah seorang pegawai Koperasi Bhakti Makmur Jaya yang menemui massa mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan membahas permasalahan yang ada dengan tim hukum dan ekonomi serta memperbaiki struktural kepengurusannya.

“Nanti setelah semuanya selesai, kita akan mengundang para nasabah untuk mekanisme penyelesaiannya,” katanya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Banjir Terus Terulang di Kendal, Ketua DPRD Angkat Bicara

Lingkar.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, Mahfud Sodiq, mengungkapkan DPRD Kabupaten Kendal menyerukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah tegas dan terencana dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal.

Seruan tersebut disampaikan menyusul kembali terjadinya banjir di beberapa kecamatan akibat tingginya curah hujan dan kiriman air dari wilayah hulu. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan.

Mahfud menegaskan, persoalan banjir tidak bisa ditangani secara parsial dan membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya di titik terdampak, tetapi juga dengan memperhatikan kondisi daerah hulu. Ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya, Selasa (20/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama dalam hal dukungan anggaran dan program strategis pengendalian banjir.

Menurutnya, alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta embung atau waduk penahan air.

Mahfud menambahkan, peningkatan kualitas sistem drainase dan pengelolaan tata air di wilayah rawan banjir harus menjadi prioritas ke depan. Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, banjir akan terus menjadi ancaman rutin bagi masyarakat Kendal.

“DPRD Kendal berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan penanganan banjir ini, baik melalui fungsi anggaran, pengawasan, maupun koordinasi lintas sektor. Harapannya, langkah-langkah konkret bisa segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Keliling Pantura Hingga Malam, Golkar Peduli Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Kendal

Lingkar.co – DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan bagi dapur umum dan warga terdampak banjir di sejumlah titik wilayah Kabupaten Kendal. Penyaluran bantuan dilakukan sejak sore hingga malam hari dengan menyusuri kawasan Pantura Kendal.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kendal, Mora Sandy Purwandono, bersama jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kendal serta sejumlah anggota DPRD Kendal.

Mora Sandy Purwandono mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Bantuan disalurkan langsung ke dapur umum maupun ke lokasi warga yang terdampak.

“Kami mewakili Ketua DPD Partai Golkar Kendal mendatangi sejumlah dapur umum untuk menyerahkan bantuan. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban warga yang terdampak banjir,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok yang diperuntukkan untuk mendukung operasional dapur umum serta kebutuhan warga di lokasi banjir.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kendal, Tardi, yang turut dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa rombongan Partai Golkar berkeliling ke sejumlah titik di wilayah Kota Kendal yang terdampak banjir.

“Kami berkeliling ke beberapa lokasi dan melihat langsung kondisi warga. Bantuan ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak,” katanya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kendal, Dedy Ashari Setyawan, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, antara lain beras, telur, dan mie instan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada Sabtu (17/1/2026) kemarin.

Menurut Dedy, bantuan disalurkan ke beberapa lokasi, di antaranya Kelurahan Trompo, Kelurahan Sijeruk, Kelurahan Kebondalem, dan Kelurahan Karangsari di Kecamatan Kendal.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada korban banjir di Dusun Panggangayom, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu; Dusun Krayapan, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong; serta kawasan perumahan di belakang Pasar Pagi Kaliwungu.

Salah seorang warga penerima bantuan, Ahmad, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Partai Golkar. Ia mengaku bantuan tersebut sangat membantu warga di tengah kondisi banjir yang hingga kini masih berlangsung.

“Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah peduli dengan kondisi warga,” ucapnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Pemkab Kendal Bagikan Seragam Batik Gratis untuk Siswa SD

Lingkar.co -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal mulai membagikan seragam batik baru secara gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Penyerahan seragam batik ini dilakukan langsung oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, sebagai bagian dari program baru bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta DPRD Kendal. di SDN Pegulon 12 Kendal, Rabu (17/12/2025)

Program pemberian seragam batik gratis ini menyasar seluruh siswa sekolah dasar mulai kelas satu hingga kelas enam. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama, bantuan seragam batik diberikan kepada siswa di lima kecamatan, yakni Kecamatan Kendal, Kaliwungu, Boja, Sukorejo, dan Weleri.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengatakan program ini telah disetujui DPRD Kendal dan mulai direalisasikan tahun ini. Batik yang dibagikan berwarna merah dengan motif khas Kendal, di antaranya gambar kendi, perahu, padi, ikan, serta logo Kendal bertuliskan “Kendal Berdikari”. Batik tersebut diharapkan menjadi identitas sekaligus sarana pelestarian budaya lokal.

