Arsip Tag: massa

Berita, Peristiwa

Massa Demo Klaim Lakukan Pengerukan untuk Bantu Petani di Pati, Ini Tanggapan ESDM

Lingkar.co – Massa dengan membawa dump truk melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Pati pada Rabu (24/9/2024). Mereka demo karena mendapatkan intimidasi saat melalukan pengerukan, bahkan sebanyak empat dump truk ditahan.

Para demonstran ini berdalih melakukan pengerukan untuk membantu para petani karena air menuju ke lahan pertanian terhambat.

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Cabang Pati, Dwi Surtoyo mengatakan bahwa yang dinamakan tambang adalah kegiatan atau aktivitas mulai dari penggalian, eksploitasi, pengangkutan hingga penjualan.

“Ketentuan tambang itu didefinisikan dimulai eksplorasi, pasca produksi, penggalian, pengangkutan penjualan,”jelas Sutoyo, Rabu (25/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 tahun 2020 bahwa harus ada izin baik IUP dan IUPK. Tetapi kalau hanya pemerataan saja tidak termasuk dalam aturan tersebut.

“Aturan mengatur izin pengangkutan dan penjualan. Namun, izin pengeprasan atau penataan lahan tidak diatur dalam ketentuan undang-undang itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, meskipun mengataskan membantu petani, pihaknya menegaskan jika pengerukan tanah kemudian dibawa keluar dari lokasi maka itu masuk kegiatan tambang.

“Mereka ngakunya membantu petani untuk penataan lahan, tetapi regulasinya proses perizinan minerba seperti itu,” tutupnya.

Sebelumnya telah diberitakan, ratusan massa dengan kendaraan dump truk yang mengataskan Gerakan Masyarakat Peduli Pertanian (GMPP) menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada Rabu (25/9/2024).

Mereka menuntut dump truk yang ditahan di Polresta Pati segera dibebaskan.

“Hari ini untuk menuntut supaya truk dam yang ditaham agar segera dilepaskan,” kata Koordinator GMPP, Suterto.

Ia mengatakan berdasarkan informasi yang ada terdapat empat armada truk yang diamankan. Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga truk yang ditahan dilepaskan.

“Armada ditahan sudah lima hari ini. Kalau tuntutan ini tidak dikabulkan maka kami akan kembali lagi membawa masa yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dump truk ditahan karena dianggap melakukan kegiatan pertambangan. Padahal, katanya, kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengeruk tanah yang selama ini menghambat aliran air menuju ke lahan pertanian.

“Ini untuk membantu petani-petani karena lahannya tidak bisa ditanami dalam setahun tiga kali. Karena apa? Problematika petani adalah lahannya tinggi sedangkan irigrasinya rendah, sehingga air tidak bisa langsung ke lahan pertanian,” jelasnya.

Sehingga, menurutnya, solusi dari persoalan petani tersebut adalah dengan melakukan pengeprasan dengan melakukan alat berat, supaya bisa lebih cepat dan tepat.

“Sedangkan dalam menggeser pengerukan itu menggunkan armada berupa damp. Namun, armada kami diganggu. Sehingga kami menuntut aramada yang ditangkap segera dilepaskan,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Peristiwa

Ratusan Massa Demo di Depan Kantor Pemkab Pati, Tuntut Dump Truk yang Ditahan Dilepaskan

Lingkar.co – Ratusan massa dengan kendaraan dump truk yang mengataskan Gerakan Masyarakat Peduli Pertanian (GMPP) menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada Rabu (25/9/2024).

Mereka menuntut dump truk yang ditahan di Polresta Pati segera dibebaskan.

“Hari ini untuk menuntut supaya truk dump yang ditaham agar segera dilepaskan,” kata Koordinator GMPP, Suterto.

Ia mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpunnya terdapat empat armada truk yang diamankan. Pihaknya juga menegaskan akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga truk yang ditahan dilepaskan.

“Armada ditahan sudah lima hari ini. Kalau tuntutan ini tidak dikabulkan maka kami akan kembali lagi membawa massa yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dump truk ditahan karena dianggap melakukan kegiatan pertambangan dan tidak berizin. Padahal, katanya, kegiatan yang dilakukan adalah untuk pengeprasan tanah dengan pengerukan yang selama ini menghambat aliran air menuju ke lahan pertanian.

“Ini untuk membantu petani-petani karena lahannya tidak bisa ditanami dalam setahun tiga kali. Karena apa? Problematika petani adalah lahannya tinggi sedangkan irigrasinya rendah, sehingga air tidak bisa langsung ke lahan pertanian,” jelasnya.

