Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengecek langsung sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Cluwak, Jumat (25/9/2026). Sidak dimulai sekitar pukul 03.00 WIB untuk memastikan proses penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Enam SPPG menjadi lokasi peninjauan, yakni SPPG Ngablak 1, Ngablak 2, Sumur 1, Sumur 2, Ngawen, serta SPPG Ngablak di Dukuh Kramat.
Chandra turun bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Turut mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati, serta Kabag Kesra Setda Pati.
Dalam pemeriksaan, Chandra menemukan persoalan pada proses penyortiran bahan makanan. Salah satunya jeruk yang bagian kulitnya sudah berubah warna menjadi kehitaman.
Menurut Chandra, meski bagian dalam buah kemungkinan masih dapat dikonsumsi, kondisi kulit tersebut berpotensi menjadi sumber kontaminasi bagi bahan makanan lain.
“Tadi jeruknya kita ketahui banyak yang warnanya sudah agak hitam. Walaupun mungkin kalau dibuka masih layak untuk dimakan, kotoran itu bisa mengontaminasi makanan yang lain,” tegas Chandra.
IPAL dan Kualitas Air Diperiksa
Selain bahan pangan, Chandra juga mengecek pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sejumlah SPPG, sistem tersebut dinilai belum berjalan optimal karena saluran air belum dilengkapi grease trap atau penyaring lemak.
Kondisi tersebut berpotensi membuat sisa lemak dari aktivitas memasak terbawa ke saluran pembuangan dan berdampak terhadap lingkungan sekitar.
“IPAL ini berdampak langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” ujar Chandra.
Tim juga menemukan penggunaan air untuk memasak yang belum memenuhi standar SNI. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkab Pati terhadap sarana dan bahan yang digunakan SPPG.
Chandra meminta kepala SPPG dan mitra penyedia lebih ketat memilih bahan baku. Harga, menurutnya, tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pemasok.
“Kepada mitra-mitra SPPG, berikan yang terbaik buat putra-putri kita. Jangan sampai mengambil supplier-supplier yang murah, karena ini menjadi salah satu faktor pemicu masalah keracunan di SPPG,” kata Chandra.
Ia juga meminta seluruh SPPG menjalankan alur kerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pengaturan keluar-masuk makanan, area pemorsian, ruang pendinginan, hingga pemisahan gudang basah dan gudang kering harus diperhatikan.
“SOP harus dijalankan sepenuhnya. Kami harapkan Kepala SPPG se-Kabupaten Pati terus memperhatikan SOP-SOP yang ada di BGN. Kalau ini dilakukan, potensi keracunan bisa diminimalisasi,” tuturnya.
Di sisi lain, Chandra menilai dapur penyedia di Dukuh Kramat, Desa Ngablak, telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan operasional. Penggunaan lantai epoxy di dapur tersebut juga dinilai dapat menjadi contoh bagi SPPG lain.
“Yang pertama tadi di Ngablak, SPPG-nya sudah memenuhi standar dan bagus secara tempatnya. Itu juga bisa menjadi rujukan SPPG-SPPG di Kabupaten Pati,” ujarnya.
Pemkab Pati memastikan pengawasan terhadap SPPG akan dilakukan secara berkala. Setiap laporan masyarakat mengenai kualitas makanan juga akan ditindaklanjuti untuk mengetahui sumber persoalan dan menentukan langkah penanganannya.
“Sidak-sidak ini akan terus kami lakukan dalam upaya pencegahan keracunan ataupun untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kami ingin program ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kita,” kata Chandra.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luky Pratugas Narimo mengatakan pemeriksaan laboratorium terkait dugaan kejadian keracunan MBG di Kecamatan Gembong masih berlangsung.
Pemeriksaan parameter mikrobiologi telah selesai, sedangkan parameter kimia masih dalam proses. Hasil pemeriksaan yang telah tersedia selanjutnya diserahkan kepada RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik.
“Hasilnya sedang kami serahkan ke RSUD R.A.A. Soewondo untuk dilakukan ekspertisi oleh dokter spesialis patologi klinik. Setelah seluruh hasil keluar, termasuk parameter kimia, akan kami serahkan kepada Satgas MBG untuk menjadi acuan kebijakan selanjutnya,” jelas Luky.