Arsip Tag: Vaksin

Berita, Kesehatan

Klinik Utama PMI Kota Semarang Buka Layanan Vaksin, Siap Layani Jemaah Haji dan Umroh

Lingkar.co – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang, Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes., Sp.THT-KL., MM(ARS) mengungkapkan klinik Utama PMI Kota Semarang pada pertengahan bulan ini sudah bisa melayani vaksin meningitis.

“Bagi yang mau umroh atau haji bisa vaksin di klinik PMI Kota Semarang,” kata dr. Awal saat memaparkan program kerja dalam Musyawarah Kerja Kota (Muskerkot) di aula Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Semarang, Rabu (4/2/2026) pagi.

Selain vaksin meningitis, Klinik Utama PMI Kota Semarang juga bakal melayani vaksin Polio, Influenza, Human Papillomavirus (HPV), dan sebagainya.

Selain pengembangan klinik, Awal juga menyampaikan keberhasilan dalam pengembangan UDD PMI Kota Semarang sehingga bisa mendukung klinik untuk melayani pasien talasemia.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan PMI Kota Semarang melaksanakan Bulan Dana PMI dengan rebranding menjadi Bulan Kemanusiaan yang menyuarakan isu kemanusiaan secara tematik.

“Sound for humanity, Untuk bulan kemanusiaan tahun ini kita mengusung tema lansia dan disabilitas,” paparnya.

Selain itu, Awal juga menyampaikan layanan baru dalam memanfaatkan komponen darah yang tidak diproses untuk transfusikan ke tubuh pasien dengan terapi Platelet-Rich Plasma (PRP).

“Nantinya kita rombak gedung markas lantai dua khusus untuk layanan terapi ini, sementara ini masih dalam tahap uji coba, tapi masyarakat sudah bisa memanfaatkan layanan ini dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Ketua Bidang Kerja Sama PMI Jawa Tengah, Prof. FX Sugiyanto, MS menyatakan, PMI Kota Semarang merupakan salah satu dari PMI Kabupaten/Kota yang dikenal cukup kreatif dan maju dalam membangun kemandirian ekonomi serta tinggi dalam perolehan Bulan Dana.

Ia bilang, PMI Jawa Tengah juga akan melakukan Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov). Untuk itu, ia berharap partisipasi PMI Kota Semarang dalam menyumbangkan saran dan ide kreatif.

“Kami harapkan PMI Kota Semarang nanti bisa hadir dan berbagi pengalaman dan kreatifitas saat di Muskerprov nanti,” tuturnya. (*)

Berita, Ekonomi, Kesehatan

Atasi PMK di Rembang, 250 Dosis Vaksin Siap Didistribusikan

Lingkar.co – Pemerintah telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin untuk menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat, terutama terkait biaya operasional vaksinasi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, Jumat (10/1/2025).

Agus Iwab menjelaskan bahwa saat ini tersedia 250 dosis vaksin. Vaksin tersebut akan diberikan kepada sapi yang dalam kondisi sehat.

“Kami akan memilih wilayah-wilayah yang masih bebas PMK atau kandang-kandang kelompok ternak skala besar yang dipastikan sehat,” ujar Agus.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan Dintanpan Rembang, Lulu Rofiana, menambahkan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, terutama terkait biaya operasional.

“Kemarin, yang dipertanyakan ke pusat adalah soal biaya operasional (BOP). Ini masih dibahas, apakah BOP akan disubsidi oleh provinsi atau dari sumber lain,” jelas Lulu.

Pada Selasa, 9 Januari 2025, Dintanpan Rembang melakukan pengecekan kesehatan sapi di Pasar Hewan Pamotan. Hasilnya, ditemukan satu ekor sapi yang terindikasi terjangkit PMK.

Berdasarkan data per 10 Januari 2025, sebanyak 65 ekor sapi di Kabupaten Rembang telah terpapar PMK, dengan empat ekor sapi dilaporkan mati akibat penyakit tersebut. (*)

Penulis: Miftah

Berita, Highlight, Kesehatan, Pemerintahan

Bupati Arief Canangkan Target Sub PIN Polio di Blora 88.309 anak

Lingkar.co – Bupati Blora, H. Arief Rohman canangkan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio di Kabupaten Blora, Senin (15/01). Secara simbolis orang nomor satu di Blora itu bersama dengan Bunda Paud, Ainia Shalichah, SH, M.Pd.AUD, M.Pd.BI meneteskan vaksin ke sejumlah anak di TK Pelangi Ceria, Kelurahan Jetis, Blora Kota.

