Arsip Tag: Transformasi

Paramitha Gandeng Perantau Jakarta Lakukan Transportasi Total Brebes Beres

Lingkar.co – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mencanangkan transformasi besar-besaran dalam visi Brebes Beres yang ia usung sebagai orang nomor satu di wilayah tersebut.

Paramitha memaparkan, konsep Brebes Beres menargetkan tiga pilar. Yakni; Beres Birokrasinya, Beres Ekonominya dan Beres SDM-nya.

Paramitha menegaskan,dirinya ingin birokrasi bisa memberikan layanan publik cepat, transparan, dan berbasis digital melalui Mall Pelayanan Publik serta penguatan Satu Data Brebes.

Selanjutnya, Paramitha ingin mendorong hilirisasi pertanian, terutama bawang merah dan digitalisasi UMKM agar produk lokal menembus pasar internasional.

Terakhir, ia menargetkan Investasi pada manusia melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan industri serta penguatan literasi digital.

“Kita tidak bisa lagi hanya bertumpu pada produksi bahan mentah. Brebes harus bergerak menuju hilirisasi agar petani memperoleh nilai tambah. Investasi terbesar kita bukan hanya pada infrastruktur, tapi pada manusia Brebes itu sendiri,” tegasnya, Sabtu (25/4/2026).

Ia memaparkan semua itu saat hadir dalam diskusi panel Majlis Silaturahmi Warga Brebes (MASIGAB) bertajuk Urun Rembug Brebes Beres untuk Indonesia yang Lebih Baik, di Auditorium Pusdiklat Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam forum strategis yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan para perantau tersebut, Paramitha menekankan bahwa kemajuan Brebes tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD semata, melainkan butuh sinergi kolektif.

Paramitha secara khusus mengajak para perantau Brebes untuk pulang ke rumah secara gagasan maupun investasi. Menurutnya, perantau adalah aset strategis yang memiliki jejaring luas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mempercepat inovasi di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro berkesempatan hadir dan memberikan catatan menarik mengenai karakteristik masyarakat Brebes.

Ia mengakui bahwa warga Brebes dikenal sangat kritis atau dalam bahasa lokal lazim disebut demen maido (sering mencela atau mengkritik).

“Orang Brebes itu wataknya kritis. Apa saja dikritik dulu, mau benar atau salah dikritik dulu. Namun, kita harus berprasangka baik bahwa itu adalah bentuk kepedulian. Sekarang, tidak ada pilihan lain selain kita semua harus support dan bareng-bareng membereskan Brebes,” tuturnya.

Juri Ardiantoro menambahkan, mengejar ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membutuhkan akselerasi luar biasa.

“Kalau kita lari, daerah lain juga lari. Maka sekecil apa pun inisatif kita, harus dilakukan sekarang untuk membantu percepatan perkembangan Brebes,” tandasnya. (*)

Pemkot Bandung Awasi WFH ASN dengan Presensi Digital Berbasis Lokasi

Lingkar.co – Pemerintah Kota Bandung terus mengawasi pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan optimal, disiplin dan akuntabel.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Surat Edaran Wali Kota Bandung terkait pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka penghematan energi di lingkungan Pemkot Bandung.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pelaksanaan WFH menunjukkan hasil yang positif. ASN dinilai mampu beradaptasi dengan baik, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik.

Sebanyak 1.354 ASN tercatat menjalankan skema kerja WFH. Dalam pelaksanaannya, setiap ASN diwajibkan melakukan presensi sebanyak tiga kali sehari, pagi, siang dan sore melalui aplikasi Gercep Asik Mobile dengan sistem berbasis lokasi (geo-location). Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan kedisiplinan serta transparansi kehadiran pegawai.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan bahwa secara umum ASN tidak mengalami kendala dalam penerapan sistem ini, mengingat mekanisme presensi digital telah digunakan sebelumnya pada skema kerja WFO maupun WFA.

“Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menjaga produktivitas ASN meskipun bekerja dari rumah. Sistem yang ada juga memungkinkan pengawasan berjalan secara real-time dan akurat,” ujar Evi, Senin (13/4/2026).

Dalam aspek pengawasan, BKPSDM memanfaatkan dashboard monitoring presensi yang terintegrasi dengan sistem geo-location. Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi potensi kecurangan atau manipulasi data lokasi kehadiran.

Dari hasil evaluasi, terdapat 137 ASN yang teridentifikasi melakukan mobilitas di luar radius lokasi yang ditentukan selama jam kerja. Terhadap hal ini, Pemkot Bandung akan melakukan pembinaan dan penegakan aturan, termasuk pemberlakuan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi yang tidak memenuhi ketentuan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar fleksibilitas kerja, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih modern dan akuntabel.

“Kami ingin memastikan bahwa WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana kinerja tetap terukur, disiplin tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh turun. Dengan sistem monitoring berbasis teknologi, kami pastikan akuntabilitas tetap menjadi prioritas,” ujar Farhan.

“WFH ini juga menjadi momentum untuk mendorong ASN lebih adaptif terhadap digitalisasi, sekaligus membangun budaya kerja yang berbasis output, bukan sekadar kehadiran fisik. Karena itu, pengawasan akan terus kami perkuat dan bagi yang tidak disiplin tentu akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi kinerja ASN maupun dampaknya terhadap efisiensi energi.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak mengurangi standar pelayanan publik. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi energi sekaligus memperkuat budaya kerja yang adaptif, disiplin dan berbasis kinerja.

Ke depan, Pemkot Bandung akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi ASN maupun masyarakat. (*)

Transformasi ke Sistem Digital, Inovasi Percepatan Layanan Haji

Lingkar.co – Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, mengatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) tengah melakukan percepatan layanan di dalam negeri melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan bertranformasi ke sistem digital.

Menurut dia, jemaah haji harus mendapatkan pelayanan yang cepa, tepat dan memuaskan.

“Kualitas layanan haji harus bertumpu pada tiga dimensi utama, yaitu, kecepatan layanan, ketepatan layanan dan nilai kepuasan, yang diukur dari persepsi jemaah setelah membandingkan pelayanan yang diterima dengan harapan mereka,” ujar Ian, Jum’at (10/4/2026).

Ia menyampaikan hal tersebut saat diskusi panel pada agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang.

Ian melanjutkan, inovasi yang dilakukan terintegrasi pada digitalisasi layanan akomodasi serta penerapan fast track di asrama haji untuk mempercepat proses keberangkatan.

“Selain itu, dilakukan standarisasi layanan konsumsi berbasis produk Nusantara dengan kandungan gizi seimbang serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.

Ian mengungkapkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatan layanan pelunasan Bipih haji reguler melalui percepatan verifikasi data dan penguatan informasi berbasis digital seperti website dan SMS blast.

“Layanan pelimpahan nomor porsi dan pembatalan haji juga disederhanakan dengan memastikan kepastian waktu serta transparansi informasi kepada jemaah,” jelas Ian.

Tidak hanya itu, Ditjen Pelayanan Haji juga memperkuat akurasi dan validasi data jemaah melalui pemutakhiran berkala dan pencegahan duplikasi data. Monitoring pengisian kuota haji turut ditingkatkan agar pemenuhan kuota dapat dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

“Penyampaian informasi kepada jemaah juga diperkuat melalui notifikasi proaktif, termasuk informasi pelunasan, status layanan, hingga refund pembatalan,” tegasnya lagi.

Sementara itu, untuk layanan haji di luar negeri, Ian mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja syarikah di Arab Saudi berbasis teknologi informasi dengan sistem monitoring terintegrasi. Penyediaan akomodasi di

Madinah juga dirancang dengan skema multi-year guna menjamin ketersediaan dan efisiensi layanan, sekaligus mendukung pembiayaan subsidi haji.

Layanan konsumsi pun dioptimalkan melalui penyediaan makanan siap saji (RTE) dan bumbu paste yang menjaga cita rasa Nusantara.

