Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan rekayasa cuaca untuk mengatasi kekeringan di sejumlah daerah dinilai perlu disertai perhitungan yang matang. Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid, meminta efektivitas program dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang harus disiapkan.
Abdul Hamid mengatakan, dirinya belum mengetahui secara resmi mengenai teknis rekayasa cuaca yang diwacanakan Pemprov Jateng. Ia juga belum mendapat informasi mengenai besaran anggaran yang diperlukan apabila program tersebut direalisasikan.
"Kalau skema simulasi ataupun rekayasa cuaca, saya belum mendengar teknisnya seperti apa dan seberapa besar anggaran itu akan dijalankan," ujar Abdul Hamid.
Menurut dia, rekayasa cuaca pada dasarnya dapat menjadi salah satu alternatif penanganan kekeringan. Namun, pelaksanaannya perlu didukung penelitian dan kajian yang jelas untuk memastikan tingkat keberhasilannya.
"Kalau memang efektif, penelitian dan risetnya itu sudah jelas, kenapa tidak?" katanya.
Efektivitas Dibandingkan dengan Bantuan Air Bersih
Abdul Hamid menilai pemerintah perlu melihat seberapa besar manfaat yang diperoleh dari rekayasa cuaca dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
Hal itu penting karena selama musim kemarau, pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah.
"Kembali lagi, kemampuan keuangan daerahnya seberapa. Kalau tidak mampu, efektif dan efisiennya kita hitung," jelasnya.
Ia mengatakan distribusi air bersih selama ini menjadi salah satu langkah yang dapat langsung dirasakan masyarakat di daerah terdampak kekeringan.
Menurutnya, perbandingan antara kedua pendekatan tersebut perlu dilakukan secara objektif, baik dari sisi biaya maupun manfaat.
"Dari air bersih, dari rekayasa cuaca itu seberapa besar efektifnya," ujarnya.
Anggota Fraksi PKB Ikut Salurkan Air
Di tengah persoalan kekeringan, Abdul Hamid menyebut anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah juga ikut merespons kebutuhan masyarakat melalui bantuan di daerah pemilihan masing-masing.
Bantuan diberikan berdasarkan aspirasi yang masuk melalui anggota dewan yang mengampu wilayah tersebut.
Sejumlah daerah seperti Pati, Rembang dan Lasem disebut menjadi wilayah yang mendapat perhatian.
Menurut Abdul Hamid, bantuan tersebut banyak dilakukan melalui inisiatif pribadi anggota dewan karena kebutuhan distribusi air tidak memiliki pos anggaran APBD secara khusus.
Ia mencontohkan anggota Fraksi PKB, Giarto, yang memiliki mobil tangki sendiri dan menggunakannya untuk membantu mengirimkan air ke sejumlah daerah.
"Mas Giarto punya mobil tangki sendiri yang jalan ke Pati, Rembang, Lasem. Itu inisiatif dari masing-masing anggota," ungkapnya.
Kekeringan Bukan Sekadar Persoalan Sesaat
Abdul Hamid juga menyinggung karakter kekeringan yang berbeda dengan sejumlah bencana lain. Menurutnya, masyarakat di beberapa wilayah sudah terbiasa menghadapi kondisi kekurangan air yang berulang setiap tahun.
Karena itu, penanganan kekeringan membutuhkan langkah antisipasi dan dukungan yang berkelanjutan, bukan hanya ketika kondisi sudah parah.
Ia mendorong kolaborasi pemerintah dengan relawan dan berbagai elemen masyarakat. Relawan dinilai memiliki posisi penting karena dapat menyampaikan kebutuhan warga secara langsung kepada pihak yang berwenang.
"Kalau di masyarakat, relawan ini sangat-sangat punya peran. Mereka yang bisa menyampaikan aspirasi," tuturnya.
Pesantren di Daerah Kering Ikut Dibantu
Persoalan kekurangan air juga dirasakan sejumlah pondok pesantren yang berada di wilayah terdampak kekeringan.
Abdul Hamid mengatakan pihaknya turut memberikan bantuan kepada pesantren agar kebutuhan air, termasuk untuk aktivitas bersuci, tetap terpenuhi.
Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi solusi sementara, terutama ketika pasokan air sulit diperoleh.
"Jangan sampai di pesantren, untuk wudu saja susah," katanya.
Menurut Abdul Hamid, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan menyentuh berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, langkah antisipasi perlu dipersiapkan seiring kondisi cuaca yang belum menentu.
"Prediksi cuaca hari ini belum menentu, minimal mempersiapkan langkah-langkah antisipasi," ujarnya.
Abdul Hamid menegaskan, pembahasan rekayasa cuaca pada akhirnya perlu ditempatkan sebagai salah satu pilihan penanganan. Keputusan mengenai pelaksanaannya, menurut dia, perlu mempertimbangkan kajian teknis, efektivitas dan kemampuan anggaran daerah.