Bersamaan dengan penacangan itu, penetesan vaksin Polio dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Blora. Baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, di Kelompok bermain,PAUD, TK, dan SD.

Diketahui, kegiatan tersebut sesuai arahan Kemenkes RI, setelah satu kasus anak terjangkit polio virus (Acute Flaccid Poralysis) terdeteksi di Kabupaten Klaten, baru-baru ini. Polio sendiri merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kelumpuhan/ kecacatan seumur hidup. Bahkan kematian.

“Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio digelar serentak pada 15 Januari dan 19 Februari 2024, dengan penetesan noval Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) pada anak-anak umur 0-7 tahun sebanyak 88.309 anak. Tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” papar Bupati Arief.

Kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Blora, terutama tenaga-tenaga di lapangan yang memberikan layanan vaksin polio saat ini, Bupati mengucapkan terimakasih dan apresiasi. Termasuk ucapkan terimakasih kepada jajaran Dinas Pendidikan yang menyediakan jadwal untuk pelayanan di sekolah-sekolah.

Juga kepada TP PKK dan kader-kader Posyandu yang ada di desa/ kelurahan yang mendukung pelaksanaan Sub PIN Polio di desa/ kelurahan.

“Dengan sinergi yang sangat baik ini semoga harapan kita untuk mencapai tingkat partisipasi hingga 95%, bahkan 100% dapat terwujud. Tentunya hal ini untuk membentuk imunitas anak-anak pada usia tersebut,” imbuhnya.

Mas Arief sapaan akrab Bupati menekanan bahwa imunisasi pada Sub PIN polio ini gratis. Untuk itu ia meminta partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Blora. “Orang tua cukup membawa anaknya ke Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Posyandu, TK/PAUD/SD/MI, dan pos imunisasi lainnya di bawah koordinasi Puskesmas.

Bupati Arief Canangkan Target Sub PIN Polio di Blora 88.309 anak. Foto: dokumentasi

Minta TNI/Polri Ikut Bantu

Bupati meminta agar TNI/ Polri juga ikut membantu dalam pelaksanaan vaksin polio ini sehingga target 95 persen bisa tercapai. ” InsyaAllah, dengan peran aktif kita dalam memberantas polio, akan membentuk generasi penerus Blora yang sehat dan kuat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Blora,” tambahnya.

Sementara itu, terpisah Kepala Dinkes Blora Edi Widayat, S.Pd, M.Kes., MH mengatakan, pemberian imunisasi akan dilakukan dua tahap. Putaran pertama dimulai 15 Januari 2024, dan putaran kedua mulai 19 Februari 2024.

“Guna mencegah persebaran polio, Sub PIN polio tiga provinsi yaitu Jateng, DIY, dan Jatim diwajibkan memberikan imunisasi polio. Hal ini karena ditemukannya kasus polio di Klaten dan Pamekasan. Target imunisasi tersebut adalah anak-anak usia 0-7 tahun, tanpa melihat status vaksinasi sebelumnya,” jelasnya.

Dikemukakan, Sub PIN Polio akan diberikan melalui oral (mulut) dengan menggunakan jenis vaksin noval Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2). Di Kabuupaten menyasar sekitar 88.309 dengan kebutuhan vaksin dua kali putaran 4.168 vial.

Harapannya, lanjut Edy Widayat, imunisasi akan mengurangi risiko penyebaran atau kejadian luar biasa (KLB) Polio. Dengan target tingkat partisipasi hingga 95 persen, nantinya akan membentuk imunitas anak-anak usia dini agar tidak terjangkit penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan menyerang otot syaraf.

Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Namun demikian Kepala Dinkes Edy minta warga harus tetap melakukan penerapan hidup bersih dan sehat (PHBS). Tidak BAB sembarangan, cuci tangan sebelum makan, dan imunisasi polio. Imunisasi dasar lengkap disediakan pemerintah dan gratis. (Adv)

Politik

DPR RI Fraksi PKB terima Hasil Kajian Vaksin Halal dari YMKI

JAKARTA, Lingkar.co – DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima hasil kajian vaksin halal dati Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Penerimaan hasil tersebut dalam pertemuan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (26/1/2022).

