Arsip Tag: Pelayanan Publik

Pemerintahan

Dialog Terbuka di Salatiga, Warga Keluhkan Jalan Rusak hingga PJU Padam

Lingkar.co – Upaya mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat dilakukan Pemerintah Kota Salatiga melalui dialog terbuka bertajuk “Curhat Bareng Mas Wali” yang digelar di Pendopo Pakuwon, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, dan menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga untuk mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan publik.

Dialog tersebut dihadiri jajaran Pemkot Salatiga, mulai dari asisten sekda, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga camat se-Kota Salatiga. Kehadiran lintas instansi ini ditujukan agar setiap aduan masyarakat dapat langsung direspons dan ditangani oleh pihak terkait.

Dalam arahannya, Robby menegaskan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam penanganan laporan warga. Ia menyebutkan, aduan masyarakat sepanjang Maret 2026 didominasi persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Beberapa isu utama yang disampaikan warga meliputi perbaikan jalan rusak, termasuk pemeliharaan di kawasan Jalan Veteran dan penambalan lubang di jalur protokol. Selain itu, masalah drainase yang kerap menyebabkan genangan saat musim hujan juga menjadi perhatian serius.

Tak hanya itu, keluhan terkait distribusi air bersih dari PDAM serta lampu penerangan jalan umum (PJU) yang padam di sejumlah titik turut menjadi sorotan dalam forum tersebut.

“Saya ingin memastikan setiap laporan, mulai dari jalan berlubang hingga gangguan air bersih, tidak berhenti di meja administrasi. Seluruh jajaran harus turun ke lapangan dan menghadirkan solusi konkret bagi warga,” tegasnya.

Robby juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aduan. Menurutnya, laporan warga merupakan data faktual yang sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Ia pun menginstruksikan agar seluruh aduan yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan tepat waktu melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Salatiga berharap mampu memangkas birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ***

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Tech

Komisi A DPRD Jateng Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemkab Magelang

Lingkar.co – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mukafi Fadli, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, termasuk di kabupaten Magelang.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitasnya harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, tepat, dan efisien,” katanya saat memimpin rombongan kunjungan kerja di Ruang Cemerlang, Pemkab Magelang.

Ia juga menyoroti masih adanya pelayanan yang belum sepenuhnya optimal secara digital. Menurutnya, meskipun sistem sudah berbasis online, namun dalam praktiknya masyarakat masih harus datang langsung untuk menyelesaikan administrasi.

“Harapannya, pelayanan yang sudah online benar-benar bisa dirasakan manfaatnya tanpa proses yang berbelit,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2026).

Komisi A Provinsi Jawa Tengah lanjutnya, juga tengah mendorong optimalisasi implementasi peraturan daerah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar operasional dan mempermudah masyarakat.

Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik dinilai sebagai langkah positif dalam menghadirkan layanan terpadu. Namun demikian, inovasi tersebut tetap perlu disempurnakan agar semakin optimal.

Di akhir pertemuan, kedua pihak berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat komunikasi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang.

Mal Pelayanan Publik

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi, yang mewakili Bupati Magelang menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

Bella menegaskan, pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, Pemkab Magelang terus melakukan berbagai pembenahan dan inovasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Ia memaparkan, Pemkab Magelang memiliki ratusan layanan publik. Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), tersedia 13 kategori layanan dengan 27 tenant.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menetapkan regulasi pendukung, diantaranya Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah serta Perbup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024.

Pengelolaan inovasi juga didukung oleh Bapperida Kabupaten Magelang berdasarkan Perbup Nomor 21 Tahun 2025.

Bela menambahkan, pada 2025 Pemkab Magelang berhasil meraih predikat Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA).

Menyusul pencapaian itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mengembangkan 62 aplikasi layanan yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah.

Sejumlah inovasi layanan juga terus dikembangkan, di antaranya SI DUKUN DESA (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa), SAHABAT ANYAR GRESS untuk pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan, serta PELAJAR AMAN yang menyediakan layanan transportasi gratis bagi siswa SD dan SMP.

Dalam hal digitalisasi, Pemkab Magelang juga terus mendorong penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi antar perangkat daerah. Integrasi data dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. (*)

Berita, Pemerintahan

144 CPNS Terima SK Pengangkatan PNS, 121 Orang di Posisi Jabatan Fungsional Pemkab Sleman

Lingkar.co – Sebanyak 144 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Sleman menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 121 orang menerima SK jabatan fungsional.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para PNS yang telah menerima SK pengangkatan tersebut.

Ia berpesan agar momentum ini dapat dijadikan pijakan untuk menguatkan kembali komitmen guna mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan mengabdi di Kabupaten Sleman ini. Pelayanan yang baik yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu nilainya lebih berharga dari apa pun,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut Harda berharap dengan status baru ini, para penerima SK mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, integritas dan netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara. PNS Pemkab Sleman juga diharapkan dapat menjaga perilaku dan norma-norma yang berlaku guna menjaga kepercayaan masyarakat. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan

Pemkab Ponorogo: Substansi WFH Tiap Jumat untuk Efisiensi Energi, Pelayanan Publik Tidak Bisa Ditawar, Harus Tetap Jalan Normal

Lingkar.co – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo menegaskan, substansi pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat adalah untuk efisiensi energi. Kewajiban yang tidak dapat ditawar adalah pelayanan publik harus tetap berjalan normal.

“WFH bukan berarti libur kerja, akan ada aplikasi khusus untuk memantau aktivitas ASN saat bekerja dari rumah,” katanya, Jum’at (3/4/2026).

Menurut dia, substansi kebijakan WFH untuk efisiensi energi dalam menghadapi konflik global dampak perang di kawasan Timur Tengah. Pun, sejumlah instansi di lingkungan pemerintah daerah tidak memungkinkan menerapkan WFH karena memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. “Para ASN-nya harus tetap WFO (work from office),” terangnya.

Sapto menyebut perangkat daerah yang dikecualikan dari WFH berkaitan dengan urusan kebencanaan; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); kebersihan dan persampahan; layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil); layanan kesehatan; pendidikan; serta layanan pendapatan daerah.

“Agar pelayanan publik tidak terganggu, meskipun demikian harus tetap berprinsip untuk menghemat energi. Misalnya, penggunaan BBM (bahan bakar minyak) secara efisien serta penghematan listrik,” urainya.

Sapto menyebut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN. SE itu mengatur penyesuaian tugas kedinasan ASN di lingkungan pemerintah daerah melalui sistem kerja fleksibel, yakni kombinasi antara bekerja dari kantor dan dari rumah yang efektif berlaku mulai 1 April 2026.

“Untuk teknis pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran bupati,” ujar Sapto.

Kalangan ASN mulai menjalani WFH pada Jumat pekan depan. Sebab, Jumat, 3 Maret 2026 ini kebetulan bertepatan dengan hari libur nasional.

Sapto kembali menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal ada perubahan sistem kerja ASN. Tanpa kecuali, layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ponorogo yang berada di Ponorogo City Center (PCC). (*)

Berita, Pemerintahan

Bupati Rembang Harno Cuti 20 Hari, Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama Bupati Rembang, Harno, menjalani cuti selama 20 hari. Masa cuti tersebut berlangsung mulai 1 hingga 20 April 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin, menjelaskan bahwa cuti yang diambil Bupati Harno telah melalui prosedur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin cuti tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Izin cuti telah melalui prosedur sesuai ketentuan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Fahrudin.

Ia menambahkan, dasar pelaksanaan cuti tersebut tertuang dalam Izin Kemendagri Nomor: 857/1949.e/SJ tertanggal 30 Maret 2026 serta Izin Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100/0408/2026 tertanggal 4 Maret 2026.Selama menjalani cuti, Bupati Harno dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Fahrudin menegaskan bahwa seluruh pembiayaan kegiatan tersebut menggunakan dana pribadi dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi dan tidak menggunakan APBD,” tegasnya.

Untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berjalan, tugas dan kewenangan Bupati selama masa cuti dilaksanakan oleh Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh). Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perintah Bupati Nomor: 100/0522/2026.

Meski Bupati sedang cuti, Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan seluruh pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, serta program pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

“Kami memastikan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan tetap berjalan optimal,” imbuh Fahrudin. (*)

Pemerintahan

Soal WFA, Pemkot Semarang Tunggu Arahan Mendagri, Layanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Lingkar.co – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang memastikan rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan secara selektif dan tetap mengutamakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Meski demikian, kebijakan tersebut masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, menyampaikan hal tersebut usai kegiatan Apel Pagi Terpusat dan Halal Bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriyah di Halaman Balaikota Semarang, Senin (30/3).

Ia menegaskan bahwa Pemkot Semarang akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan WFA, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik pekerjaan ASN di daerah yang sebagian besar membutuhkan kehadiran fisik.

“Kami ikuti nanti yang diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena kami menginduknya di Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang jelas di Pemerintah Daerah itu kita adalah pelayan masyarakat garda terdepan. Yang jenis-jenis pekerjaannya, jenis-jenis layanannya itu menuntut kehadiran fisik,” ujar Joko.

Menurutnya, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilaksanakan dari jarak jauh atau secara WFA. Oleh karena itu, Pemkot Semarang akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
“Yang jelas untuk jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan kehadiran secara fisik, tetap kita akan hadir secara fisik,” tegas Joko.

Pihaknya menambahkan, selama masa libur Lebaran, ASN di Kota Semarang telah diberikan kesempatan untuk menerapkan skema WFA secara terbatas. Namun demikian, mayoritas ASN tetap masuk kerja karena tuntutan pelayanan publik yang tidak bisa ditinggalkan.

Dirinya menyebutkan bahwa per 30 Maret 2026, seluruh ASN telah diwajibkan kembali bekerja secara fisik di kantor dan kehadirannya dipantau secara ketat.

Selain itu, Pemkot Semarang juga memastikan bahwa disiplin ASN tetap menjadi perhatian utama. Pengawasan kehadiran dilakukan secara langsung, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak), guna menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Lebih lanjut, Joko kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap rencana penerapan WFA. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen menjaga kualitas layanan, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Adv)

Berita, Highlight, Pemerintahan, Peristiwa

Kabupaten Bintan Kekeringan, Sekitar 24 479 KK di Hampir Delapan Kecamatan Terdampak Kekurangan Air

Lingkar.co – Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) mengalami kekeringan saat di Jawa Tengah intensitas hujan cukup tinggi.

Pemkab Bintan mencatat setidaknya 24.479 KK yang tersebar di hampir delapan kecamatan terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih.

Kekeringan yang cukup mengkhawatirkan ini telah membuat volume 4 waduk yang selama ini menjadi sumber baku pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM menurun drastis bahkan kering menyeluruh.

Bupati Bintan Roby Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menginstruksikan agar menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak.Seluruh

OPD merespons dengan bergotong-royong secara swadaya untuk menyalurkan air bersih sesuai dengan lokasi dan jadwal penyaluran yang telah disusun. Sedikitnya lebih dari 150 ton air bersih disalurkan oleh 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari ini dan besok kita terus salurkan air bersih, semua OPD kita porsikan minimal 10 ton air bersih, jadi dua hari ini nanti hampir 300 ton air bersih yang kita salurkan,” kata Roby dalam siaran persny, Minggu (29/3/2026).

“Setelah penyaluran besok, kita evaluasi lagi dan kemungkinan akan dilakukan penyaluran lagi secara bertahap,” sambungnya.

Roby menegaskan, penyaluran bantuan air bersih memperhatikan titik-titik yang menjadi skala prioritas berdasarkan data yang ada.

“Prinsipnya kita liat skala prioritas, wilayah mana yang paling terdampak dan harus segera disalurkan,” jelasnya.

Roby bilang, langkah strategis tersebut menjadi solusi jangka pendek tercepat sembari mempersiapkan beberapa solusi jangka panjang.

Ia berharap, upaya saat ini bisa memberikan manfaat sekaligus mengurangi beban yang dirasakan masyarakat terdampak saat ini.

“Kami minta juga Lurah dan Kades hingga RT/RW, bantu koordinir di lapangan. Pastikan warga yang memang membutuhkan benar-benar mendapatkan,” tandasnya.

Menurut dia, musibah kekeringan yang melanda kabupaten Bintan harus disikapi dengan tindakan nyata yang meringankan beban masyarakat.

“Tantangan besar ini harus kita jawab dengan tindakan-tindakan konkret dan kolaborasi bersama” tuturnya.

Roby juga memastikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun formulasi terbaik untuk antisipasi jangka panjang dalam menghadapi musim kemarau yang memang rutin terjadi di Bintan ketika memasuki awal tahun. Berdasarkan laporan BMKG, lanjutnya, pada tahun ini terjadi antara di bulan Februari dan Maret.

“Banyak yang sudah kita bahas bersama rekan-rekan FKPD, BKMG, termasuk PDAM. Mulai dari penambahan sumber baku waduk, pendalaman volume waduk dan lain-lain,” ujarnya.

“Prospek ke depan kita persiapkan sematang mungkin, tapi yang terpenting saat ini kita lakukan dulu aksi jangka pendek untuk saudara-saudara kita yang terdampak” pungkasnya. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Pemerintahan

Gus Irfan Tegaskan Persiapan Operasional Haji 2026 Sudah 100 Persen

Lingkar.co – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi berjalan sesuai rencana (on track) dan telah mencapai progres hampir 100 persen. Hal tersebut disampaikan dalam acara pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.

Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi potret pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, perannya dinilai sangat strategis sebagai barometer keberhasilan nasional.

“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Menhaj di Jombang, Jum’at (27/3/2026).

Menyikapi besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai angka Rp18 triliun, Menhaj menyatakan bahwa aspek akuntabilitas menjadi harga mati. Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.

“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.

Langkah-langkah strategis ini, lanjut Menhaj, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Menhaj juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam tahap persiapan ini.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.

Acara ini ditutup dengan penguatan koordinasi antar-bidang guna memastikan seluruh skema pemberangkatan jemaah yang akan dimulai dalam waktu dekat dapat berjalan tanpa kendala teknis berarti. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan

Pascalibur Lebaran 2026, Bupati Cirebon Minta Pelayanan Cepat, Ramah dan Solutif

Lingkar.co – Bupati Cirebon Imron meminta para aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah dan solutif bagi masyarakat.

“Masyarakat sangat bergantung pada kehadiran kita. Mereka membutuhkan pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif. Oleh karena itu, mari kita hadir sebagai aparatur yang tidak hanya bekerja, tetapi juga melayani dengan hati,” ujar Imron.

Bupati menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam apel pagi sekaligus halalbihalal bersama seluruh perangkat daerah di halaman Kantor Bupati Cirebon, Rabu (25/3/2026).

Apel tersebut menjadi momentum awal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali menjalankan tugas pasca libur Idulfitri 1447 Hijriah dengan semangat baru dan komitmen peningkatan pelayanan publik.

Imron juga mengajak seluruh ASN untuk kembali menata ritme kerja secara profesional setelah libur Lebaran, dengan mengedepankan tanggung jawab dan dedikasi.

“Saya mengajak kita semua untuk kembali menata ritme kerja dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, untuk menghadirkan kembali semangat melayani dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Selain itu, Imron mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara individu, melainkan melalui kerja sama dan sinergi antarperangkat daerah.

“Tidak ada keberhasilan yang dicapai secara individu. Semua membutuhkan kerja sama, sinergi, dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah,” ujarnya.

Menutup arahan dalam apel, Imron mengajak seluruh ASN untuk memulai kembali tugas dengan niat baik dan tekad kuat demi kemajuan daerah.

“Mari kita awali kembali tugas kita hari ini dengan niat yang baik, hati yang bersih, serta tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Cirebon yang kita cintai,” pungkasnya.

Kegiatan apel pagi dan halalbihalal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat disiplin kerja, sinergi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)

Berita, Highlight, Pelayanan, Pemerintahan

Cek Pelayanan Publik Pascalibur Lebaran 2026, Sekda Kaltara Temukan Masalah Kedisiplinan ASN

Lingkar.co – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto melakukan Safari Perangkat Daerah ke sejumlah instansi, Kamis (26/3/2026). Hal itu dia lakukan untuk mengecek kesiapan layanan publik pascalibur hari raya Idulfitri 1447 Hijriah atau lebaran 2026.

Kunjungan ini mencakup beberapa instansi pelayanan publik, di antaranya Kantor Samsat Bulungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, layanan Samsat Keliling di Pasar Induk Tanjung Selor, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Selor.

Dalam peninjauan itu, Sekda mencatat beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kesiapan petugas layanan dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).

Di DPMPTSP, ia mendapati layanan belum berjalan optimal saat jam kerja berlangsung. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang belum hadir tepat waktu, serta pimpinan instansi yang sedang tidak berada di tempat pada saat kunjungan.

Denny menegaskan bahwa pelayanan publik memiliki peran penting, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Pelayanan publik harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran petugas dan kesiapan layanan sangat penting agar masyarakat dapat terlayani dengan baik,” kata Denny.

Ia juga menekankan bahwa disiplin dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Hasil kunjungan ini, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi internal guna mendorong perbaikan ke depan.

“Harapannya pelayanan dapat terus ditingkatkan dan berjalan secara konsisten,” ujarnya.

Safari Perangkat Daerah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara dalam memastikan pelayanan publik tetap optimal, khususnya setelah libur Idulfitri. (*)