Arsip Tag: lakukan

Berita, Politik

Banyak Potensi Kerawan di Pilkada 2024, Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Lakukan Pengawasan

Lingkar.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Salah satunya dengan mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Menyukseskan Pemilihan Serentak 2024.

Kegiatan yang digelar di Hotel 21 Purwodadi pada Rabu (2/10/2024) itu juga dihadiri tim pemenangan pasangan calon Setyo Hadi dan Sugeng dan  pasangan calon Bambang Pujiyanto dan Catur Sugeng Susanto.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan, sehingga Pilkada bisa berjalan aman dan terpilih pemimpin terbaik,” kata Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti.

Dalam kesempatan itu, salah satu narasumbur yang merupakan anggota KPU Jawa Tengah, Muhammad Machrus menjelaskan sejumlah kerawanan yang biasa terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti antrean pemilih di TPS, sehingga KPPS harus bisa mengalokasikan waktu dengan baik.

Kemudian untuk logistik dalam Pilkada 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kata Machrus, harus tepat waktu dan tepat jumlah.

Kerawanan lainnya, lanjutnya, bisa terjadi terkait pendamping pemilih di TPS, baik dari keluarga atau KPPS saat melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara. Jangan sampai terjadi manipulasi.

“Untuk itu dibutuhkan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk ikut mengawasi hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, peneliti dari Jaladara Institur Nur Kholis mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu seringkali muncul berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian dengan tujuan memengaruhi pemilih.

Menurutnya, hoaks tidak hanya berunsur dari hal yang negatif, nmun hal positif juga bisa jadi berita bohong. Biasanya, dipraktekkan untuk memanipulasi citra calon dengan target pemilih.

“Target hoaks adalah agar pilihan politik berubah atau minimal tidak memilih siapapun bahkan bisa berdampak perpecahan. Namun dampak secara umum adalah pembunuhan karakter,” ungkap Nur Kholis. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Saat Tanya Soal Salaman dengan Andika, Ajudan Pj Gubernur Jateng Lakukan Tindakan Represif

Lingkar.co – Tindakan represif kepada wartawan kerap dilakukan oleh ajudan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Terbaru, tindakan represif itu dilakukan pada Kamis (26/9/2024) di Hotel Patra Semarang.

Kronologi terjadi saat wartawan bernama Wisnu (30) itu hendak bertanya soal Pj Gubernur Jateng yang enggan bersalaman dengan Andika Perkasa dan kasus perundungan yang menyebabkan korban meninggal di PPDS Undip.

Namun tiba-tiba ajudan yang memakai baju ungu menarik kaki Wisnu yang berdiri persis di tepi tangga. Tak Ayal Wisnupun terjatuh menggelundung dari atas hingga bawah tangga.

Mirisnya, Kaki Wisnu masih dipen di bagian tulang kaki karena pernah kecelakaan. Tak ayal Wisnu harus dibawa ke RS Karyadi. Sialnya, dokter spesialis yang diharapkan baru bisa memeriksa Wisnu hari Sabtu mendatang.

Berdasarkan informasi dari jurnalis yang bertugas di Gubernuran Jawa Tengah, bahwa ajudan Nana memang kerap menghalang-halangi wartawan yang ingin wawancara, mulai dari disikut, ditarik-tarik, dicubit, bahkan juga didorong-dorong.

“Saya lagi nanya biasa, terus tiba tiba kaki kiri saya ditarik, saya sampai jatuh terjengkal karena posisinya lagi berdiri di tangga. Itu lumayan tinggi,” jelasnya, Kamis (26/9/2024).

Akibat peristiwa itu, Ia mengaku kaki kiri dan bahu kirinya terasa sakit. Apalagi paha kirinya masih terpasang pen.

“Sakit banget di kaki dan bahu, soalnya ada pennya. Ini juga jalannya masih pincang sulit kan,” ungkapnya.

Wisnu mengaku, setelah kejadian itu PJ Gubernur Nana langsung meminta maaf, namun hanya sambil berlalu dan segera masuk ke mobilnya. Perilaku yang tak jauh beda dengan sang ajudan tersebut, awalnya tidak mau meminta maaf namun pada akhirnya meminta maaf setelah diteriaki oleh sejumlah awak media yang bertugas di lokasi yang sama. “Pj memang minta maaf, tapi ya sudah gitu saja langsung minta maaf,” ungkapnya. (*)

Penulis: Bojes
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Kesehatan

Mayoritas Karyawan Berusia 50 Tahun ke Atas, Perhutani Purwodadi Lakukan Cek Kesehatan

Lingkar.co – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi memiliki karyawan 176 orang. Namun, dari jumlah tersebut didominasi berusia 50 tahun ke atas.

Hal itu disampaikan oleh Administratur KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan di sela-sela cek kesehatan karyawan di Aula KPH Purwodadi pada Rabu (29/9/2024).

“Dari total 176 itu, usia diatas 50 tahun ada 90 orang, usia 40 hingga 49 tahun ada 57 orang, sementara sisanya dibawah 40 tahun berjumlah 37 orang,” kata Untoro.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan cek kesehatan kepada karyawannya, terlebih di masa pancaroba ini. Dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Grobogan.

“Ini ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir bekerjasama dengan Dinkes,” katanya.

Ia berharap upaya ini dapat menjadi langkah awal pencegahan dan memastikan kondisi kesehatan karyawan dalam kondisi baik.

“Dari hasil check Up kesehatan akan memunculkan hasil. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin,” tambah Untoro.

Sementara itu, Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Grobogan Subandi menuturkan upaya Perhutani KPH Purwodadi sejalan dengan program penguatan penanganan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). Sehingga melalui kegiatan chek up kesehatan karyawan dapat mengetahui kondisi kesehatan menghadapi pancaroba.

Menurutnya, hal ini sangat baik dilaksanakan secara teratur dan terjadwal. Sehingga karyawan akan mengetahui kondisi kesehatannya masing- masing terutama mengenai tekanan darah, kolesterol, trigliserid dan kandungan gula darah dalam tubuh.

“Kami (Dinkes Grobogan) sangat mendukung Perhutani dalam kegiatan ini, bagi karyawan yang ada gangguan kesehatan setelah di chek up akan mendapatkan obat secara gratis dan kami akan merahasiakan hasil rekam medis,” jelas Subandi. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Peristiwa

Massa Demo Klaim Lakukan Pengerukan untuk Bantu Petani di Pati, Ini Tanggapan ESDM

Lingkar.co – Massa dengan membawa dump truk melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Pati pada Rabu (24/9/2024). Mereka demo karena mendapatkan intimidasi saat melalukan pengerukan, bahkan sebanyak empat dump truk ditahan.

Para demonstran ini berdalih melakukan pengerukan untuk membantu para petani karena air menuju ke lahan pertanian terhambat.

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Cabang Pati, Dwi Surtoyo mengatakan bahwa yang dinamakan tambang adalah kegiatan atau aktivitas mulai dari penggalian, eksploitasi, pengangkutan hingga penjualan.

“Ketentuan tambang itu didefinisikan dimulai eksplorasi, pasca produksi, penggalian, pengangkutan penjualan,”jelas Sutoyo, Rabu (25/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 tahun 2020 bahwa harus ada izin baik IUP dan IUPK. Tetapi kalau hanya pemerataan saja tidak termasuk dalam aturan tersebut.

“Aturan mengatur izin pengangkutan dan penjualan. Namun, izin pengeprasan atau penataan lahan tidak diatur dalam ketentuan undang-undang itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, meskipun mengataskan membantu petani, pihaknya menegaskan jika pengerukan tanah kemudian dibawa keluar dari lokasi maka itu masuk kegiatan tambang.

“Mereka ngakunya membantu petani untuk penataan lahan, tetapi regulasinya proses perizinan minerba seperti itu,” tutupnya.

Sebelumnya telah diberitakan, ratusan massa dengan kendaraan dump truk yang mengataskan Gerakan Masyarakat Peduli Pertanian (GMPP) menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada Rabu (25/9/2024).

Mereka menuntut dump truk yang ditahan di Polresta Pati segera dibebaskan.

“Hari ini untuk menuntut supaya truk dam yang ditaham agar segera dilepaskan,” kata Koordinator GMPP, Suterto.

Ia mengatakan berdasarkan informasi yang ada terdapat empat armada truk yang diamankan. Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga truk yang ditahan dilepaskan.

“Armada ditahan sudah lima hari ini. Kalau tuntutan ini tidak dikabulkan maka kami akan kembali lagi membawa masa yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dump truk ditahan karena dianggap melakukan kegiatan pertambangan. Padahal, katanya, kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengeruk tanah yang selama ini menghambat aliran air menuju ke lahan pertanian.

“Ini untuk membantu petani-petani karena lahannya tidak bisa ditanami dalam setahun tiga kali. Karena apa? Problematika petani adalah lahannya tinggi sedangkan irigrasinya rendah, sehingga air tidak bisa langsung ke lahan pertanian,” jelasnya.

Sehingga, menurutnya, solusi dari persoalan petani tersebut adalah dengan melakukan pengeprasan dengan melakukan alat berat, supaya bisa lebih cepat dan tepat.

“Sedangkan dalam menggeser pengerukan itu menggunkan armada berupa damp. Namun, armada kami diganggu. Sehingga kami menuntut aramada yang ditangkap segera dilepaskan,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu

545 TPS di Papua Belum Lakukan Pemungutan Suara

Lingkar.co – Sebanyak 545 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024. Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri dikutip dari Antara, Jumat (16/2/2024).

“Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Mudah-mudahan jumlah itu terus berkurang karena masih ada yang melakukan pemungutan suara susulan,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah TPS terbanyak yang belum melakukan pemungutan suara, yakni di Provinsi Papua Tengah tercatat 387 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS dan di Kabupaten Intan Jaya 295 TPS.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Pegunungan tercatat 118 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya empat TPS dan Tolikara 118 TPS, sedangkan di Provinsi Papua ada 40 TPS yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS dan Kabupaten Waropen 21 TPS.

Banyaknya TPS yang belum melakukan pemungutan suara itu, kata dia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang menyulitkan pengiriman logistik pemilu.

Meski demikian, kata Fakhiri, pihaknya berharap jumlah tersebut akan terus berkurang setelah dilaksanakannya pemungutan suara susulan.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Diketahui, Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Data Dinkes Semarang: 1000 Anak Terancam Stunting, Pemkot Semarang Lakukan Penanganan Secara Masif

Lingkar.co – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, M. Abdul Hakam menyebut, sampai saat ini masih ada sekitar 10,4 persen anak atau sekitar 900 sampai 1.000an anak dalam kondisi terancam stunting di Kota Semarang.

Hakam mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi (SSG). Sedangkan dari data timbangan tiap bulan yang diterima, ada 3,1 persen anak stunting yang masuk dalam pantauan Dinkes Kota Semarang.

Meski demikian, sampai akhir 2023 ini Pemkot Semarang menargetkan penurunan stunting mencapai 50 persen. Sehingga pada 2024 nanti beberapa kasus stunting yang masih ada bisa cepat diselesaikan.

“Dari 10,4 persen, target kita tahun ini turun 5 persen. Dan nanti di 2024 mudah-mudahan bisa zero stunting,” harapnya, Jumat (20/10/2023).

“Tahun ini dari data survey itu sepertinya di awal tahun akan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan tapi mudah-mudahan target kita di angka 5 persen bisa tercapai,” sambungnya.

“Kalau keseluruhan bulan September 2023 ada 938 balita (stunting) dari sebelumnya bulan Agustus 2023 ada 1.022,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hakam menjelaskan jika beberapa upaya untuk menuntaskan stunting terus dilakukan. Seperti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Daycare yang rencananya akan ditambah di sejumlah wilayah.

“Pemberian PMT melalui dana APBN Rp 3 miliar yang digunakan selama 3 bulan. Dan alhamdulillah juga di perubahan 2023 ini kita juga dapat Rp 3 miliar yang diberikan selama di perubahan ini,” katanya.

Dari perubahan anggaran tahun 2023, nantinya akan menambah kegiatan Daycare dan akan menambah empat tempat, sehingga di tahun 2024 Kota Semarang akan memiliki delapan daycare.

“Dan nanti sekaligus untuk kegiatan Daycare karena sekarang kita miliki empat yaitu di Semarang Barat, Semarang Utara, Tembalang, sama Gunungpati. Pada anggaran perubahan ini nanti kita sudah siapkan empat lagi di Semarang Timur, Pedurungan, Semarang Selatan, sama Ngaliyan,” tuturnya.

“Jadi sampai akhir 2023 kita sudah memiliki delapan Daycare tinggal nanti di 2024. Kalau kita punya dana lagi kita akan bikin satu lagi di tiap kecamatan,” lanjutnya.

Menurutnya, program Daycare menjadi pemicu yang kuat penurunan angka stunting di Kota Semarang. Sebab, Pemkot Semarang secara langsung bisa memantau tumbuh kembang anak.

“Yang paling nendang (paling berdampak) justru Daycare karena kegiatannya juga ada PMT diberi makan, kemudian diberi kelas PAUD diajak nyanyi diajak tumbuh kembang. Kemudian habis makan siang diajak main game setelah pukul 15.00 dimandikan kemudian minum susu. Sehingga satu hari itu kita berikan 1.450 kalori kepada anak tersebut. Itu yang kemudian bisa mendorong untuk penurunan angka stunting dibanding PMT yang kita berikan ke rumah-rumah,” paparnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, menurut data sekarang ini tinggal sekitar 900-an anak stunting dan 800-an ibu hamil yang mengalami anemia, sehingga perlu mendapatkan pendampingan dan intervensi di masing-masing wilayah.

Mbak Ita, sapaan akrabnya menambahkan, pemangku wilayah seperti Camat dan Lurah diharapkan bisa terus mengupayakan penurunan stunting.

“Nanti dikolaborasikan dengan Dinkes agar ‘zero stunting’. Kemarin sama sekarang lebih gencar sekarang, apalagi bikin Daycare Rumah Pelita. Rumah Pelita kan tidak hanya ngurusi raga saja, tapi jiwanya juga diurus. Stunting kan sebabnya ada tiga, yaitu makanan, kesehatan, dan pola asuh,” paparnya.

Ia menerangkan jika aspek yang berdampak untuk penanganan stunting adalah makanan dan kesehatan. Sedangkan pola asuh belum banyak disentuh sehingga Daycare Rumah Pelita menjadi contoh praktis bagaimana perhatian dalam pembangunan nonmaterial.

Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk memperhatikan sanitasi dasar. Karena masalah sanitasi juga dinilai memiliki pengaruh dalam upaya penanganan stunting. (*)

Penulis : Alan Henry

Editor: Ahmad Rifqi Hidayat