Penerima hasil kajian tersebut yakni, Marwan Dasopang, Nur Nadlifah, dan Arzeti Bilbina seperti mengutip dari antara.

Baca Juga :
Lelaki Paruh Baya di Purworejo Gantung Diri

Sedangkat utusan dari YKMI yakni Direktur Eksekutif Ahmad Himawan dan Sekretaris Eksekutif Fat Haryanto.

Anggota Komisi IX Nur Nadlifah mengatakan, YKMI menyampaikan agenda yang sama dengan agenda yang sedang mereka perjuangkan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran YKMI karena isu vaksin halal ini sangat penting. Kami di Komisi IX DPR bersepakat telah membentuk panitia vaksin”, katanya.

Dia meminta masukan dan bahan hasil kajian dari YKMI yang nantinya akan menjadi bahan materi saat rapat panja vaksin.

“Kami berharap mendapat masukan kajian dari YKMI yang nantinya akaman kami bawa dalam rapat panja”, katanya.

Selain itu, Arzeti kuga mendorong agar pemerintah terbuka dalam ketersediaan vaksin halal dan terbuka dengan kandungan zat dalam vaksin.

“Tidak hanya terbuka dengan ketersediaan vaksin halal namun juga kandungan zat yang ada dalam vaksin agar masyarakat mendapat edukasi tentang vaksin yang benar”, katanya.

Lebih lanjut, Marwan Dasopang juga mengapresiasi kehadiran YKMI dalam audiensi tersebut.

Penulis : Kharen Puja Risma

Editor : Muhammad Nurseha

Highlight, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan

Presiden Berharap Lebih Banyak Masyarakat Mau Vaksin Covid-19

CILACAP, Lingkar.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), berharap agar lebih banyak lagi masyarakat yang mau vaksinasi Covid-19.

Hal itu ia ungkapkan saat meninjau langsung vaksinasi Covid-19 secara pintu ke pintu bagi masyarakat Kampung Nelayan Sentolo Kawat, Kecamatan Cilacap Selatan, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021) siang.

“Kita telah melakukan tadi vaksinasi dari pintu ke pintu (door to door) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Presiden usai peninjauan.

Pelaksanaan vaksinasi dari pintu ke pintu yang digulirkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini, kata Presiden, juga untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat yang mau divaksin.

“Kita harapkan dengan pelayanan seperti ini, semakin banyak masyarakat yang ikut dalam program vaksinasi massal,” ucapnya, terlihat dalam Youtube Setpres, Kamis (23/9/2021)

Presiden mengungkapkan, BIN melaksanakan vaksinasi dengan metode ini pada sembilan provinsi. Harapannya, guliran vaksinasi mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional.

“Kita harapkan ini juga akan mempercepat proses vaksinasi yang ada di negara kita,” ujarnya.

Pada akhir keterangan persnya, tak lupa Kepala Negara mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Jangan lupa, meskipun sudah divaksin kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, utamanya memakai masker,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden pada kegiatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

AGENDA PRESIDEN DI CILACAP

Sebagai informasi, dalam kunjungan sehari di Cilacap, Presiden menyempatkan diri menanam Mangrove bersama masyarakat di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi.

Usai melakukan penanaman mangrove, Presiden Jokowi, meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para pelajar di SMA Negeri 2 Cilacap, Kamis siang.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.500 pelajar SMA/sederajat se-Kabupaten Cilacap, mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin Covid-19 jenis Sinovac.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi, juga menyapa para pelajar dan santri 10 provinsi lainnya melalui konferensi video.

Vaksinasi massal yang penyelenggaraannya oleh BIN itu, menyasar 107 ribu pelajar dan santri.

Selanjutnya, Presiden meninjau kegiatan vaksinasi bagi masyarakat secara pintu ke pintu di Kampung Nelayan Sentolo Kawat, Kecamatan Cilacap Selatan.

Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden terlebih dahulu menuju Pantai Kemiren, Kecamatan Cilacap Selatan, untuk melakukan kegiatan pelepasan tukik, pada Kamis sore.

Setelahnya, Presiden bersama rombongan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandar Udara Tunggul Wulung, Kabupaten Cilacap.***

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

Highlight, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan

Ganjar Minta Pemerintah Pusat Tidak Mengatur Detail Alokasi Vaksin

SEMARANG, Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, vaksinasi di daerahnya tersendat, hanya karena distribusi vaksin dari pusat yang tidak merata.

Ganjar pun mempertanyakan alasan empat kabupaten/kota di wikayahnya tidak mendapat alokasi vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal itu ia katakan saat memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Covid-19 di Kantornya, Senin (30/8/2021).

“Saya sudah menanyakan kepada Kemenkes, mengapa Kabupaten Cilacap, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Pekalongan tidak mendapat jatah vaksin,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga mengatakan, pengaturan yang terlalu detail dari pusat pada alokasi vaksin menjadi kendala alokasi vaksin.”

Ada yang menarik karena kiriman (vaksinasi) kementerian sekarang itu sangat strip, maka tadi saya sampaikan kepada kementerian yang mewakili rapat evaluasi kita tadi, ‘tolong dong pusat ga usah ngatur terlalu detail’,” ucapnya.

Kemenke telah membagi jatah vaksin tidak hanya untuk kabupaten/kota, tetapi juga berdasarkan kelompok, seperti organisasi masyarakat, titipan dari anggota DPR, dan lain-lain.

“Saya ga ngerti itu kepentingan pusat terlalu jauh kalau membagi sampai tingkat detail, ormas ini sekian, kemudian titipan DPR sekian, itu merepotkan kita dibawah,” tegasnya.”

Karena yang di bawah ini akhirnya mereka ditarik, ‘Ayo dong tempatku dulu, ayo dong kelompokku dulu’, maka vaksinatornya repot,” lanjutnya.

Menurutnya, pengaturan mendetail oleh Kemenkes terhadap alokasi vaksin dapat terlaksanan jika kelompok-kelompok yang mendapatkan alokasi vaksin itu bisa membawa vaksinatornya sendiri.

“Sebab, kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur di antara kepentingan yang utama. Di mana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan,” ungkapnya.

Baca Juga:
Edy Sujatmiko Kembali Jabat Sekda Jepara, Bupati Cabut SK Pembebas Tugasan

4 DAERAH NOL ALOKASI VAKSIN

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, mengatakan, dalam rincian alokasi vaksin dari pemerintah pusat, ada empat daerah yang tidak mendapat vaksin untuk tahap pertama.

Keempat wilayah itu, yakni, Cilacap, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Pekalongan.

“Ini saya juga enggak tahu kenapa. Padahal, justru (daerah) itu yang lebih banyak membutuhkan kok malah tidak mendapatkan, sama sekali, nol,” ujarnya.

“Tetapi, yang kedua dapat semuanya, alokasinya dari dinkes ada juga yang TNI dan Polri. Tapi, kabupaten kotanya sudah dirinci,” sambungnya.

Dinkes Jateng telah membagi vaksin sekaligus untuk dua tahap yang pertama kalau digabung slot satu, dan dua ini hampir satu juta dosis, yaitu 992.140 dosis vaksin.***

Penulis : Rezanda Akbar D

Editor : M. Rain Daling

Highlight, Nasional, Pemerintahan

Boleh! Kemenkes Jelaskan Prosedur Penggunaan Vaksin Nusantara

JAKARTA, Lingkar.co – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, masyarakat dapat mengakses vaksin Nusantara masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Hal itu menanggapi ramainya pemberitaan terkait kabar terbaru dari vaksin Nusantara, besutan dr. Terawan Agus Putranto.

Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, masyarakat yang ingin vaksin Nusantara atas keinginan pribadi akan diberikan penjelasan.

“Nanti diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti,” kata Nadia, kutip dari rilisnya, Minggu (29/8/2021).

Selanjutnya, kata dia, jika pasien setuju dengan penjelasan dari pihak penelti, maka vaksin nusantara dapat memberikan kepada pasien.

“Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat berikan atas persetujuan pasien tersebut,” ucapnya.

Nadia mengatakan, penelitian vaksin nusantara, berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat pada April 2021.

MoU terkait dengan ‘Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2’.

Selain itu, Nadia juga menegaskan, bahwa vaksin Nusantara tidak dapat komersialkan lantaran autologus atau bersifat individual.

”Sel dendritik bersifat autologus artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain,” jelasnya.

“Jadi, produknya hanya bisa mempergunakan untuk diri pasien sendiri,” lanjut dr. Nadia.