Pada sektor haji khusus, Ditjen Pelayanan Haji mengembangkan sistem informasi berbasis IT untuk layanan batal porsi, lunas tunda, dan batal lunas, guna mempercepat proses administrasi.

“Selain itu, dikembangkan pula sistem pengisian kuota petugas haji khusus secara digital serta peningkatan akurasi data daftar tunggu jemaah melalui validasi dan pemutakhiran berkala,” pungkas Ian.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji berharap dapat menghadirkan layanan haji yang lebih cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah. (*)

Usung Perubahan, Arwani Thomafi Sebut 20 DPW PPP Ingin Ganti Ketum DPP

Lingkar.co – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menyebut sebanyak 20 DPW PPP se Indonesia termasuk dari Jatim sepakat ingin memilih Ketua Umum (Ketum) PPP yang baru.

“Lebih dari 20 DPW menginginkan perubahan, ingin ketua umum baru, termasuk para pimpinan majelis, para kiai mendorong Muktamar 2025 adalah momentum untuk memilih ketum baru,” ujarnya dilansir dari Detik pada Selasa (12/5/2025).

Arwani mengklaim hal itu juga selaras dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP. Ia berkata, kader PPP ingin tema transformasi menjadi landasan untuk perubahan di partai Kakbah.

“Hal ini sejalan dengan spirit rekomendasi Mukernas yang mendorong agar Muktamar 2025 bertemakan transformasi PPP untuk Indonesia. Transformasi sebagai keinginan adanya perubahan baik dari kepemimpinan, tata kerja, keorganisasian, juga cara pandang termasuk strategi pemenangan pemilu itu harus menjadi mainset agenda perubahan,” bebernya.

Lebih lanjut putra (alm) Ahmad Thoyfur ini mengatakan hal itu saat menghadiri acara Halal Bihalal yang dilaksanakan oleh DPW PPP Jawa Timur. Halal Bihalal yang dihadiri oleh kader Jatim serta pengurus DPP PPP ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi menjelang Muktamar PPP.

Ia bahkan menyebut DPW PPP Jatim telah satu suara untuk mengusung perubahan pada Muktamar 2025 ini.

“Jadi sudah diamanatkan Muktamar di antara Agustus atau September. Penting untuk DPW mengkonsolidasikan kekuatan struktur, bahwa PPP Jatim juga kompak dan solid untuk mengusung agenda perubahan di Muktamar 2025,” kata Arwani di Kantor DPW PPP Jatim, Minggu (11/5/2025

Sementara Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab menegaskan seluruh 38 DPC PPP kabupaten/kota se Jawa Timur kompak ingin perubahan.

“Jadi untuk Jawa Timur kompak 38 kabupaten/kota bahwa semua menghendaki untuk perubahan, transformasi total. Jadi otomatis ganti ketua umum,” jelas Mundjidah didampingi Bendahara PPP Jatim Agus Mashuri.

“PPP Jatim akan ikut DPP untuk mencari kandidat yang tepat. Misi kita adalah menyelamatkan partai agar kembali lagi ke parlemen. Kita ikut DPP, karena kesiapan dan komunikasi tentu DPP banyak yang melakukan. PPP Jatim kompak dan satu suara. Yang penting ketua umum baru nanti bisa membawa partai kembali ke Senayan,” tandasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Tutup HUT 123, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Employee Gathering

Lingkar.co – PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 menggelar gathering di Lubana Sengkol, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (5/5/2024). Kegiatan dengan konsep employee gathering tersebut diikuti seluruh pegawai PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2.

Pemimpin PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2, Endang Pertiwi menuturkan, employee gathering dengan tema 123 Go! tersebut sekaligus menutup rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-123 Pegadaian.

Gathering ini juga rangkaian HUT ke-123 Pegadaian dan juga menandakan sebagai aba-aba untuk siap bertanding pada industri keuangan sekaligus menyiapkan para insan Pegadaian untuk menang,” kata Endang Pertiwi, dalam keterangan tertulisnya.

