Arsip Tag: Jemaah Haji Indonesia

Impian Penjual Ikan Asin Sejak Tahun 1960, Akhirnya Naik Haji

Lingkar.co – Rasa syukur, dan bangga tak dapat disembunyikan Emen Endjum (83), cita-cita nenek penjual Ikan asin ini untuk naik haji akhirnya terwujud

Nenek Emen berasal dari Kiarancondong, Sukajadi Bandung. Ia merupakan jemaah tertua dari Bandung yang tiba Bandar Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, Kamis (23/4/2026) sekira 15.40 waktu setempat.

Nenek Emen tergabung dalam kloter 2 KJT. Emen mengaku selama ini ia berjualan ikan asin dan beras di pasar dekat tempat tinggalnya.

“Saya jualan ikan asin dan beras sejak tahun 1960. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya tabung sedikit-sedikit untuk naik haji,” akunya saat transit di Bandara Madinah bersiap menunggu bus untuk ke hotel Madinah.

Ia mengaku sebelum bisa naik haji tahun ini, dirinya telah melaksnakan ibadah umrah di tahun 2018.

“Saya tahun 2018 umrah sama anak saya, namun citaanak saya ini sudah meninggal. Habis pulang umrah langsung daftar haji dan alhamdulillah tahun ini bisa berangkat,” ujarnya dengan wajah ceria duduk di kursi roda.

Dengan penuh harap ia berujar doa semoga ibadahnya selama di Tanah Suci berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi haji yang mabrur.

“Saya bersyukur bisa haji tahun ini. Semoga anak dan cucu-cucu saya bisa naik haji (melaksanakan ibadah haji, red),” pungkasnya. (*)

Singgih Januratmoko: Embarkasi Haji Berbasis Hotel di Yogyakarta Lebih Efisien, Layak Jadi Percontohan Nasional

Lingkar.co – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menilai keberangkatan kloter perdana jemaah haji dari Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai tonggak penting dalam transformasi pelayanan haji di Indonesia.

Menurutnya, konsep embarkasi berbasis hotel yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inovasi strategis yang patut dijadikan model nasional.

“Pendekatan ini jauh lebih efisien dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah. Tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia,” ujar Singgih dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/04/2026).

Ia menekankan bahwa penggunaan hotel sebagai pusat layanan embarkasi menjadi solusi cerdas dibandingkan pembangunan asrama haji baru yang membutuhkan anggaran besar.

Dengan skema ini, kata dia, pemerintah dapat menghemat biaya sekaligus mengalokasikan anggaran ke sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga melihat dampak ekonomi yang signifikan dari kebijakan ini, khususnya bagi masyarakat di sekitar Kulon Progo. Aktivitas jemaah haji yang terpusat di hotel dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM lokal.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi melepas kloter perdana jemaah haji melalui embarkasi YIA. Sebanyak ratusan jemaah diberangkatkan menuju Tanah Suci, menandai dimulainya operasional embarkasi haji berbasis hotel di wilayah tersebut.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan bahwa konsep ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, modern, dan manusiawi bagi jemaah.

Dengan dukungan berbagai pihak, embarkasi YIA diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efisien dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

Keberangkatan kloter perdana ini sekaligus menjadi catatan sejarah baru bagi DIY dalam penyelenggaraan haji, dengan menghadirkan sistem layanan yang inovatif, terintegrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat. (*).

Kloter Pertama Calon Jemaah Haji Jateng Berangkat 22 April, Dibagi Embarkasi Solo dan Yogyakarta

Lingkar.co -;Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan kesiapannya, untuk memberangkatkan kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Jawa Tengah, pada Rabu (22/4/2026) dini hari.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, usai menghadiri Halal bihalal lintas angkatan alumni KBIHU Muhammadiyah Kota Semarang, Minggu, (19/4/2026) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Jl Pahlawan Kota Semarang.

Mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin, sapaan akrabnya, mengatakan hal yang penting menjadi perhatian pada tahun ini adalah ada dua embarkasi yang akan menjadi tempat pemberangkatan jemaah haji. Yakni Embarkasi Solo, dan Embarkasi Yogyakarta.

“Harapannya, pembagian tersebut akan memperlancar proses keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji asal Jawa Tengah,” katanya.

Kepada jemaah KBIHU Muhammadiyah, Gus Yasin berpesan agar jemaah mengikuti manasik sesuai dengan arahan, jangan sampai memisahkan diri.

Selain itu juga tetap melaksanakan urutan ibadah sebagaimana sudah diatur oleh ketua rombongan. Gus Yasin juga menyinggung situasi geopolitik terkait perang Iran, Israel, dan Amerika yang sering ditanyakan calon jemaah kepada dirinya. Dia meyakinkan calon jemaah tidak terganggu dengan perang tersebut.

“Sampai saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementrian Haji dan Umroh, sudah mengumumkan bahwa pemberangkatan haji Indonesia tidak terganggu dengan perang tersebut,” tegasnya.

Ketua LPHU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Ahmad Furqon, dalam sambutannya mengatakan, jemaah haji KBIHU Muhammadiyah Kota Semarang yang akan berangkat 354 orang. Ditambah dengan petugas, menjadi 360 orang, yang akan menjadi satu kloter.

“KBIHU Muhamamdiyah sudah berdiri sejak 1996 dan rata-rata setiap tahunnya memberangkatkan sekitar 300 jamaah,” jelasnya.

Pihaknya memberikan apreasiasi atas fasilitasi Pemprov Jateng dan Kementerian Haji Umroh di Jateng yang telah memberikan pelayanan, perlindungan, dan bimbingan kepada jemaah, terutama mempersiapkan kelancaran keberangkatan jemaah. Dia berharap, melalui halal bi halal akan memperat ukhuwah Islamiyah antar jemaah serta mewujudkan dan menjaga kemabruran haji. (*)

Jemaah Haji Tak Perlu Antre Pemeriksaan Imigrasi di Arab Saudi

Lingkar.co – Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, menegaskan proses keimigrasian jemaah haji Indonesia sudah selesai di Tanah Air melalui layanan Mecca Route. Dirinya juga sudah melakukan pengecekan kesiapan layanan Mecca Route di Bandara Adi Soemarmo bersama General Manager bandara.

“Melalui Mecca Route, proses imigrasi Arab Saudi sudah diselesaikan di Indonesia. Artinya, setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi antre lama untuk pemeriksaan imigrasi,” ujar Ian, Minggu (12/4/2026).

Ia menekankan, hasil utama dari layanan ini adalah efisiensi waktu dan kenyamanan jemaah saat tiba di Tanah Suci.

“Ini yang ingin kita capai adalah jemaah bisa langsung melanjutkan perjalanan tanpa kelelahan akibat antrean panjang. Jadi mereka bisa lebih fokus mempersiapkan ibadahnya,” jelasnya.

Selain itu, Ian memastikan kesiapan seluruh alur layanan agar manfaat Mecca Route dapat dirasakan secara optimal oleh jemaah.

“Kita pastikan semua proses, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga keberangkatan, berjalan mulus sehingga manfaat layanan ini benar-benar dirasakan jemaah,” katanya.

Keesokan harinya, Minggu (12/04/2026), Ian melanjutkan pengecekan kesiapan pelaksanaan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Solo bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jawa Tengah.

Dalam peninjauan tersebut, ia menyoroti pentingnya kesiapan asrama sebagai bagian dari rangkaian pelayanan yang berdampak langsung pada kenyamanan jemaah.

“Asrama haji ini menjadi titik awal pengalaman jemaah. Kalau di sini sudah nyaman, tertib, dan terlayani dengan baik, maka perjalanan ibadah mereka juga akan dimulai dengan lebih tenang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan layanan di embarkasi harus mendukung kelancaran proses keberangkatan secara menyeluruh.