Hal itu juga menjawab informasi bahwa Vaksin Nusantara berbasis sel dendritik dari Indonesia itu, Pemerintah Turki bermonat.*

Baca Juga:
Akibat Pandemi Covid-19, Ratusan Anak di Rembang Jadi Yatim Piatu

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

Highlight, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan

Masyarakat Bisa Pantau Stok Vaksin di Website vaksin.kemkes.go.id

JAKARTA, Lingkar.co – Kini, masyarakat telah bisa memantau ketersediaan stok vaksin pada website vaksin.kemkes.go.id.

Hal itu menyusul pembaruan website oleh Kementerian Kesehatan. Menu yang awalnya hanya memuat status vaksin dan situasi Covid-19, kini telah ada menu stok vaksin.

Penambahan menu stok vaksin, untuk meningkatkan transparansi maupun kontrol terhadap stok vaksin pada level provinsi maupun kabupaten/kota secara real-time.

Hal tersebut terucap dari Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan pers pada Youtube Kemenkes, Kamis (19/8/2021).

”Saat ini dashboard vaksin Kemenkes telah perbarui, sehingga pengguna mudah untuk memantau estimasi ketersediaan stok vaksin dan update data berdasarkan wilayah dengan satuan terkecil adalah kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam menu baru tersebut, Kemenkes menyediakan visualisasi dalam bentuk peta untuk masing-masing daerah.

Perbedaan visualisasi peta dengan warna, guna mempercepat serta memudahkan pengklasifikasian update ketersediaan vaksin di daerah, yakni:

  • Warna Biru menunjukkan estimasi stok vaksin aman hingga lebih dari 14 hari.
  • Warna Hijau estimasi stok vaksin cukup untuk 10-14 hari.
  • Warna Kuning cukup untuk 7-10 hari, dan warna merah kurang dari 7 hari.

BERDASARKAN PENCATATAN DAN PELAPORAN

Jubir Nadia, merinci bahwa penyajian data dalam dashboard vaksinasi berasal dari hasil pencatatan dan pelaporan vaksin dan logistik pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dia mengatakan, pencatatan menggunakan sistem monitoring logistik elektronik yaitu Bio Tracking dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik).

SMILE merupakan Platform yang memuat data real-time seputar rantai dingin distribusi vaksin yang mencakup jumlah, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa vaksin yang di terima dari distributor pada setiap tingkatan serta lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.

“Pencatatan ini untuk memastikan stok pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19,” kata Nadia.

“Sehingga penting bagi petugas yang bertanggung jawab atas logistik vaksin untuk melakukan update penerimaan, serta keluar dan masuknya vaksin di fasilitasnya masing-masing, menggunakan telepon genggam,” sambungnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, pencatatan melalui SMILE akan laporkan kembali secara real-time ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

“Selanjutnya, di dashboard vaksinasi dan akan update secara berkala satu hari sekali pada jam 17.00 WIB,” ujarnya.

Baca Juga:
Covid Rangers Komitmen Sukseskan “Gedor Lakon”

PEMDA DIDORONG MENGGUNAKAN PLATFORM SMILE

pemerintah daerah dan dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform SMILE, untuk melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin.

Hal itu penting, kata Nadia, agar data tersebut bisa digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

”Kami mengimbau agar input data oleh Faskes secara rutin dan lengkap agar perkiraan stok dosis vaksin di lapangan dan estimasi sisa hari ketersediaan stok vaksin terpantau secara real time,” kata Nadia.

Hal ini penting, ujarnya, dengan kecepatan dan ketepatan waktu distribusi vaksin ke daerah-daerah sangat menentukan target cakupan vaksinasi nasional.

Sebagai informasi, dari total vaksin yang ada, sekira 84,5 juta dosis vaksin telah disuntikan, dengan rincian 54,9 juta dosis pertama, 29,5 juta dosis kedua dan 321 ribu dosis ketiga (booster) untuk tenaga kesehatan.*

Penulis : M. Rain Daling

Editor : M. Rain Daling

Highlight, Kesehatan

China Kirimkan 8 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Ke Indonesia

JAKARTA, Lingkar.co – Pemerintah Indonesia pada Selasa (25/5) menerima sebanyak 8 juta bahan baku vaksin Covid-19 dari sinovac, perusahaan biofarmasi yang berbasis di China.

Vaksin tersebut pemerintah terima melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga:
Temukan Jual Pangan Lebih Mahal di Solo, Mensos bakal Hentikan Program E-Warong

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga ketersediaan stok vaksin untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, puji syukur, hari ini kita bisa menyaksikan kedatangan vaksin Covid-19 Sinovac delapan juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku),” ujarnya.

