Lingkar.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blora menggelar aksi protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Blora, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menuntun sepeda motor dari kawasan Tugu Pancasila menuju Gedung DPRD Blora sebagai simbol keberatan atas kebijakan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Sepanjang perjalanan, para mahasiswa membawa berbagai poster bernada kritik. Beberapa di antaranya bertuliskan "Bahlil Bohongi Masyarakat", "DPRD Gagap Regulasi", "Tangki Motor Tidak Kenal Istilah Stabilitas Ekonomi", hingga "Blora Kaya Sumber Daya Alam, yang Langka Keadilannya".
Sambil menuntun kendaraan, massa aksi menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Setibanya di depan Gedung DPRD Blora, aksi dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan secara bergantian.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blora, Joko Agung, mengatakan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga di berbagai sektor lainnya.
"Mulai dari kebutuhan pokok, biaya produksi pertanian, hingga beban operasional UMKM ikut meningkat. Kondisi ini semakin memberatkan masyarakat kecil yang saat ini sudah menghadapi tekanan ekonomi," ujarnya dalam orasi.
Menurut Joko, kondisi tersebut terasa ironis karena Blora merupakan bagian dari wilayah Blok Cepu yang selama ini menjadi salah satu penyumbang produksi minyak terbesar di Indonesia. Meski berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional, masyarakat di daerah penghasil migas itu dinilai belum merasakan kesejahteraan yang sepadan.
"Masyarakat masih mengalami tekanan ekonomi dan belum mendapatkan manfaat yang optimal dari sektor migas," katanya.
Ia menegaskan, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, menurutnya, implementasi prinsip tersebut masih jauh dari harapan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Kedua, meminta pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok guna melindungi daya beli masyarakat. Sementara kepada Pemerintah Kabupaten Blora, mahasiswa meminta agar pendapatan dari sektor migas dikelola secara lebih transparan dan berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
