Lingkar.co - Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur mulai mencermati potensi munculnya manuver politik yang dapat memecah soliditas pemerintahan daerah di tengah polemik usulan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.
Kekhawatiran tersebut muncul seiring berkembangnya berbagai spekulasi yang mengaitkan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dengan proses pengajuan hak angket yang saat ini bergulir di DPRD Kaltim.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri meminta masyarakat tidak mudah mempercayai berbagai narasi yang beredar tanpa didukung fakta yang jelas. Menurutnya, situasi politik yang tengah memanas berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketegangan di lingkungan pemerintahan daerah.
"Kita jangan termakan isu-isu soal itu. Banyak pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini," kata Sarkowi, dikutip Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan hubungan antara Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji hingga kini tetap berjalan harmonis dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik terkait usulan hak angket.
Menurut Sarkowi, keduanya masih menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
"Duet Rudy Mas'ud-Seno Aji tetap kompak, tetap berjalan sesuai tugasnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetap berbagi tugas dan berkolaborasi," ujarnya.
Sarkowi menilai kondisi politik saat ini cukup rentan dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah hubungan antara gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
Di tengah polemik tersebut, Fraksi Golkar memastikan tetap akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026.
Namun demikian, Golkar menegaskan bahwa kehadiran dalam rapat paripurna tidak serta-merta menunjukkan dukungan terhadap penggunaan hak angket.
Sebelumnya, partai tersebut sempat mengusulkan penggunaan hak interpelasi sebagai alternatif yang dinilai lebih tepat sekaligus dapat menjaga stabilitas politik di lingkungan DPRD Kaltim.
Meski begitu, karena usulan hak angket telah memenuhi persyaratan formal, Golkar menyatakan akan menghormati seluruh proses yang berjalan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
Bagi Golkar, prioritas utama saat ini adalah menjaga soliditas pemerintahan daerah serta mencegah munculnya upaya-upaya yang berpotensi merusak hubungan kerja antara Rudy Mas'ud dan Seno Aji di tengah meningkatnya dinamika politik di Kalimantan Timur.