Setelah kedatangan pasokan bahan baku delapan juta dosis vaksin itu, ia mengatakan, secara keseluruhan pemerintah sudah mendatangkan pasokan 83,9 juta dosis vaksin Covid-19.

Baca juga:

Ditanya Soal Tak Diundang Acara HUT PDI P di Semarang, Ganjar: Seperti Itu Kok Ditanyakan

Dalam hal ini pemerintah berupaya memastikan keamanan, mutu, dan khasiat vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi nasional.

“Vaksin kami terima melalui proses evaluasi BPOM,” terang Airlangga.

Ia menjelaskan pula bahwa vaksinasi merupakan salah satu penentu keberhasilan upaya untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Baca juga:
Ridwan Kamil Dorong Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Berbasis Digital

Saat ini, menurut Airlangga, pemerintah sudah melakukan vaksinasi COVID-19 pada sekitar 24,9 juta warga.

“Pemerintah berencana memvaksinasi sedikitnya 70 persen dari populasi atau sekitar 181,5 juta orang untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap penyakit tersebut,” pungkas Airlangga. (ara/luh)

Highlight, Kesehatan

Pemkab Pati Gelontorkan Rp105 Miliar untuk Dukung Vaksinasi

1 Komentar

PATI, Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Pati gelontorkan sebanyak Rp 105 miliar dan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sejumlah Rp 12 miliar, untuk dukung vaksinasi.

Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Turi Atmoko, membenarkan jumlah besaran anggaran yang nantinya untuk mendudkung proses vaksinasi. Ia mengungkapkan, untuk program penanganan vaksinasi sekitar Rp 105 miliar. Sedangkan BTT Rp 21 miliar.

Pada 2020 anggaran tak terduga Rp 71 miliar hanya terealisasi Rp 49 miliar. Sedangkan tahun ini anggaran hanya Rp 12 miliar dan sudah terealisasi Rp 6 miliar.

Baca juga:
TPP PNS Karanganyar Capai Rp 166 M

Tidak maksimalnya penyerapan ini timbul karena sejumlah program dari dinas belum terselesaikan di tahun 2020. Alhasil anggaran belum bisa turun.

“Itu yang utama adalah kesehatan. Ternyata dari rencana penggunaan tersebut ada yang belum bisa terbayar, karena belum selesainya pelaksanaan realisasi fisiknya,” tuturnya.

Refocusing Tahun 2020 dengan 2021 Berbeda

Ia pun menambahkan bahwa dalam penempatan anggaran dari refocusing pada tahun 2020 dan 2021 itu berbeda.

Pada tahun 2020 hasil refocusing penempatannya pada belanja tak terduga. Kemudian jika OPD membutuhkan anggaran tersebut bisa mengajukan ke BPKAD.

Sejumlah OPD yang menggunakan anggaran dana tak terduga pada tahun 2020 di Kabupaten Pati adalah Dinas kesehatan, BPBD, Satpol PP, Dinsos P3A dan KB, Dinkop UMKM, DLH, Disdagperin, Dislautkan, Sekda, Dispermasdes, Polres Pati, Disdikbud.

Baca juga:
Pastikan Stok Pangan Aman jelang Ramadan

Selain itu semua kecamatan di Kabupaten Pati pada tahun 2020 beberapa programnya juga menggunakan dana tak terduga.

Tahun 2021 berbeda. Hasil recofusing dari pengurangan anggaran OPD-OPD itu ditempatkan pada program kegiatan yang sudah ada menunya.

“Yaitu untuk program mendukung vaksinasi, sehingga program itu yang punya adalah dinas kesehatan. Itu kisarannya Rp 105 milliar,” ungkap Turi.

Baca juga:
Hindari Tabrakan, Sebuah Truk Tronton Terguling di Jalan Penawangan-Purwodadi

Mudah-mudahan anggaran tersebut tidak habis semua. Meskipun refocusing anggaran ditempatkan pada program pendukung vaksinasi.

Namun pihaknya pada tahun 2021 tetap menganggarkan dana tak terduga sebesar Rp 12 miliar. Sejauh ini baru terealisasi sebesar Rp 6 miliar, untuk dukung vaksinasi. (lam/luh)