Dijelaskan, employee gathering tersebut diisi dengan berbagai permainan yang menarik. Para pegawai dilibatkan secara aktif dalam proses permainan yang kreatif.

“Dengan game-game itu diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar pegawai dan terbentuk kekompakan serta mental juara para insan Pegadaian,” jelasnya.

Dengan begitu, diharapkan bisnis Pegadaian selalu bergerak dan bertumbuh. Sehingga, para pegawai yang merupakan insan Pegadaian dapat berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat dengan program dan produk Pegadaian yang dimiliki.

Endang Pertiwi menambahkan, PT Pegadaian kini telah mengalami transformasi yang menjadikan fokus perusahaan tidak hanya sebatas pada layanan gadai, tetapi juga pada berbagai program yang dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Bahkan, transaksi Pegadaian kini juga bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital Services (PDS). Melalui aplikasi tersebut, nasabah tidak harus datang ke outlet untuk melakukan transaksi apapun, cukup menggunakan smartphone dari rumah.

“Untuk produk, kini Pegadaian tak hanya fokus pada gadai saja, tapi banyak produk baik investasi maupun pembiayaan yang bisa diakses masyarakat. Di antaranya tabungan emas hingga kredit usaha rakyat (KUR),” paparnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh insan Pegadaian, Endang Pertiwi optimistis Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 dapat mencapai tujuan untuk “MengEMASkan Indonesia”.

Dalam employee gathering tersebut, digelar lomba memancing dan aneka fun game yang diikuti seluruh pegawai PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2. Selain itu, juga digelar penyerahan penghargaan Pegadaian Excellence Award (PEA) dan Pegadaian Innovation Award (PIA) bagi pegawai berprestasi. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Dorong Transformasi Digital, Kominfo Kembangkan Empat Pilar Literasi

JAKARTA, Lingkar.co – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam memberikan dukungan, untuk mendukung percepatan transformasi digital, mengembangkan empat pilar literasi.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang digital khusus untuk anak-anak di Indonesia.  

“Transformasi digital adalah bagaimana kita memasukkan ruang digital menjadi bagian dari pada realitas, sehingga menjadi seimbang,” katanya, kutipan dari situs web Kominfo, Minggu (17/1).

Semuel menambahkan, ada kesalahpahaman terkait dengan transformasi digital yang seolah-olah berpindah tempat dari ruang physical ke ruang digital.

“Perlu suatu keseimbangan dan kita perlu mengaturnya dari awal secara ketat bagaimana anak-anak itu disiplin dalam memanfaatkan ruang digital ini supaya tidak berlebihan dan akhirnya terbawa dengan arus ruang digital yang terlalu dalam sehingga melupakan ruang fisik,” ujarnya.

Adanya pandemi, menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, berdampak pada percepatan transformasi digital.

Saat ini sudah ada 196 juta masyarakat yang sudah terkoneksi dengan internet atau 73 persen, tapi masih ada juga masyarakat yang belum mengakses internet dengan layak.

“Hal tersebut tengah di upayakan Kementerian Kominfo agar internet bisa terakses masyarakat Indonesia di mana pun berada, seperti yang telah instruksikan oleh Presiden Joko Widodo,” paparnya.

Meningkatkan digital skill masyarakat sangat perlu. Sebagai pilar literasi untuk mendukung transformasi digital, hal itu penting untuk mengenai dan memahami perangkat teknologi informasi, Ujarnya.

“Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Tiga Pilar Yang Di Bangun

Selain pengembangan digital skill, menurut Semuel, tiga pilar lain yang terbangun adalah digital culture, digital ethics dan digital safety.

Digital culture adalah bentuk aktivitas masyarakat, di ruang digital yang harus tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan.

Sementara digital ethics adalah kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.

Berikutnya, Dirjen Aptika menyebut digital adalah kemampuan untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

“Empat hal ini tertuang dalam Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang sedang di susun oleh Kementerian Kominfo,” tandasnya. (ara/aji)