Lingkar.co – Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jepara akan mempercepat normalisasi sungai di sejumlah desa untuk mendukung sektor pertanian di Kecamatan Pecangaan.
Menurutnya, penanganan sungai sangat penting, agar lahan pertanian dapat kembali produktif dan petani bisa berproduksi optimal pada tahun depan.
“Pada kegiatan ngantor di desa kali ini banyak persoalan terkait normalisasi sungai. Ini akan kita tindaklanjuti supaya petani bisa kembali berproduksi dan panen meningkat,” jelasnya saat Ngantor di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Selasa (23/12/2025).
Disampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk mempercepat penanganan. Jika proses administrasi dinilai terlalu lama, pihaknya siap mengambil langkah percepatan, melalui kolaborasi pendanaan.
“Kalau memang terlalu lama, nanti kita komunikasikan. Bisa kita instruksikan dengan iuran bersama, misalnya alat dari Pemkab Jepara, BBM dari BBWS, atau sebaliknya. Ini sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti secara cepat, agar petani bisa panen,” tegas Mas Wiwit, sapaan akrabnya.
Selain sektor pertanian, pengembangan tenun Troso juga menjadi perhatian. Dia menyebut, Pemkab Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) akan mengembangkan kembali Troso, sebagai kawasan wisata berbasis industri kreatif tenun.
“Tenun Troso akan kita kembangkan kembali. Kita dorong Disparbud untuk menghidupkan kembali wisata ke Troso,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan terkait progres pembangunan fasilitas Pendidikan, yakni Sekolah Rakyat (SR) yang saat ini tengah dibangun di wilayah Pakisaji. Rencananya, pada Agustus tahun depan, bangunan bisa digunakan dan aktivitas pembelajaran bisa dimulai.
“Pembangunan sudah berjalan, dengan anggaran kurang lebih Rp200 miliar. Nantinya diperuntukkan bagi sekitar 1.000 siswa, terdiri dari 600 siswa SD, serta sisanya dari jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, fasilitas tersebut diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2, termasuk untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara. Menurutnya, program dari pemerintah pusat ini menjadi bagian dalam mendukung upaya Pemkab Jepara, memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. (*)
Lingkar.co – Peringatan Hari Tani Nasional menjadi panggung kemarahan petani di Kecamatan Bayan Utara, Kabupaten Purworejo. Alih-alih dirayakan dengan sukacita, momen tersebut justru membuka luka lama, matinya saluran irigasi Kragilan yang sudah 15 tahun tak mengalirkan air.
Warga dari Desa Sambeng, Jrakah, Bringin, Pekutan, Bayan, hingga Pucangagung menumpahkan kekecewaan mereka melalui aksi protes pada Rabu (26/09/2025). Di sepanjang jalur irigasi, spanduk sindiran keras dibentangkan, memuat tulisan seperti; “15 Tahun Ora Mili Cuk,” ” Bapak KDM, Tolong Kami,” “Ora Butuh Janji, Butuh Banyu Mili,” hingga “Saluran Ada, Air Mana?”, sebuah seruan yang menohok pemerintah daerah maupun pusat atas kegagalan mengelola sumber air yang menjadi nyawa pertanian .
Bagi para petani, irigasi mati bukan sekadar masalah teknis, tetapi persoalan hidup. Muhaimin, petani asal Sambeng, menuturkan bahwa selama bertahun-tahun mereka harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk sekadar menanam. “Kami sudah terlalu lama menunggu. Tolong realisasikan saluran air ini, agar petani bisa hidup layak,” ujarnya.
Kondisi serupa dialami Tukimin, petani lain yang memilih membuat sumur bor agar sawahnya bisa diolah. “Modal besar, hasil tidak sebanding. Petani jadi korban,” keluhnya. Banyak petani bahkan memilih membiarkan lahan mereka terbengkalai karena perhitungan ekonomi tak lagi masuk akal. “Mau diolah, tidak untung. Dibiarkan, hati tidak tenang. Hidup segar, mati tak mau,” ungkap seorang petani dengan nada getir.
Padahal, pemerintah kerap menggembar-gemborkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Namun, di tingkat akar rumput, petani justru dipaksa bertahan sendirian.
“Hari Tani seharusnya menghargai pejuang pangan. Tapi kenyataannya, kami masih menjerit tanpa air,” ujar salah satu peserta aksi.
Selama 15 tahun, berbagai janji perbaikan terdengar, tapi tak satu pun berujung pada solusi nyata. Warga menduga persoalan ini tak hanya soal kerusakan fisik saluran, melainkan juga lemahnya komitmen anggaran dan pengawasan pemerintah.
Kini, mata masyarakat Bayan tertuju pada pemerintah daerah dan pusat. Mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar wacana. Sebab, tanpa irigasi, jargon ketahanan pangan hanyalah slogan kosong, dan Hari Tani akan terus dirayakan dengan kemarahan yang sama. (*)
Lingkar.co – Banjir kembali menggenangi jalan penghubung antara Desa Bulugede dan Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Rabu pagi (14/5/2025).
Genangan ini terjadi akibat limpasan air dari saluran irigasi yang tersumbat oleh tumpukan sampah.
Salah seorang sukarelawan, Purnomo, warga Tambakrejo, tampak memunguti sampah yang menyumbat saluran agar aliran air kembali lancar. Ia mengaku melakukan aksi tersebut atas inisiatif pribadi tanpa adanya permintaan dari perangkat desa.
“Saya kasihan melihat orang-orang yang lewat. Kalau sampah ini tidak diangkat, air akan melimpas ke mana-mana,” ujar Purnomo saat ditemui di lokasi.
Menurutnya, penyebab utama tersumbatnya aliran air adalah jembatan yang dibangun terlalu rendah, sehingga sampah mudah tersangkut dan menumpuk.
“Limpasan seperti ini sering terjadi. Selain airnya meluber seperti banjir, tumpukan sampah juga mengganggu jalan dan menimbulkan bau menyengat,” jelasnya.
Jalan ini merupakan jalur vital, terutama pada pagi hari. Selain digunakan siswa menuju sekolah dan warga berangkat kerja, jalan tersebut juga menjadi akses langsung menuju rumah dinas Bupati Kendal.
“Kalau tidak ada yang bersedia mengangkat sampahnya, ya airnya akan tetap melimpas. Tapi begitu dibersihkan, air langsung lancar kembali,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal, Sudaryanto, menyebutkan bahwa jembatan di atas saluran irigasi itu merupakan kewenangan pemerintah desa setempat. Meski demikian, pihaknya berjanji akan mengecek langsung ke lokasi untuk memastikan kondisinya.
“Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran irigasi. Kalau tidak ada sampah, airnya pasti mengalir dengan lancar,” tegas Sudaryanto.
Kondisi ini menjadi pengingat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus perlunya koordinasi lintas instansi untuk mengatasi masalah infrastruktur dan sampah di wilayah tersebut. (*)
Lingkar.co – Bupati Blora, H. Arief Rohman mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang lokasinya berada di antara Bojonegoro, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah.
Bupati menyampaikan itu saat menghadiri acara peninjauan lokasi bendung gerak Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/10/2023), oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.
Di acara yang juga dihadiri oleh Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto bersama Forkopimda dan sejumlah Kepala desa di masing masing wilayah, Bupati Arief menyatakan, kedepan Bendung Karangnongko diharapkan bisa mencegah kekeringan wilayah Blora Selatan.
Selain fungsi lain, seperti irigasi pertanian, pemenuhan kebutuhan air bersih, dan pariwisata. Dikatakan, selain gerbang dari Bojonegoro, nantinya juga akan dibangun gerbang bendungan dari sisi Kabupaten Blora.
“Pembangunan akan dimulai dari wilayah Bojonegoro terlebih dahulu karena di sisi Timur Bengawan Solo tidak banyak pemukiman, mayoritas hutan dan lahan kosong, lahannya sudah siap. Sedangkan wilayah Blora, sisi Barat Bengawan Solo menunggu kepastian relokasi pemukiman warga yang akan kita upayakan konsultasi bersama ke Kementerian tersebut,” papar Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu.
Saat meninjau lokasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sudah lama direncanakan. “Ini sudah lama (bendung gerak karangnongko – red) direncanakan. Bisa dilihat sekarang disekitar kering sekali dan tidak ada jalan lain harus ada air. Salah satu caranya yaitu dengan pembangunan bendung gerak ini,” ucapnya.
Menurut Menteri Basuki, Bendung Karangnongko merupakan long storage yang memanfaatkan teknologi bendung gerak di Sungai Bengawan Solo sepanjang 24 Kilometer, sehingga nantinya dapat menampung air dengan kapasitas 59 juta M3.
“Kita terlebih dahulu bangun di daerah kering di Sungai Bengawan Solo, jadi tidak menyentuh masyarakat. Kalau sudah jadi kita bangun cofferdam untuk mengalirkan air baru kita bangun bendungannya.”
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 yakni Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Secara teknis, Bendung ini memiliki luas genangan 1.027 Hektar untuk mengairi daerah irigasi seluas 6.950 hektare di Kabupaten Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya.
Suplai air irigasi Bendungan Karangnongko akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Karangnongko Kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.746 hektare dan DI Karangnongko Kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 hektare.
“Ini adalah pengecualian, izin keluar dari Bapak Presiden langsung untuk membangun Karangnongko. Sedangkan untuk yang lain tidak ada (pembangunan baru lagi). Semua kita lakukan dengan niat baik,” ucap Menteri Basuki.
“Saya kira kami mendukung sekali usulan masyarakat untuk bisa membangun bendung gerak ini. Pernak-pernik masalahnya pasti ada, terutama masalah sosial. Tetapi kami sudah membangun 61 bendungan dan Alhamdulillah semua berjalan lancar. Saya yakin pembangunan Bendungan Karangnongko pun akan lancar sampai selesai,” pungkasnya.
Kontribusi Perekonomian
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto: dokumentasi
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di Blora dan Bojonegoro melalui sektor pertanian.
Sebab, di sekitar bendungan rencananya akan dikembangkan sektor agrobisnis secara produktif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat.
“Inti dari kemakmuran adalah air dan konektivitas. Jadi konsep kami, ada air, ada konektivitas, dan ada industri yang mengambil dari produk para petani. Jadi itu yang kita harapkan mengangkat kemakmuran di sini,” kata Pratikno.
Diketahui, percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dilakukan untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Adanya suplai air dari bendungan ini mampu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Sedangkan debit airnya sebelah kiri sebesar 2,85 m3/detik dan sebelah kanan sebesar 7,90 m3/detik.
Suplai air irigasi Bendungan Karangnongko diharapkan juga mampu sampai ke kawasan Solo Valley Werken (62.000 hektare). Selain itu, keberadaan Bendungan Karangnongko nantinya juga membawahi tiga bendung gerak lain yang meliputi Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat dan Bendung Gerak Sembayat. (Adv)
KARANGANYAR, Lingkar.co – Sejumlah wanita dewasa tercebur masuk saluran irigasi setelah penyangga tempat jualan yang dari bambu yang mereka injak tidak kuat menahan beban.
Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa nahas yang terjadi di depan sebuah pabrik di Kecamatan Jaten, Karanganyar. Namun, peristiwa tersebut sempat jadi perhatian setelah video kejadian viral.
“Peristiwanya terjadi Sabtu (23/1/2021) sekitar pukul 11.00 WIB. TKP (Tempat Kejadian Perkara, red) di Depan PT Bangun Maju Lestari yang beralamat di Jln. Mojo Km 3, Dusun Sawahan, Desa Jaten, Kecamatan Jaten,” kata Kapolsek Jaten Iptu Achmad Riedwan Prevost, kemarin (25/1/2021).
Kapolsek menjelaskan, setelah muncul informasi dari media sosial mengenai peristiwa ambrolnya penyangga yang menjadi tempat jualan tersebut. Kemudian, pihaknya melakukan pengecekan tempat kejadian peristiwa.
“Tadi pukul 13.00, Kepala SPK Aiptu Haryono bersama Bripka Yanuar melakukan pemeriksaan di tempat kejadian,” ujar Kapolsek.
Saat di TKP, Polisi meminta keterangan kepada beberapa saksi termasuk kepada dua satpam PT Bangun Maju Lestari. Dari keterangan, penyebab kejadian diperkirakan, kayu papan penyangga sudah lapuk dan tidak kuat menyangga beban yang terlalu berat sehingga patah dan ambruk.(jok/lut)
