Lingkar.co – Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Banjarnegara mengalami penurunan anggaran Transfer Kas Daerah (TKD) sebesar Rp165 miliar, sementara proyeksi pada tahun 2027 belum pasti.
Untuk itu ia memberikan arahan strategis dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjarnegara untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang digelar di Pendopo Dipayudha Adigraha, pada Kamis (26/3/2026) .
Bupati menekankan pentingnya sinergi dan kreativitas di tengah tantangan penurunan anggaran transfer daerah.
Selain itu, ia meminta seluruh jajaran OPD dan masyarakat untuk tidak saling menyalahkan. Namun harus melakukan modifikasi, penyesuaian, dan kreativitas anggaran agar program prioritas masyarakat tetap berjalan.
Meski anggaran turun, ia berkata, pemerintah tetap mengupayakan alokasi minimal Rp100 miliar untuk infrastruktur jalan. Angka tersebut jauh meningkat dibandingkan tahun 2023-2024 yang di bawah Rp.50 miliar.
Pada kesempatan itu, Amalia juga menegaskan bahwa kemajuan Banjarnegara tidak bisa dicapai oleh kepala daerah semata.
“Banjarnegara ini milik kita bersama, bukan hanya milik Bupati dan Wakil Bupati. Kesuksesan harus dicapai bersama dengan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap daerah,” tandasnya.
Oleh karena itu ia mengimbau agar masyarakat tidak sekadar terfokus pada angka anggaran, melainkan pada kekompakan untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk tujuan itu, Amalia bilang salah satu fokus utama adalah perbaikan data kemiskinan agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Amalia menyontohkan, dirinya telah memulai proyek percontohan perbaikan data di desa-desa untuk memastikan penerima Bansos adalah mereka yang benar-benar layak.
Masyarakat juga diminta jujur dalam memberikan data kepada BPS.
Ia bahkan menyoroti anomali di lapangan yang mana warga mengaku tidak mampu namun secara fakta memiliki aset (seperti kendaraan atau alat komunikasi).
Menanggapi angka pengangguran terbuka sebesar 5,39%, Bupati menyoroti rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri (seperti PT Pasi) akibat masalah etos kerja.
Pemerintah daerah akan memperkuat sektor ekonomi kreatif bagi masyarakat yang tidak ingin bekerja di pabrik, dengan dukungan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Hipmi.
Bupati memastikan bahwa arah pembangunan Banjarnegara tetap tegak lurus dengan Asta Cita Presiden RI dan visi-misi Gubernur Jawa Tengah. Isu strategis tahun 2027 yang meliputi Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.Pemerataan ekonomi dan kualitas SDM.
Kelestarian lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Serta Transparansi dan Partisipasi Publik
Bupati mengibaratkan pemerintah sebagai ibu rumah tangga yang harus mengelola uang saku terbatas dari kepala keluarga (anggaran negara).
Masyarakat diminta tidak menggunakan prinsip “pokoke” (harus ada) tanpa melihat skala prioritas.
Seluruh rincian anggaran dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat melalui akun resmi pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi. (*)