“Kita ingin memastikan jemaah berangkat dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental, tanpa kendala teknis yang berarti,” tambahnya.

Ian juga menegaskan bahwa sinergi antar pihak menjadi kunci untuk memastikan seluruh layanan berjalan efektif dan berdampak nyata.

“Hasil yang kita kejar adalah pelayanan yang cepat, efisien, dan nyaman. Itu hanya bisa tercapai jika koordinasi antar semua pihak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Melalui optimalisasi layanan Mecca Route dan kesiapan embarkasi, Kemenhaj menargetkan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini dapat berlangsung lebih lancar, efisien, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah sejak dari Tanah Air hingga tiba di Arab Saudi. (*)

Transformasi ke Sistem Digital, Inovasi Percepatan Layanan Haji

Lingkar.co – Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, mengatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) tengah melakukan percepatan layanan di dalam negeri melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan bertranformasi ke sistem digital.

Menurut dia, jemaah haji harus mendapatkan pelayanan yang cepa, tepat dan memuaskan.

“Kualitas layanan haji harus bertumpu pada tiga dimensi utama, yaitu, kecepatan layanan, ketepatan layanan dan nilai kepuasan, yang diukur dari persepsi jemaah setelah membandingkan pelayanan yang diterima dengan harapan mereka,” ujar Ian, Jum’at (10/4/2026).

Ia menyampaikan hal tersebut saat diskusi panel pada agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang.

Ian melanjutkan, inovasi yang dilakukan terintegrasi pada digitalisasi layanan akomodasi serta penerapan fast track di asrama haji untuk mempercepat proses keberangkatan.

“Selain itu, dilakukan standarisasi layanan konsumsi berbasis produk Nusantara dengan kandungan gizi seimbang serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.

Ian mengungkapkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatan layanan pelunasan Bipih haji reguler melalui percepatan verifikasi data dan penguatan informasi berbasis digital seperti website dan SMS blast.

“Layanan pelimpahan nomor porsi dan pembatalan haji juga disederhanakan dengan memastikan kepastian waktu serta transparansi informasi kepada jemaah,” jelas Ian.

Tidak hanya itu, Ditjen Pelayanan Haji juga memperkuat akurasi dan validasi data jemaah melalui pemutakhiran berkala dan pencegahan duplikasi data. Monitoring pengisian kuota haji turut ditingkatkan agar pemenuhan kuota dapat dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

“Penyampaian informasi kepada jemaah juga diperkuat melalui notifikasi proaktif, termasuk informasi pelunasan, status layanan, hingga refund pembatalan,” tegasnya lagi.

Sementara itu, untuk layanan haji di luar negeri, Ian mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja syarikah di Arab Saudi berbasis teknologi informasi dengan sistem monitoring terintegrasi. Penyediaan akomodasi di

Madinah juga dirancang dengan skema multi-year guna menjamin ketersediaan dan efisiensi layanan, sekaligus mendukung pembiayaan subsidi haji.

Layanan konsumsi pun dioptimalkan melalui penyediaan makanan siap saji (RTE) dan bumbu paste yang menjaga cita rasa Nusantara.

Pada sektor haji khusus, Ditjen Pelayanan Haji mengembangkan sistem informasi berbasis IT untuk layanan batal porsi, lunas tunda, dan batal lunas, guna mempercepat proses administrasi.

“Selain itu, dikembangkan pula sistem pengisian kuota petugas haji khusus secara digital serta peningkatan akurasi data daftar tunggu jemaah melalui validasi dan pemutakhiran berkala,” pungkas Ian.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji berharap dapat menghadirkan layanan haji yang lebih cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah. (*)

Cegah Pemberangkatan Jemaah Haji Ilegal, Kemenhaj Gandeng Keimigrasian

Lingkar.co – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Langkah tersebut diambil untuk menguatkan peran strategisnya dalam mencegah praktik haji ilegal pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenhaj menjadi langkah penting dalam menyelaraskan strategi pengawasan dan pencegahan, guna memastikan seluruh jemaah Indonesia berangkat melalui prosedur resmi serta terlindungi dari praktik ilegal.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah dalam siaran persnya, Jum’at (3/4/2026).

Ia melanjutkan, penguatan pengawasan ini juga diiringi dengan langkah deteksi dini yang dilakukan di berbagai daerah, sebagai bagian dari komitmen Kemenhaj dalam menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pertukaran data.

“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” kata Gunawan.

Dari sisi koordinasi lintas kementerian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menekankan bahwa sinergi menjadi kunci utama dalam menutup celah keberangkatan jemaah ilegal.

“Jika satu orang jemaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan milyar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ungkap Achmad.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.

“Jemaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Achmad menegaskan pentingnya pembentukan tim gabungan lintas kementerian untuk memperkuat langkah preventif secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan jemaah.

Kemenhaj memandang sinergi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan nasional, sekaligus memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan pencegahan, serta memastikan seluruh jemaah haji yang berangkat pada 2026 dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman serta secara sah,” tutupnya. (*)

Waspadai Eskalasi dan Geopolitik di Timur Tengah, Kemenhaj RI Siapkan Skenario Mitigasi

Lingkar.co – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus memacu persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, mengungkapkan, pihaknya telah menyusun langkah-langkah luar biasa untuk menghadapi situasi geopolitik di kawasan. Timur Tengah

“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji.

Ia menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).

Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada kesiapan teknis, tetapi juga pada aspek keselamatan jemaah di tengah dinamika global serta kemudahan pilihan ibadah.

Selain faktor keamanan, Puji menjelaskan bahwa pemerintah sedang mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal/penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) untuk menjaga kelancaran arus jemaah.

Terkait kewajiban pembayaran Dam (denda/sembelihan), Puji menekankan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jemaah.

“Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air,” ujarnya.

“Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka,” sambungnya.

Senada dengan Puji, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan bahwa tim di lapangan bekerja intensif.

Ia menyebut kesiapan transportasi, hotel, dapur katering, hingga layanan kesehatan terus dimatangkan sebelum kloter pertama tiba.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, memberikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar aspek pengawasan di titik krusial tidak boleh longgar.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat,” tegas Dailami.

Kunjungan yang dihadiri oleh anggota DPD RI dari berbagai provinsi ini ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur penyedia layanan katering jemaah haji tahun ini di Madinah untuk memastikan standar kualitas konsumsi tetap terjaga. (*)

Potensi Kenaikan Bahan Bakar Berdampak Pada Biaya Penerbangan Jemaah Haji

Lingkar.co – Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, mengatakan menyampaikan bahwa secara umum seluruh persiapan haji oleh pemerintah Arab Saudi telah dilakukan dengan matang.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap dinamika global, khususnya terkait energi.

Oleh karena itu, ia mengingatkan salah satu yang menjadi perhatian bersama adalah potensi kenaikan harga bahan bakar yang dapat berdampak pada biaya penerbangan jemaah haji.

“Kenaikan harga bahan bakar perlu menjadi perhatian bersama, sehingga kedua negara dapat mengantisipasi agar layanan penerbangan tetap optimal,” ujarnya dalam pertemuan bilateral dengan Wamenhaj RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Madinah.

Menanggapi hal tersebut, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil langkah mitigasi untuk menjaga kualitas layanan, baik dari sisi transportasi maupun konsumsi jemaah haji selama di Tanah Suci.

“Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, terutama terkait keamanan penerbangan dan ketersediaan logistik pangan,” ujar Dahnil Rabu (1/4/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto tetap berfokus pada keselamatan jemaah haji dengan dua aspek utama, yakni keamanan penerbangan dan kesiapan logistik pangan.

