Arsip Tag: Kekuasaan

Berita, Lifestyle, Politik

Komika Pandji Kritik Kekuasaan, Peneliti Bahasa UNNES: Humor Memang Politis

Lingkar.co – Pementasan stand up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea memicu perdebatan luas di ruang publik. Pasalnya, Pandji melontarkan kritik tajam terhadap berbagai aktor kekuasaan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Alih-alih dipahami sebagai ekspresi seni dan kritik sosial, sebagian publik menilai humor Pandji telah melampaui batas dan berubah menjadi serangan politis.

Kontroversi ini membuka kembali diskusi lama apakah humor boleh politis? Atau justru sebaliknya apakah humor memang selalu politis sejak awal?

Peneliti bahasa dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rahmat Petuguran, menegaskan bahwa pertanyaan itu sesungguhnya keliru arah. Menurutnya, humor tidak pernah netral.

“Humor memang selalu politis. Ia tidak lahir dari ruang hampa, tetapi dari relasi kuasa, ketimpangan sosial, dan kegelisahan kolektif,” kata Rahmat.

Berdasarkan riset lintas budaya yang dilakukannya, Rahmat menjelaskan bahwa humor sejak lama berfungsi ganda. Katanya, ia bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan, sekaligus alat resistensi terhadap kekuasaan.

“Penguasa menggunakan humor untuk memperhalus dominasi dan membangun kedekatan semu. Sebaliknya, kelompok tertindas menggunakan humor untuk menyindir, melawan, dan mempertahankan martabat,” ujarnya.

Bentuknya beragam mulai dari satir, parodi, karikatur, hingga anekdot. Di Indonesia, jejak politik humor dapat ditemukan sejak era seni pertunjukan tradisional seperti ketoprak, lenong, dan ludruk, hingga kini menjelma dalam format modern seperti stand up comedy dan meme digital.

Secara linguistik, Rahmat menjelaskan bahwa humor dibangun di atas apa yang disebut sebagai skrip rangkaian asumsi sosial, pengetahuan bersama, dan kegelisahan kolektif yang dibagikan antara pembuat humor dan audiensnya.

“Kalau tidak ada asumsi bersama, tidak ada pengetahuan umum, dan tidak ada kegelisahan kolektif, humor tidak akan lucu. Karena tidak ‘relate’,” katanya.

Skrip ini memuat ambiguitas, kontradiksi, dan kejutan yang tampak ringan di permukaan, tetapi sesungguhnya membawa muatan ideologis yang kuat. Itulah sebabnya humor sering terasa mengganggu bagi pihak yang merasa disindir.

Penegasan Politik

Rahmat menilai klaim ‘hanya bercanda’ atau ‘sekadar guyon’Ekonomi Sirkular, Strategi Baru Industrialisasi Nasional bukanlah netralisasi, melainkan strategi retoris untuk melindungi pesan politis dari sanksi sosial atau hukum.

“Ketika humor diklaim hanya candaan, di situlah sifat politisnya justru makin kentara. Itu cara agar kritik bisa lolos dari sensor,” katanya.

Ia mencontohkan humor etnik, humor seksis, hingga humor politik semuanya memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa tertentu. Humor etnik mendudukkan kelompok tertentu sebagai inferior, humor seksis menormalisasi subordinasi perempuan, sementara humor politik mempertanyakan legitimasi elite.

Dalam risetnya tahun 2024 tentang humor presiden Indonesia, Rahmat menemukan bahwa semua presiden dari Sukarno, Gus Dur, SBY hingga Jokowi menggunakan humor sebagai strategi komunikasi politik.

Namun, temuan menariknya adalah, “Jokowi adalah presiden paling produktif menggunakan humor agresif, yaitu humor yang menyasar langsung pihak lain, menyindir, atau memosisikan diri sebagai korban maupun superior,” ungkap Rahmat.

Humor bukan sekadar pemanis komunikasi, tetapi alat untuk membangun citra, mengelola kritik, bahkan mengendalikan opini publik.

Dalam konteks itu, Rahmat menilai wajar jika Pandji menggunakan humor sebagai medium kritik sosial.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Diduga Manfaatkan Kekuasaan, LKD Laporkan Petahana Bupati Demak ke Bawaslu

Lingkar.co – Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi (LKD) melaporkan calon petahana Bupati Demak, Eisti’anah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak. Eisti’anah diduga memanfaatkan kekuasaan dengan program-program bupati yang dinilai menguntungkan sepihak dalam Pilkada 2024.

Laporan itu kini dalam penanganan Bawaslu Demak dan masuk proses pemanggilan pelapor untuk klarifikasi di Bawaslu Demak, Rabu (25/9/2024).

Ketua LKD Demak, Ahlun Najah Faqrullah mengatakan, pihaknya melaporkan dua temuan kasus Pilkada yang diduga dilakukan petahana bupati Demak

“Pertama, Pasal 71 Undang-Undang Pilkada 2016, perihal dugaan kegiatan pemerintah yang merugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon),” kata Najah usai menghadiri undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Demak, Rabu (26/9/2024).

Kedua, lanjutnya, mutasi jabatan yang dilakukan pejabat daerah dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan, kecuali dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada beberapa temuan kami yang berupa kaya backdrup atau pamlfet itu menggunakan atribut yang sama, jadi bupati menggunakan atribut yang sama untuk pendaftaran di surat suara,” sambungnya.

Najah menduga, adanya penggunaan anggaran daerah yang disisipi kepentingan politis. Oleh karenanya, dia berharap Bawaslu menindak laporan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan objektif.