Menurut Bupati, tujuan pemberian seragam batik secara menyeluruh adalah agar setiap jenjang pendidikan memiliki identitas yang jelas. Untuk siswa sekolah dasar digunakan batik merah, sedangkan siswa sekolah menengah pertama menggunakan batik berwarna biru, sehingga mudah dibedakan dan dikenali.

Bupati juga berharap seragam batik ini dapat dikenakan secara rutin setiap hari Kamis. Mengingat keterbatasan anggaran, pembagian dilakukan bertahap dan ditargetkan pada tahun 2027 seluruh siswa sekolah dasar di Kabupaten Kendal sudah memiliki seragam batik.

“Seragam ini diberikan secara bertahap yang di targetkan tahun 2027 semua siswa sudah dapar seragam batik gratis, ini akan di pakai tiap hari kamis”. kata Bupati

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Shodiq, mengapresiasi program pemberian seragam batik gratis bagi siswa sekolah dasar. Meski demikian, ia menyebut keterbatasan anggaran membuat program ini belum bisa menjangkau seluruh siswa pada tahun ini. Untuk tahun 2026, anggaran lanjutan telah disetujui DPRD Kendal.

“Saya sangat mengapresiasi atas inisiasi dari Dinas Pendidikan, sebab ini merupakan seragam identitas anak, untuk membedakan anak SMP dan SD”. ungkap shodiq

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay, menjelaskan jumlah penerima bantuan seragam batik pada tahap pertama mencapai sekitar 23.586 siswa. Jumlah tersebut baru sekitar sepertiga dari total siswa sekolah dasar di Kabupaten Kendal yang mencapai lebih dari 70 ribu siswa.

Setiap siswa menerima satu stel seragam batik. Untuk siswa laki-laki berupa kemeja batik lengan pendek dengan celana panjang, sedangkan siswa perempuan menerima blus batik lengan panjang dan rok panjang. Harga satu stel seragam batik tersebut sekitar dua ratus ribu rupiah.

” tahun ini pengadaan kita ada di lima kecamatan, yakni Sukorejo,Weleri,Kendal, Boja dan Kaliwungu, d tahun 2026 nanti juga ada 3 kecamatan lagi mungkin lebih, secara bertahab semua akan mendapatkan seragam”. jelas Feri

Ferinando menambahkan, program ini bertujuan membudayakan penggunaan batik sejak dini sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus memperkuat identitas pelajar Kendal melalui perbedaan warna batik antarjenjang pendidikan.

Penulis: Yoedhi W

Tangkap Keresahan Masyarakat, Mahfud Sodiq Minta Pemerintah Berlakukan Kembali Sekolah 6 Hari

Lingkar.co – Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq menangkap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan dan resah dengan praktek sekolah 5 hari. Untuk itu ia meminta agar pemerintah kembali memberlakukan sekolah 6 hari di Jawa Tengah.

Kata Mahfud, keluhan dan keresahan tersebut ia dapat setelah dirinya bertemu berbagai kelompok masyarakat yang mengutarakan kepada dirinya, baik dari orang tua murid, guru, hingga tokoh masyarakat pelaku dan pemerhati pendidikan yang menilai praktek pembelajaran lima hari di sekolah tidak sepenuhnya sesuai kondisi masyarakat.

Ia berkata, banyak orang tua mengeluhkan efektivitas belajar siswa yang menurun ketika jam pelajaran berlangsung hingga sore. Secara psikologis, anak usia SD dan SMP memiliki keterbatasan konsentrasi setelah melewati pukul 13.00 WIB, sehingga materi yang diberikan setelah lewat jam tersebut tidak terserap dengan baik.

“Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pembelajaran harian,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2025).

Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti fasilitas sekolah yang belum mendukung pelaksanaan sekolah 5 hari. Ia menyebut banyak sekolah belum memiliki musala, masjid, atau tempat wudu yang memadai untuk menampung seluruh siswa dan guru ketika waktu zuhur tiba.

“Ibadah berjamaah terpaksa dilakukan bergantian, padahal dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak berjalan maksimal,” urainya.

Masalah keselamatan siswa saat perjalanan pulang juga menjadi perhatian legislator dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Patean, Pageruyung, Plantungan, dan Sukorejo. Empat kecamatan yang terbilang area pedesaan bagian selatan Kabupaten Kendal yang masuk kawasan lereng pegunungan.

Maka, menurut dia, ketika jam pulang sekolah bertepatan dengan waktu buruh pulang bekerja, maka transportasi umum menjadi penuh dan rawan berdesakan.

“Di beberapa daerah, siswa bahkan dilaporkan pulang mendekati malam. Kondisi tersebut meningkatkan risiko perundungan maupun gangguan keamanan di perjalanan,” ujarnya.

Bakat dan Membantu Orang Tua

Mahfud juga menampung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berkurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan bakat di luar akademik. Waktu pulang yang lebih sore, dan waktu istirahat berkurang membuat mereka kesulitan mengikuti kegiatan olahraga, seni, ataupun pengembangan keterampilan lainnya.

“Interaksi anak dengan lingkungan sekitar rumah juga ikut berkurang karena waktu bermain menjadi lebih pendek,” ungkapnya.

Situasi ini semakin terasa bagi siswa yang tinggal di wilayah pegunungan atau pedesaan dengan akses transportasi terbatas. Perjalanan pulang sore hari dirasa memberatkan, terutama bagi siswa perempuan yang harus melintasi rute lebih jauh atau melalui daerah yang minim transportasi umum.

Selain itu, lanjutnya, banyak anak tidak bisa mengikuti pendidikan keagamaan di madrasah diniyah maupun TPQ. Di Jawa Tengah, ribuan lembaga pendidikan keagamaan tersebut pada umumnya memulai pembelajaran pada pukul 14.00 WIB.

Lebih jauh ia mengungkapkan, tidak sedikit pula keluarga yang bergantung pada peran anak sepulang sekolah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap membantu orang tua menjaga atau mendampingi adik belajar, atau membantu usaha kecil keluarga. Ketika mereka baru pulang menjelang sore, tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan, yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Maka dari itu ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar penting untuk mengembalikan sekolah enam hari. Ia berharap kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah provinsi benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menambah beban siswa maupun sekolah.

“Kami ingin pendidikan berjalan sesuai kebutuhan anak dan sesuai kondisi masyarakat di daerah,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah yang diambil demi perbaikan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa. (*)

Penulis: Nazlal Firdaus
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Mahfud Sodiq Ingatkan Hari Kesaktian Pancasila Bukan Sebatas Seremonial

Lingkar.co – Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan kembali makna ideologi bangsa. Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting, mengingat tantangan kebangsaan ke depan semakin kompleks.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud seusai mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Alun-alun Kendal, Rabu (1/10/2025).

Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Pemkab, ASN, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, hingga unsur organisasi masyarakat.

Mahfud menekankan, Pancasila jangan hanya dipahami sebagai hafalan teks, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

“Implementasi Pancasila tidak sebatas hafalan, tetapi harus diamalkan. Penguatan ideologi Pancasila ini penting, karena pengamalannya bukan hal yang mudah. Butuh kesadaran yang serius dan komitmen bersama untuk menjadikannya pedoman hidup,” tegasnya.

Ia menyampaikan, pengamalan Pancasila harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai gotong royong, persatuan, serta toleransi bisa terus terjaga di tengah perbedaan.

“Tantangan kita sekarang bukan hanya menjaga keutuhan bangsa dari ancaman luar, tetapi juga dari dalam, yakni mengikis sikap individualisme, intoleransi, dan perpecahan. Di sinilah Pancasila berperan sebagai pemersatu,” ujar Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak generasi muda untuk tidak sekadar mengenal Pancasila secara formal di sekolah, melainkan menjadikannya landasan moral dalam setiap aktivitas. Menurutnya, tanpa peran aktif generasi muda, nilai Pancasila akan sulit bertahan menghadapi arus globalisasi dan derasnya informasi digital.

“Generasi muda adalah ujung tombak. Mereka harus mampu menyaring budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, sekaligus menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dan keberagaman bangsa,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W