Selain itu, berdasarkan hasil peninjauannya ke sejumlah dapur katering di Arab Saudi, Dahnil memastikan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pangan.
Untuk itu ia mendorong agar dapur-dapur penyedia makanan memiliki cadangan bahan baku hingga tiga bulan, termasuk makanan siap saji untuk berbagai kondisi darurat.

Langkah ini diharapkan mampu menjamin kenyamanan dan kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. (*)

Gus Irfan Tegaskan Persiapan Operasional Haji 2026 Sudah 100 Persen

Lingkar.co – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi berjalan sesuai rencana (on track) dan telah mencapai progres hampir 100 persen. Hal tersebut disampaikan dalam acara pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.

Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi potret pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, perannya dinilai sangat strategis sebagai barometer keberhasilan nasional.

“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Menhaj di Jombang, Jum’at (27/3/2026).

Menyikapi besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai angka Rp18 triliun, Menhaj menyatakan bahwa aspek akuntabilitas menjadi harga mati. Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.

“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.

Langkah-langkah strategis ini, lanjut Menhaj, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Menhaj juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam tahap persiapan ini.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.

Acara ini ditutup dengan penguatan koordinasi antar-bidang guna memastikan seluruh skema pemberangkatan jemaah yang akan dimulai dalam waktu dekat dapat berjalan tanpa kendala teknis berarti. (*)

Komitmen Komenhaj, Haji Inklusif bagi Lansia, Disabilitas, dan Perempuan

Lingkar.co – Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh jemaah Indonesia, termasuk lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menghadiri acara “Diseminasi dan Diskusi Publik tentang Hasil Pemantauan Haji Inklusif” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Dalam sambutannya, Puji Raharjo menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak setiap muslim tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik.

“Haji adalah hak dan kewajiban bagi seluruh umat muslim, tidak terkendala suku, bangsa, maupun kondisinya,” ujar Puji Raharjo, Senin (19/3/2026).

Puji melanjutkan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan regulasi serta penguatan kebijakan yang mendorong penyelenggaraan haji yang semakin inklusif.

“Alhamdulillah kita dalam perbaikan regulasi terus digaungkan tentang inklusivitas. Kalau haji bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi juga harus ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semua jemaah haji tanpa memandang kondisinya harus mendapatkan jaminan layanan yang sama,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa prinsip utama pelayanan haji Indonesia berlandaskan pada nilai aman, manusiawi, dan aksesibel bagi seluruh jemaah Indonesia, sebagai dasar penguatan layanan haji yang inklusif.

“Kami terus mengedepankan dan memperluas koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh organisasi dan lembaga disabilitas, sehingga kita dapat memberikan ruang yang sama dan ke depan pelayanan jemaah haji menjadi semakin inklusif,” kata Puji Raharjo.

Sementara, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengapresiasi respons cepat Kementerian Haji dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi terkait layanan haji bagi penyandang disabilitas.

“Kementerian Haji ketika kami memberikan solusi langsung dilakukan. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, pelayanan Daker Mekkah 2025 bahkan mendapat apresiasi dari perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujar Dante.

Ia juga menilai beberapa layanan sudah menunjukkan perbaikan, termasuk penyediaan konsumsi bagi jemaah berkebutuhan khusus.

“Makanan untuk lansia dan jemaah disabilitas juga sudah cukup baik. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan khusus jemaah,” lanjutnya.

Namun demikian, Dante menekankan masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, terutama terkait pendampingan bagi jemaah disabilitas selama menjalankan ibadah haji.

“Perlu pendampingan khusus untuk jemaah disabilitas. Misalnya jemaah yang membutuhkan kursi roda, jangan sampai terpisah dengan pendampingnya, karena itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan mereka,” tegas Dante.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KND Deka Kurniawan, Komisioner KND Jonna AD, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, serta perwakilan dari Kementerian HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin), serta berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi disabilitas lainnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting secara daring.

Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendorong penyelenggaraan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, sebagai bagian dari transformasi pelayanan haji Indonesia menuju sistem yang semakin inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh jemaah. (*)