Lingkar.co – Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq menangkap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan dan resah dengan praktek sekolah 5 hari. Untuk itu ia meminta agar pemerintah kembali memberlakukan sekolah 6 hari di Jawa Tengah.

Kata Mahfud, keluhan dan keresahan tersebut ia dapat setelah dirinya bertemu berbagai kelompok masyarakat yang mengutarakan kepada dirinya, baik dari orang tua murid, guru, hingga tokoh masyarakat pelaku dan pemerhati pendidikan yang menilai praktek pembelajaran lima hari di sekolah tidak sepenuhnya sesuai kondisi masyarakat.

Ia berkata, banyak orang tua mengeluhkan efektivitas belajar siswa yang menurun ketika jam pelajaran berlangsung hingga sore. Secara psikologis, anak usia SD dan SMP memiliki keterbatasan konsentrasi setelah melewati pukul 13.00 WIB, sehingga materi yang diberikan setelah lewat jam tersebut tidak terserap dengan baik.

“Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pembelajaran harian,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2025).

Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti fasilitas sekolah yang belum mendukung pelaksanaan sekolah 5 hari. Ia menyebut banyak sekolah belum memiliki musala, masjid, atau tempat wudu yang memadai untuk menampung seluruh siswa dan guru ketika waktu zuhur tiba.

“Ibadah berjamaah terpaksa dilakukan bergantian, padahal dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak berjalan maksimal,” urainya.

Masalah keselamatan siswa saat perjalanan pulang juga menjadi perhatian legislator dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Patean, Pageruyung, Plantungan, dan Sukorejo. Empat kecamatan yang terbilang area pedesaan bagian selatan Kabupaten Kendal yang masuk kawasan lereng pegunungan.

Maka, menurut dia, ketika jam pulang sekolah bertepatan dengan waktu buruh pulang bekerja, maka transportasi umum menjadi penuh dan rawan berdesakan.

“Di beberapa daerah, siswa bahkan dilaporkan pulang mendekati malam. Kondisi tersebut meningkatkan risiko perundungan maupun gangguan keamanan di perjalanan,” ujarnya.

Bakat dan Membantu Orang Tua

Mahfud juga menampung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berkurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan bakat di luar akademik. Waktu pulang yang lebih sore, dan waktu istirahat berkurang membuat mereka kesulitan mengikuti kegiatan olahraga, seni, ataupun pengembangan keterampilan lainnya.

“Interaksi anak dengan lingkungan sekitar rumah juga ikut berkurang karena waktu bermain menjadi lebih pendek,” ungkapnya.

Situasi ini semakin terasa bagi siswa yang tinggal di wilayah pegunungan atau pedesaan dengan akses transportasi terbatas. Perjalanan pulang sore hari dirasa memberatkan, terutama bagi siswa perempuan yang harus melintasi rute lebih jauh atau melalui daerah yang minim transportasi umum.

Selain itu, lanjutnya, banyak anak tidak bisa mengikuti pendidikan keagamaan di madrasah diniyah maupun TPQ. Di Jawa Tengah, ribuan lembaga pendidikan keagamaan tersebut pada umumnya memulai pembelajaran pada pukul 14.00 WIB.

Lebih jauh ia mengungkapkan, tidak sedikit pula keluarga yang bergantung pada peran anak sepulang sekolah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap membantu orang tua menjaga atau mendampingi adik belajar, atau membantu usaha kecil keluarga. Ketika mereka baru pulang menjelang sore, tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan, yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Maka dari itu ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar penting untuk mengembalikan sekolah enam hari. Ia berharap kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah provinsi benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menambah beban siswa maupun sekolah.

“Kami ingin pendidikan berjalan sesuai kebutuhan anak dan sesuai kondisi masyarakat di daerah,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah yang diambil demi perbaikan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa. (*)

Penulis: Nazlal Firdaus
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat