Arsip Tag: Bupati Demak

Berita, Pemerintahan, Sosial

Ramadan Jadi Momen Tingkatkan Kepedulian Sosial, Pemkab Demak Santuni Yatim dan Duafa

Lingkar.co – Bulan Ramadan diharapkan menjadi momen meningkatkan kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat, terlebih Inflasi kerap terjadi pada momen menjelang idulfitri atau lebaran.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak melakukan penyerahan santunan kepada anak yatim/yatim piatu dan kaum duafa di Pendopo Satya Bhakti Praja, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Momen berbagi tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Demak, Eisti’anah,sekaligus kegiatan pengarahan Ketua Pembina Tim Penggerak PKK.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Demak Muh Zaky Ma’ardi menyampaikan rasa syukur karena seluruh hadirin masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan santunan tersebut.

Menurutnya, kegiatan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa merupakan wujud nyata kepedulian dan kebersamaan dalam membantu sesama, terutama pada bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati, mempererat tali silaturahmi, serta memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya, Senin (16/3/2026).

Sementara, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan Pemerintah Kabupaten Demak secara rutin menyelenggarakan kegiatan pengajian setiap minggu sebagai sarana memperkuat keimanan dan kebersamaan masyarakat.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada para ulama dan tokoh agama yang telah memberikan berbagai nasihat dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pesan-pesan kebaikan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak amal kebaikan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil yang diyakini sebagai waktu turunnya malam Lailatul Qadar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim yang menerima santunan agar tetap semangat dalam menuntut ilmu, rajin beribadah, serta terus berusaha meraih cita-cita.

Ia berharap generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik, berilmu, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan agama. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Menko Zulhas Kunjungi Demak dan Jepara

Lingkar.co – Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/03/2026).

Kunjungan tersebut menunjukkan Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Zulhas berkata, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program prioritas nasional di bidang pangan dapat berjalan optimal di daerah, termasuk penguatan distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta program peningkatan kualitas gizi masyarakat seperti Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menko Pangan juga menyampaikan sejumlah pesan terkait penguatan sektor pangan dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah terus mendorong berbagai program di sektor pangan agar dapat berjalan dengan baik di daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional”, ujar Zulhas..

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan.

“Proses untuk menghasilkan makanan itu panjang, mulai dari petani, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Karena itu kita harus menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya”, tegasnya.

Usai meninjau pelaksanaan program di Demak, Menko Pangan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah penguatan sektor pangan di daerah, termasuk distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum Kartini yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten Jepara sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi generasi bangsa.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memastikan berbagai program pangan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Jaga Inflasi Jelang Hari Besar Keagamaan, Bupati Demak Tekankan Sinergi Lintas Sektor

Lingkar.co – Bupati Demak Eisti’anah menegaskan, pengendalian inflasi merupakan kerja bersama melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia tekankan sinergi antar lintas sektor mutlak dilakukan.

Ia menjelaskan sejumlah langkah yang akan dilakukan Pemkab Demak untuk mengendalikan inflasi, antara lain menjaga ketersediaan pasokan melalui pemantauan stok dan distribusi secara berkala, serta memastikan kelancaran distribusi terutama menjelang puncak arus mudik dan hari raya.

Penegasan itu ia sampaikan saat membuka High Level Meeting untuk pengendalian inflasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H / 2026 M di Gedung Gradhika Bina Praja, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).

Forum strategis tersebut sebagai wahana koordinasi, evaluasi, serta pengambilan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di Kabupaten Demak.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga akan mengintensifkan operasi pasar dan pasar murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Penguatan komunikasi publik juga akan dilakukan untuk mencegah terjadinya panic buying yang dapat memicu kenaikan harga.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik. Namun lebih dari itu, pengendalian inflasi adalah upaya menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kesejahteraan tetap terjaga, khususnya di bulan suci yang penuh berkah ini,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Demak, Ahmad Nur Azizul Miftah, dalam laporannya menyampaikan data inflasi Februari 2026, inflasi nasional tercatat sebesar 4,76 persen. Sementara inflasi di Jawa Tengah berada pada angka 4,43 persen.

“Karena Kabupaten Demak mengacu pada pergerakan inflasi Kota Semarang, maka peningkatan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi, komunikasi efektif antar OPD, sinergi dengan instansi vertikal, serta pengendalian pasokan dan distribusi kebutuhan pokok selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri yang secara historis selalu mengalami kenaikan”, kata Miftah.

Sebagai informasi, hadir pula dalam pertemuan tersebut unsur Forkopimda, Wakil Bupati Muhammad Badruddin, jajaran perangkat daerah, para camat, pimpinan BUMN/BUMD, serta tokoh agama. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan, Pendidikan

Pemkab Demak Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Sekolah

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan satuan pendidikan atau sekolah. Hal itu merupakan wujud komitmen perhatian terhadap isu lingkungan hidup.

Bupati Demak, Eisti’anah menyatakan, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kebiasaan baik sejak dini, termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah.

Ia lantas menyoroti banyak bencana lingkungan berawal dari permasalahan sampah, sehingga kesadaran tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan harus tumbuh dari masyarakat.

“Sekolah diharapkan mampu mengajarkan kecintaan terhadap alam, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta meminimalisir penggunaan plastik”, ujarnya dalam kegiatan apresiasi bagi sekolah penerima penghargaan Adiwiyata.Selasa (6/1/2026),

Eisti, sapaan akrab Eisti’anah, pun mengapresiasi lima sekolah yang berhasil meraih penghargaan Adiwiyata. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah dan merupakan bukti nyata komitmen seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siswa, hingga masyarakat sekitar, dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Makanya, Bupati berharap semakin banyak sekolah di Kabupaten Demak yang meraih Adiwiyata, sehingga mampu meminimalisir potensi bencana lingkungan.

Adapun Sekolah penerima penghargaan tersebut yakni SMAN 1 Karanganyar, SMAN 1 Karangtengah, SMPN 1 Mranggen, SDN Ngelowetan, dan SDN Krajanbogo.

Penghargaan Adiwiyata Nasional berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Demak Eisti’anah di Grhadika Bina Praja, Selasa (06/01/2026).

Selain itu, Eisti juga mendorong pengelolaan sampah di tingkat desa melalui Bank Sampah lebih masif. Dengan begitu, kata dia, sampah tidak harus dibawa ke Tempat Pengololaan Sampah (TPS) yang jauh yang berpotensi menambah beban anggaran.

Pada kegiatan tersebut diberikan pula Bantuan Alat Pengelolaan Sampah Kepada Desa Sriwulan, Sayung, Desa Kedungwaru Kidul, Karanganyar, Desa Tlogosih, Kebonagung, Desa Tanjunganyar Kecamatan Gajah, dan Bank Sampah Santoso Mandiri, Mranggen.

Bantuan yang diberikan meliputi, Dua Unit Alat Pemecah Sampah Organik, Dua unit Kontainer Sampah, Dua Unit Mesin Conveyor, Dua Unit Mesin Gibrik, Dua unit Mesin Pencacah Sampah Plastik, dan Hanggar Pengelolaan Sampah, 33 set tong sampah isi 2 40 Liter, 2 unit motor roda tiga (VIAR), serta Gedung Bank Sampah.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak juga menyerahkan dua unit dump truck kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk dukungan sarana prasarana pengelolaan sampah di daerah. (*)

Berita, Sosial

Tutup Bulan Dana PMI Demak Tahun 2025, Eistianah Harapkan Tumbuh Solidaritas Masyarakat

Lingkar.co – Bupati Demak, Jawa Tengah Eisti’anah mengatakan bahwa pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan wujud sinergi yang baik antara PMI Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak, serta seluruh elemen masyarakat.

Eisti, sapaan akrab Eistianah berharap, dari kegiatan tersebut dapat terus tumbuh dan meningkat rasa kepedulian, solidaritas sosial, serta semangat gotong royong dalam membantu sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Demak, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PMI Kabupaten Demak, para relawan, panitia, serta seluruh pihak baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan Bulan Dana PMI Tahun 2025”, ucap Eisti dalam penutupan dan serah terima bulan dana pada Jumat (2/1/2026) di gedung Gradhika Bina Praja.

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Ia bilang, Bulan Dana PMI merupakan kegiatan strategis yang mencerminkan semangat kemanusiaan, kepedulian sosial, dan gotong royong masyarakat Kabupaten Demak.

“Dana yang terhimpun bukan sekadar angka, tetapi merupakan amanah besar yang akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan, penyediaan darah, penanggulangan bencana, bantuan sosial, serta pembinaan relawan PMI”, tuturnya.

Penutupan dan serah terima hasil Bulan Dana PMI kabupaten Demak Tahun 2025 menjadi momentum evaluasi sekaligus apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan. Pelaksanaan Bulan Dana PMI yang telah berjalan kurang lebih tiga bulan dikabupaten Demak ini telah memperoleh Rp. 794.999.999

Sementara, Ketua PMI Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menyampaikan bahwa perolehan Bulan Dana PMI tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menyebut perolehan Bulan Dana PMI tahun 2025 meningkat menjadi Rp794.999.999. sedangkan pada tahun 2024, dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp779.999.999.

Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan tingginya semangat kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Demak terhadap sesama. Dengan waktu pelaksanaan selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2025, dana yang dikumpulkan secara sukarela mampu menghasilkan capaian yang luar biasa.

“Ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat Demak terhadap kegiatan kemanusiaan semakin meningkat dari tahun ke tahun”, kata Akhmad Sugiharto.

Dirinya menjelaskan, dana Bulan Dana PMI yang telah terkumpul akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PMI di bidang kepalangmerahan, di antaranya penanggulangan bencana, pertolongan pertama, pembinaan relawan, pelayanan donor darah, serta berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Luncurkan Film Kudu Wani, Bawaslu Demak Dorong Keberanian Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Lingkar.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak Jawa Tengah meluncurkan film dokumenter penanganan pelanggaran pemilu berjudul Kudu Wani, Senin (30/12/2025), Peluncuran yang dirangkai dengan bedah film dilaksanakan di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Demak.

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Ulin Nuha dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembuatan film ‘Kudu Wani’ merupakan bagian dari program yang telah dirancang sejak awal tahun 2025. Film tersebut dikemas dalam bentuk dokumenter sebagai media edukasi pengawasan pemilu.

“Bawaslu Kabupaten Demak tetap melakukan sosialisasi, meskipun berada pada masa non-tahapan. Melalui film ini kami berharap sosialisasi tidak hanya dilakukan secara luring, tetapi juga bisa menjangkau masyarakat secara daring,” kata Ulin.

Dirinya berharap film ini dapat disebarluaskan oleh berbagai pihak agar pesan pengawasan pemilu dapat diterima lebih luas. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat diharapkan berani melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

“Film ini diharapkan bisa menambah esensi demokrasi dan menunjukkan bahwa Bawaslu di masa non-tahapan pun tetap bisa berkreasi dan berkontribusi menjaga demokrasi”, tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kabupaten Demak dalam memproduksi film edukasi pengawasan pemilu tersebut. Menurutnya, film menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan demokrasi kepada masyarakat.

“Demokrasi harus tetap hidup, dijaga, dan terus bertumbuh dimanapun dan kapanpun. Kami berharap melalui film ini masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan demi bangsa yang lebih baik”, katanya.

Sebagai informasi, film ‘Kudu Wani’ sendiri dimaknai sebagai simbol keberanian kolektif, yakni bukan hanya keberanian Bawaslu dalam menindak dan menangani pelanggaran, tetapi juga keberanian masyarakat untuk mengawasi, melaporkan, serta terlibat aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Dewan Kesenian Demak Munthohar, serta undangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bakesbangpol, KPU Kabupaten Demak, dan insan media. Peresmian film ditandai dengan pemukulan gong oleh pimpinan Bawaslu. (*)

Berita, Ekonomi, Peristiwa, Politik

Ratusan Buruh Gelar Aksi di Depan Kantor Bupati, Kawal UMK dan UMSK Demak Tahun 2026

Lingkar.co – Ratusan buruh atau pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Demak (Gebrak) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Demak, Senin (22/12/2025).

Aksi digelar sebagai bentuk pengawalan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Demak tahun 2026 serta pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Demak tahun 2026.

Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan pekerja. Mereka meminta kebijakan pengupahan harus benar-benar berpihak pada buruh, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut koordinator aksi, Poyo Widodo, formula penetapan upah minimum saat ini masih mengacu pada komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Nilai alfa tersebut ditentukan melalui pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan dengan rentang antara 0,5 hingga 0,9.

Selain menyoroti nilai alfa dan persentase kenaikan upah, massa buruh juga menyuarakan penolakan terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Selama aksi berlangsung, akses lalu lintas di Jalan Kyai Singkil atau tepat di depan Kantor Bupati Demak sempat ditutup karena banyaknya massa aksi yang memenuhi ruas jalan. 

Aksi kemudian diakhiri dengan mediasi antara perwakilan buruh dengan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak yang dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Demak. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Muka Tanah di Pesisir Utara Turun 8-13 CM Tiap Tahun, Ahmad Luthfi Minta Optimalkan Sistem Penyediaan Air Minum

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan salah satu upaya untuk menekan atau menahan penurunan muka tanah adalah mengurangi pengambilan air tanah berlebihan. Gubernur mendorong agar penggunaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lebih dimaksimalkan lagi.

“(Air tanah) Ini akan kita lakukan evaluasi. Tidak hanya satu tahun tetapi kalau perlu per tiga bulan (evaluasi). Salah satu penyebab menurunnya permukaan tanah adalah pengambilan air tanah yang berlebih, sehingga kita maksimalkan SPAM,” kata Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan data pada 2024, penurunan muka tanah di pesisir Utara Jawa Tengah per tahun rata-rata 8-13 cm. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan dan jika tidak segera ditangani maka garis pantai dan wilayah pesisir akan tenggelam.

“Per tahun rata-rata 8-13 cm. Kalau terus-terusan seperti itu, mendelep mengko nggone awake dhewe (tenggelam nanti tempat kita),” ujar Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.

Maka dari itu, pengawasan terkait pengambilan air tanah harus diperketat. Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu juga sudah menyampaikan kepada DPRD Jawa Tengah untuk merevisi Perda tentang air tanah.

“Masyarakat kita efektifkan melalui kerja sama BUMD kita dengan SPAM kabupaten/kota. Jadi para bupati dan wali kota itu memaksimalkan SPAM di wilayahnya agar kebutuhan air minum terpenuhi, sehingga pengambil air tanah tidak berlebihan,” jelasnya.

Di samping hal itu, tambahnya, langkah-langkah pencegahan terus diupayakan dan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dimulai dengan program “Mageri Segoro” yaitu penanaman 1,5 juta bibit mangrove di seluruh garis pantai. Mulai dari Brebes sampai Rembang di wilayah pantai Utara (Pantura) maupun Cilacap sampai Wonogiri di wilayah pantai Selatan (Pansela).

Program Mageri Segoro merupakan salah satu implementasi dari sebelas program prioritas Pemprov Jateng yakni, Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan.

“Ini akan kita laksanakan secara maksimal,” kata Ahmad Luthfi.

Selain itu, Pemprov Jateng juga telah bekerja sama dengan Undip dalam program desalinasi, yang dapat mengolah air payau menjadi air tawar siap minum. Setidaknya untuk program desalinasi ini sudah ada di empat titik, yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Demak. (*)

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Diduga Manfaatkan Kekuasaan, LKD Laporkan Petahana Bupati Demak ke Bawaslu

Lingkar.co – Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi (LKD) melaporkan calon petahana Bupati Demak, Eisti’anah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak. Eisti’anah diduga memanfaatkan kekuasaan dengan program-program bupati yang dinilai menguntungkan sepihak dalam Pilkada 2024.

Laporan itu kini dalam penanganan Bawaslu Demak dan masuk proses pemanggilan pelapor untuk klarifikasi di Bawaslu Demak, Rabu (25/9/2024).

Ketua LKD Demak, Ahlun Najah Faqrullah mengatakan, pihaknya melaporkan dua temuan kasus Pilkada yang diduga dilakukan petahana bupati Demak

“Pertama, Pasal 71 Undang-Undang Pilkada 2016, perihal dugaan kegiatan pemerintah yang merugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon),” kata Najah usai menghadiri undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Demak, Rabu (26/9/2024).

Kedua, lanjutnya, mutasi jabatan yang dilakukan pejabat daerah dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan, kecuali dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada beberapa temuan kami yang berupa kaya backdrup atau pamlfet itu menggunakan atribut yang sama, jadi bupati menggunakan atribut yang sama untuk pendaftaran di surat suara,” sambungnya.

Najah menduga, adanya penggunaan anggaran daerah yang disisipi kepentingan politis. Oleh karenanya, dia berharap Bawaslu menindak laporan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan objektif.

“Kami meminta Bawaslu bekerja secara serius dan profesional. Kalau sampai laporan kami tidak ditindaklanjuti secara objektif kita akan lanjutkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ujar dia.

Najah juga meminta kepada semua pihak, baik pelajar/mahasiswa, masyarakat pendidikan/kampus, media serta masyarakat pada umumnya turut mengawal dan mengawasi proses jalannya Pilkada Demak.

Laman: 1 2
Berita

DPRD Demak Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD 2023

DEMAK, Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna ke-27 masa sidang III Tahun 2022. Rapat Paripurna tersebut digelar dalam rangka Penyerahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Demak pada Senin, 19 September 2022.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, secara resmi Bupati Demak Eisti’anah menyerahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Demak.

Ketua DPRD Demak Sri Fahrudin Bisri Slamet mengungkapkan bahwa, rapat paripurna kali ini adalah untuk menindaklanjuti surat dari Bupati Demak kepada Ketua DPRD Demak nomor 900/971 tanggal 14 September 2022 perihal permohonan waktu penyerahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2023.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa, Kepala Daerah mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD Demak untuk dibahas bersama,” kata Ketua DPRD Demak.

Ketua DPRD Demak mengatakan bahwa untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari disusunnya Raperda APBD, maka disampaikan nota keuangan.

“Maka disampaikan nota keuangan sebagai pengantar Raperda tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2023,” tambah Ketua DPRD Demak.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa, setelah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan APBD 2023 bersama DPRD Demak pada tanggal 8 Agustus 2022, Bupati wajib menyampaikan Raperda APBD disertai dokumen pendukung kepada DPRD Demak.

“Raperda APBD tahun anggaran 2023 secara lengkap sudah kami sampaikan kepada dewan. Pendapatan daerah yang dicantumkan dalam rancangan APBD Kabupaten Demak tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,” kata Bupati Eisti’anah.

Saat pemaparan, Bupati Eisti’anah menyampaikan secara garis besar pengantar nota keuangan APBD 2023. Pendapatan daerah terdiri dari tiga pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah.

“Adapun sumber pendapatan pada APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2.526.611.787.972 terdiri atas PAD sebesar Rp461.751.167.860. Pendapatan transfer sebesar Rp1.923.436.010.112, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp141.424.610.000,” jelasnya.

Adapun belanja daerah pada rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 terdiri dari belanja daerah Rp2.616.611.787.972, surplus/defisit anggaran yang melebihi pendapatan daerah seperti tersebut diatas terdapat defisit anggaran sebesar Rp90.000.000.000.

“Selanjutnya pembiayaan daerah, pembiayaan neto tahun anggaran 2023 sebesar Rp90.000.000.000. Adapun pembiayaan daerah terdiri dari penerima pembiayaan sebesar Rp102.000.000.000 berasal dari perkiraan sisa lebih terhitung anggaran tahun sebelumnya,” terangnya.

Pihaknya juga memaparkan, pengeluaran pembiayaan yang berasal dari penyertaan modal daerah sebesar Rp12.000.000.000 sehingga pembiayaan neto menjadi Rp90.000.000.000.

“Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini disusun berdasarkan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Kita berharap pada tahun 2023 seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan transparan serta memenuhi persyaratan akuntabilitas,” ujarnya.

Dalam akhir pemaparan, Bupati Eisti’anah berharap rancangan APBD 2023 dapat segera dibahas sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

“Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami berharap rancangan APBD tahun anggaran 2023 dapat segera dilakukan pembahasan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sehingga program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan maksimal,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)