Sehingga, menurutnya, solusi dari persoalan petani tersebut adalah dengan melakukan pengeprasan dengan menggunakan alat berat, supaya bisa lebih cepat dan tepat.

“Sedangkan dalam menggeser pengerukan itu menggunkan armada berupa dump. Namun, armada kami diganggu. Sehingga kami menuntut aramada yang ditangkap segera dilepaskan,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Ribuan Massa Geruduk Kantor Bawaslu Kendal, Tintut Paslon Dico – Ali Nurudin Diloloskan

Lingkar.co – Ribuan massa menggeruduk Kantor Bawaslu Kendal pada Jumat (13/09/24) pagi. Mereka menuntut agar pasangan Dico Mahtado Ganinduto dan Ali Nurudin (Dico – Ali) diloloskan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kendal 2024.

Ribuan massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) melakukan long march (jalan kaki) dari Alun-alun Kendal menuju Kantor Bawaslu Kendal, massa membentangkan poster dan spanduk menuntut agar KPU Kendal ,menerima pendaftaran pasangan Dico-Ali.

Dalam orasinya, massa aksi dengan semangat memberi dukungan gugatan sengketa Pilkada diputuskan dengan seadil-adilnya. Menurut mereka, penolakan berkas pendaftaran Dico-Ali berdampak pada gugatan sengketa Pilkada yang berlarut-larut. Massa menilai jika gugatan sengketa pilkada ini terus berkembang hingga ke PTUN dan MA, maka bisa berdampak pelaksanaan Pilkada ulang.

Pantauan di lokasi, ribuan massa di depan Kantor Bawaslu Kendal menyampaikan orasinya secara bergantian. Mereka dengan lantang meminta Bawaslu Kendal yang akan memutuskan gugatan sengketa pilkada ini, mempertimbangkan akan kemungkinan terjadi Pilkada ulang.

Koordinator aksi Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) Kendal, Agus Puurwanto, mengatakan, jangan sampai gugatan sengketa pilkada ini berlarut-larut dan sampai ke tahapan gugatan di PTUN. Sebab akan berakibat terjadi pilkada ulang, dan berpotensi menghamburkan anggaran negara yang tidak sedikit.

“Tuntutan kami hanya ada dua. Yang pertama agar Bawaslu berlaku adil dan meloloskan paslon Dico – Ali. Yang kedua, jika tidak lolos maka akan terjadi Pilkada ulang, sehingga akan memnghambur-hamburkan uang negara,” ujar Purwanto.

Untuk itulah massa mendesak agar pendaftaran paslon Dico – Ali Nurudin yang ditolak KPU Kendal, bisa diterima Bawaslu dan Pilkada berjalan dengan lancar.

Sementara, Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktarina yang menemui massa, mengapresiasi aksi yang peduli dengan demokrasi. Bahkan Bawaslu menyatakan akan berjalan sesuai aturan dan perundang undangan, dan akan menegakkan keadilan demokrasi.

“Kehadiran kelompok masyarakat di Bawaslu meminta agar Bawaslu berlaku adil, dan kita selalu berlaku adil sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku,” ujarnya.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Puluhan Massa Geruduk Kantor DPRD Pati, Tuntut Usut Kecurangan Pemilu 2024

Lingkar.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada Jumat (1/3/2024). Mereka menuntut supaya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024 dapat diusut tuntas.

Dalam unjuk rasa itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mereka ingin agar hak angket yang digaungkan oleh rakyat segera direalisasikan.

Kedua, massa merasa kecewa dengan sikap presiden Jokowi yang diduga turut campur pada Pemilu kemarin. Dan ketiga, massa mendesak agar harga sembako terutama beras bisa segera distabilkan.

Koordinator aksi, Sumadi dalam orasinya menyampaikan keresahannya atas dugaan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berharap DPRD Pati dapat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat.

Pihaknya menilai Presiden Joko Widodo telah ikut campur dalam memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya, karena dirasa telah mencederai kehidupan demokrasi.

“Turunkan hak angket, jangan mau dipolitisi bansos supaya kekuasaan langgeng. Bongkar semua, kami tolak dinasti tirani,” ungkapnya.

Pihaknya juga menilai bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan selama masa kampanye memiliki nuansa politik.

Di sisi lain, menurutnya bansos yang disalurkan juga membuat harga beras melambung tinggi.

Sehingga dalam hal ini, katanya, rakyatlah yang menjadi korban atas upaya Jokowi untuk memuluskan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pemilu 2024.

“Saat ini harga mahal semuanya. Jangan mau dibodohi. Bansos yang diberikan juga dari uang rakyat yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Highlight, Lingkar Pemilu, Politik

Massa Berbedera PDIP Geber Acara PSI, Bawaslu Pati: Tak Ada Pelanggaran Pidana Pemilu

Lingkar.co – Acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama Ketua Umumnya Kaesang Pangarep di Rumah Makan Sapto Renggo Pati didatangi massa berbendera PDIP dengan menggeber motor di luar lokasi. Aksi itu viral di media sosial.

Berdasarkan penelusuran Bawaslu Kabupaten Pati, dalam aksi itu tidak ditemukan dugaan pidana pelanggaran pemilu.

Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap beberapa pihak yang terkait dalam peristiwa itu. Termasuk mengklarifikasi pengelola Rumah Makan Sapto Renggo dan penanggung jawab kegiatan.

“Kami juga melakukan penelusuran sampai terduga video-video viral yang kemudian memobilisasi massa ke sana. Ketiga hal itu sudah kita lakukan penelusuran,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (3/1/2024).

Hasilnya, pihaknya tak menemukan cukup bukti untuk sampai ke arah dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini karena penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa acara itu bukan kegiatan kampanye.

“Kami juga tidak mendapat pemberitahuan bahwa aktivitas di Rumah Makan Sapto Renggo itu kegiatan kampanye,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilaporkan PSI digelar di TPI Juwana. Sehingga, pihaknya memastikan bahwa peristiwa di RM Sapto Renggo itu tidak ada dugaan upaya menghalang-halangi kegiatan pemilu.

“Itu (pelanggaran, Red) tidak terbukti, karena penanggung jawab menyampaikan itu bukan kegiatan kampanye,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya sampai saat ini masih melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran admistrasi pemilu dalam peristiwa itu.

“Karena melakukan pawai dengan menggunakan atribut partai. Itu sedang kita telusuri lagi. Kita harus memastikan, karena itu tidak ada pemberitahuan kepada kami. Di kepolisian juga tidak ada pemberitahuannya. Di KPU juga tidak ada pemberitahuannya,” bebernya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Editor: Muhammad Nurseha a

Berita, Lingkar Pemilu, Pemerintahan

Simulasi Pengamanan Pemilu, Massa Rusuh, Bentrok dengan Aparat

Lingkar.co – Simulasi Pengamanan Pemilu, Massa Rusuh, Bentrok dengan Aparat. Aksi protes warga Kendal karena tidak diijinkan mencoblos di TPS berujung kerusuhan. Awalnya, warga hanya menggelar protes di kantor KPU Kendal, namun aksi tersebut disusupi provokator sehingga suasana berubah menjadi kerusuhan besar.

Warga melawan petugas yang berjaga mengamankan aksi protes warga. Bahkan sebagian warga mulai bertindak anarkis dengan melempari petugas menggunakan batu dan memukul dengan kayu. Tak pelak lagi, bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa tidak dapat dihindari.

Massa yang semakin banyak ini membuat petugas Polres Kendal kewalahan, sehingga meminta bantuan personil Brimob Polda Jawa Tengah untuk menghalau massa.

Meski sebenarnya tak berimbang, namun massa tetap nekat menyerang aparat, dan bahkan semakin brutal. Mereka toko di sepanjang jalan jadi sasaran amukan massa. Mereka menjarah dan membakar toko dan warung di pinggir jalan.

Namun, hal itu tak berlangsung lama. Polisi, Brimob Polda Jateng dan TNI akhirnya berhasil meredam aksi tersebut. Aparat berhasil mengamankan orang-orang yang diduga memulai dan memancing aksi anarkis.

Itulah pemandangan dalam simulasi pengamanan pemilu di depan stadion utama Kendal yang dilakukan oleh Polres Kendal, Jawa Tengah, Rabu (27/9/2023).

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi, kemungkinan potensi kerusuhan di Kendal terhadap hasil proses dan hasil Pemilu. Dengan demikian, berbagai kemungkinan buruk bisa dicegah secara dini.

kapolres kendal AKBP Feria Kurniawan mengatakan, personel yang disiapkan untuk mengamankan saat pemilu sebanyak 450 personel.

Bahkan, masih dibantu dari TNI, Pemkab Kendal dan dukungan Brimob Polda Jawa tengah.

