Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, masih menyisakan sejumlah persoalan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menemukan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki kapasitas pelayanan terlalu besar, sementara kondisi dapurnya dinilai belum ideal.
Temuan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Ruang Kembang Joyo Sekretariat Daerah Pati, Selasa (15/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan evaluasi terhadap SPPG akan dilakukan secara menyeluruh. Pemkab Pati sebelumnya telah meminta seluruh kecamatan memantau kondisi SPPG di wilayah masing-masing.
“Karena setelah kami koordinasi dengan Kepala BGN, kami diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi SPPG yang ada di Kabupaten Pati,” kata Chandra.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah adanya SPPG yang melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat. Menurut Chandra, kapasitas sebesar itu berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses produksi karena dapur harus memasak hingga dua kali.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keamanan makanan. Makanan yang masih panas tidak boleh sembarangan langsung dikemas karena proses pendinginan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko terhadap kualitas dan keamanan pangan.
Dapur Sempit dan Sirkulasi Udara Jadi Sorotan
Persoalan tidak hanya menyangkut jumlah penerima manfaat. Pemkab Pati juga menemukan SPPG yang menggunakan rumah maupun ruko dengan kondisi ruangan sempit dan sirkulasi udara yang kurang baik.
Padahal, kondisi dapur menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan makanan yang akan dikonsumsi ribuan penerima manfaat.
Chandra menegaskan pemeriksaan nantinya tidak hanya melihat hasil makanan, tetapi seluruh proses produksi. Mulai dari bahan baku masuk, pemasok, pengolahan, kebersihan peralatan, kondisi lantai dan ruangan, hingga pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kalau kepala SPPG benar-benar bertanggung jawab terhadap SOP dan melakukan pengecekan mulai dari bahan masuk sampai makanan keluar, seharusnya tidak terjadi keracunan,” tegasnya.
Chandra juga menyoroti pengawasan terhadap pemasok bahan baku. Ia meminta kepala SPPG tidak menjadikan harga murah sebagai pertimbangan utama jika berpotensi mengorbankan kualitas bahan makanan.
Pemkab Pati bahkan akan mengevaluasi kinerja kepala SPPG. Kepala SPPG yang dinilai lalai menjalankan tanggung jawab dapat diberikan teguran hingga direkomendasikan untuk diberhentikan.
Saat ini terdapat 172 SPPG di Kabupaten Pati. Sebanyak 159 SPPG beroperasi, empat SPPG disuspend, sedangkan sembilan lainnya sementara berhenti beroperasi.
Pemkab Pati selanjutnya akan melakukan sidak terhadap sejumlah SPPG, kemudian dilanjutkan secara bertahap ke seluruh SPPG. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan SPPG yang masih layak beroperasi, perlu diperbaiki, disuspend, bahkan diberhentikan.
Pemkab Pati menegaskan evaluasi dilakukan untuk mencegah persoalan keamanan pangan dalam program MBG. Pemerintah tidak ingin program yang menyasar masyarakat luas justru dijalankan dengan mengabaikan standar dapur, kualitas bahan, sanitasi, dan prosedur pengolahan makanan.