Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui penguatan petani, nelayan, serta kelembagaan ekonomi desa. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berdialog dengan 178 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BEM SI di Semarang, Senin (27/7/2026).
Di hadapan para mahasiswa, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tantangan pangan dunia saat ini tidak lagi sekadar soal produksi, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Karena itu, Indonesia harus memperkuat fondasi ketahanan pangan agar tidak bergantung pada negara lain.
Mengacu pada laporan State of Food Security and Nutrition FAO yang dirilis Juli 2026, ia menyebut satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa setiap negara harus memiliki sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Menurut Zulhas, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut hanya dapat memberikan manfaat apabila didukung tata kelola yang baik dan keberpihakan terhadap pelaku utama sektor pangan, yakni petani dan nelayan.
"Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar petani dan nelayan memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya.
Ia menegaskan, swasembada pangan tidak cukup dicapai dengan meningkatkan hasil panen semata, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Menurutnya, apabila seluruh sektor pangan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas, kelompok petani kecil akan semakin sulit bersaing. Karena itu, negara harus hadir melalui berbagai kebijakan afirmatif untuk melindungi sektor pertanian dan perikanan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga memanfaatkan kesempatan untuk mengkritisi sejumlah program pemerintah, mulai dari implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tata kelola pangan, hingga kesejahteraan petani dan nelayan. Seluruh pertanyaan dijawab langsung oleh Menko Pangan dalam diskusi yang berlangsung terbuka.
Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Menurutnya, dialog dengan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan publik.
"Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," katanya.
Menutup dialog, Menko Pangan mengajak mahasiswa ikut mengawal pembangunan sektor pangan nasional melalui gagasan-gagasan yang konstruktif agar cita-cita swasembada pangan dapat terwujud sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.