“Dalam menghadapi pemilu 2024 Polres Kendal bersama TNI dan Pemkab Kendal siap untuk mengamankan pemilu serentak,” kata Feria menjelaskan.

Dijelaskan, pihaknya akan melaksanakan pengamanan Pemilu secara bertahap, sesuai dengan tahapan yang ada.

“Mulai akhir 2023 sudah mulai kampanye dan personel sudah disiapkan,” tegasnya.

Sementara, Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto yang menyaksikan simulasi sistem pengamanan (Sispam) Pemilu mengapresiasi kesigapan petugas keamanan.

Ia juga memuji kegiatan simulasi tersebut. Namun demikian ia berharap meski simulasi ini berjalan baik, kerusuhan gara-gara Pemil jangan sampai terjadi di Kendal.

“Kegiatan ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka Pilkada mendatang. Semoga Kendal aman, tidak sampai terjadi seperti yang disimulasikan ini,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selama ini kondisi di Kendal aman dan kondusif, tetapi tetap waspada, dan melakukan antisipasi secara dini menjelang Pemilu 2024.

Bupati juga memastikan jajaran Forkopimda Kendal akan solid menyambut Pemilu 2024. Sehingga kondusifitas selalu terjaga. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

Geruduk Polda Jateng, Ratusan Massa Tuntut Ungkap Kasus Kematian Iwan Boedi yang Misterius

Lingkar.co – Ratusan massa berkaos hitam bertuliskan “I Want Justice” menggeruduk Markas Polda Jawa Tengah untuk menuntut pengungkapan kasus kematian misterius Iwan Boedi yang mati misterius setahun yang lalu, Kamis (24/8/2023).

Iwan Boedi adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang meninggal secara misterius atas dugaan keterlibatan dalam sebuah kasus pada 24 Agustus 2022 lalu.

Kematiannya yang tak wajar membuat keluarga dan para sahabatnya tidak terima.

Salah satu putra mendiang Iwan Boedi, Dionisius Andra mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari para sahabat yang peduli pada pengungkapan kasus yang menimpa ayahnya.

“Kita harus sadar kalau kasus Iwan Boedi ini masih ada. Jadi tolong kawal terus kasus ini jangan sampai menjadi sehelai kertas yang berterbangan yang akhirnya hilang terhempas angin ke tempat tujuan,” ungkapnya dalam orasi.

Dalam orasinya, Andra juga mengapresiasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan beberapa institusi serta organisasi yang mendukung pengungkapan kasus ayahnya.

“Untuk segala institusi yang terhormat terima kasih telah dengan ikhlas membantu kami,” ujar Andra.

Tak lupa pula ia sampaikan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda Jateng, dan Kompolnas yang menurutnya terus membantu keluarganya dalam pengungkapan kasus ini.

“Terima kasih bapak Kapolri, Kapolda, Kompolnas dalam satu tahun perjuangan kasus di Marina yang begitu misteri,” tandasnya.

Andra meminta kepolisian yang menangani kasus Iwan Boedi tidak membiarkan berkas-berkas kasus tersimpan rapi di gudang.

Salah satu Pastur Gereja Katolik, Eduadus Didik Cahyono SJ menuturkan siapapun tidak menghendaki adanya perlakuan buruk kepada manusia apapun agamanya.

Ratusan massa aksi peduli keadilan bagi Iwan Boedi saat melakukan aksi di depan markas Polda Jateng. Foto: istimewa

“Sehingga molornya kasus terkesan adanya pembiaran penyelesaian kasus pembunuhan ini tentunya menjadi keprihatinan bersama,” ujar pria yang akrab disapa Romo Didik ini.

Dengan peringatan satu tahun ini, Romo Didik memohon pihak-pihak yang terkait bersedia untuk lebih serius lagi, lebih berusaha lagi untuk menuntaskan kasus ini.

“Kami tidak ingin hal ini menjadi preseden buruk bagaimana nyawa manusia tidak ada harganya, tidak dihormati di negara Indonesia yang mengaku sebagai negara atau yang mengaku sebagai banyak orang yang agamis,” tuturnya.

“Keluarga akan terus mencari keadilan, kami sekali lagi mengetuk hati nurani semua pihak untuk bersedia membantu keluarga menuntut keadilan untuk bisa memberikan kejelasan dan kedamaian pada anggota keluarga yang berpulang dengan cara yang membuat kita semua sedih,” tutupnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat