Lingkar.co - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan layanan publik tetap berjalan meskipun ada aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pelatihan komponen cadangan (komcad).
MenPANRB Rini Widyantini mengatakan kekhawatiran terkait terganggunya pelayanan publik telah menjadi perhatian pemerintah.
“Ada kekhawatiran, bagaimana pelayanan publik? Pelayanan publik kan harus tetap jalan begitu ya,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, tidak seluruh ASN akan mengikuti program komcad. Selain itu, ASN yang dinyatakan memenuhi syarat pun tidak serta-merta langsung diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
“Ikut komcad, dan besok langsung berangkat? Enggak,” katanya.
Menurut dia, setiap instansi perlu lebih dulu menyiapkan pegawai yang berpotensi memenuhi persyaratan sebagai komcad. Penentuan peserta juga dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan.
“Memang disiapkan, dan ada kuotanya. Ada surat dari Menteri Pertahanan untuk kuotanya, begitu,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan sekitar 4.000 ASN kementerian/lembaga di Jakarta akan dilibatkan sebagai komcad. Para ASN tersebut disebut berada pada rentang usia 18–35 tahun dan akan mengikuti pelatihan dasar militer.
Pada 10 Februari 2026, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyatakan pendidikan dasar bagi 4.000 ASN itu kemungkinan digelar pada April 2026.
Sehari kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat siap mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan bagi para ASN yang tergabung dalam komcad tersebut.
Penulis: Putri Septina