“Kami meminta Bawaslu bekerja secara serius dan profesional. Kalau sampai laporan kami tidak ditindaklanjuti secara objektif kita akan lanjutkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ujar dia.

Najah juga meminta kepada semua pihak, baik pelajar/mahasiswa, masyarakat pendidikan/kampus, media serta masyarakat pada umumnya turut mengawal dan mengawasi proses jalannya Pilkada Demak.

Laman: 1 2
Berita, Politik

Ganjar Sebut Pemerintah Terapkan Politik Machiavellian Untuk Langgengkan Kekuasaan

Lingkar.co – Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut pemerintah melakukan praktek Politik Machiavellian. Menurutnya, rasa takut sengaja diciptakan sebagai upaya mengendalikan rakyat dan lawan politik demi melanggengkan kekuasaan.

“Ajaran politik Machiavellian adalah menciptakan rasa takut untuk mengendalikan rakyat dan musuh. Kekerasan merupakan cara efektif untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan,” kata Ganjar dalam siaran persnya, Selasa (10/9/2024).

Ketua umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) mengatakan itu di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) saat acara pelepasan wisuda di Gedung Graha Saba, beberapa waktu lalu.

Aparat penegak hukum digunakan sebagai alat kekerasan negara. Karena posisinya sebagai penjaga ketertiban, keamanan dan anti rasuah, aparat penegak hukum dimaksimalkan untuk menciptakan rasa takut itu.

“Dengan dalih menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, aparat bisa menundukkan siapa saja. Dulu zaman orde baru, orang ditakuti dengan dituduh subversi atau PKI. Kalau sekarang (menakutinya) dengan kasus,” tegasnya.

Penerapan politik Machiavellian oleh penguasa saat ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang paling fenomenal adalah penerapan politik sandra (soft violence).

Pada elit-elit politik, penguasa menciptakan rasa takut dengan cara memberikan ancaman untuk dikasuskan.

“Kalau ada elit yang tidak patuh, mereka diancam dikasuskan, ditersangkakan bahkan dipidanakan,” ucapnya.

Hal ini juga terjadi di kelompok pengusaha. Mereka yang tidak patuh pada keinginan penguasa, diancam akan dicabut izinnya, tidak mendapat proyek atau dikriminalisasi.

Sementara di kalangan kepala desa, mereka juga dibungkam dengan ancaman dikasuskan, ditersangkakan dan dipidanakan.

“Kaum profesional, buruh, aktivis dan mahasiswa juga diancam. Mereka dikriminalisasi, didokzing buzzer, dimanipulasi isu oleh leader opinion dan lainnya,” katanya.

Untuk memuluskan aksinya, penguasa juga menggunakan buzzer untuk memproduksi dan menyebarkan konten puja-puji. Bahkan mereka membayar mahal para buzzer untuk menyerang pengkritik dan lawan politik.

Sementara untuk masyarakat kecil, mereka dijadikan objek politik dan dianggap sebagai komoditas suara yang bernilai tinggi saat kontestasi elektoral. Cara yang dilakukan adalah dengan rasionalisasi politik uang.

“Jual beli suara jelang pemilihan masif dilakukan. Selain itu, penguasa dengan mudah mengguyur masyarakat dengan bantuan sosial (bansos) dengan narasi kebaikan penguasa, bukan kewajiban negara,” paparnya.

Ganjar mengingatkan pentingnya kontrol sosial untuk mengatasi problem ini. Para akademisi harus bersuara keras, masyarakat sipil mengkonsolidasikan diri, kaum buruh, mahasiswa ikut mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Karena nasihat Machiavelli, Rasa takut yang efektif adalah yang diimbangi dengan rasa hormat; bukan rasa takut yang menimbulkan kebencian. Sebab, kebencian adalah sumber pemberontakan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Editor : Kharen Puja Risma

Berita, Politik

Ansor Kendal Lempar Meme, Sindir Perebutan Kekuasaan Ansor Jawa Tengah

Lingkar.co – Pengambilan alihan kepengurusan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah secara paksa dalam proses caretaker (Karteker) yang secara otomatis membatalkan seluruh rangkaian proses persiapan Konferensi Wilayah (Konferwil).

Oleh karena itu, tim media dalam akun Instagram resmi Ansor membuat meme ungkapan berkabung dengan gambar nisan bertuliskan RIP dengan logo Ansor dan tulisan PW Ansor Jawa Tengah.

Aksi serupa juga dilakukan oleh PC GP Ansor Kabupaten Kendal. “Pernyataan Ansor Kendal bikin meme,” jawab ketua PC GP Ansor Kabupaten Kendal, M. Misbakhul Munir saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Senin (9/9/2024).

Hanya saja, Ansor Kendal melempar meme yang lebih keras menyindir dinamika perebutan kekuasaan.

Meme pertama bergambar Superman (manusia super)yang kalah adu panco dengan pemuda kecil. Pada gambar tersebut Superman bertanya siapa sebenarnya pemuda itu yang di dijawab pemuda itu Ansor Jawa Tengah.

Ansor Kendal menggambarkan pihak luar tidak tahu kekuatan sebenarnya yang dimiliki Ansor sehingga tidak mampu mengalahkan secara sportif.

Pada meme kedua, terdapat gambar dua punakawan bertuliskan ‘Orang lain yang berebut kekuasaan, kok kita yang di carateker, itu goblok atau tolol? Pada bagian bawah, Ansor Kendal menuliskan itu sebagai suara kader pinggiran.

Melalui meme kedua, Ansor Kendal menyatakan dinamika dalam Konferensi Wilayah merupakan kontestasi politik antar calon ketua, namun yang menjadi korban justru panitia pelaksana Konferwil.

Laman: 1 2 3