Arsip Tag: BNPB

Berita, Nasional, Pemerintahan

Pasha Ungu Dorong BNPB Bertransformasi Jadi Kementerian Bencana

Lingkar.co – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo berpandangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu bertransformasi menjadi kementerian agar penanganan kebencanaan di Indonesia lebih solid, terkoordinasi, dan memiliki kewenangan sebanding dengan besarnya tugas yang diemban.

Usulan tersebut disampaikan Sigit Purnomo, yang dikenal publik sebagai Pasha Ungu, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala BNPB Suharyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi program serta kebutuhan strategis penanggulangan bencana nasional untuk tahun anggaran 2026.

Menurut Pasha, tingkat kompleksitas kebencanaan di Indonesia menuntut penguatan kelembagaan, baik dari sisi kewenangan, pengambilan kebijakan, hingga dukungan anggaran. Ia menilai sudah saatnya posisi pimpinan BNPB disejajarkan dengan menteri agar sejalan dengan tanggung jawab besar yang dijalankan.

“Penanganan bencana membutuhkan biaya besar, bahkan penanggulangan pascabencana jauh lebih mahal. Riset kebencanaan juga memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, kelembagaannya harus kuat, tidak setengah-setengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, alokasi anggaran BNPB saat ini dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan tingkat kerawanan bencana di Indonesia yang bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 kejadian setiap tahunnya.

Selain penanganan darurat, BNPB juga harus memenuhi berbagai kebutuhan strategis, mulai dari sewa helikopter untuk kebakaran hutan dan bencana hidrometeorologi, hingga penyediaan logistik di wilayah dengan kondisi geografis yang beragam dan ekstrem.

“Belum lagi petugas di lapangan yang masih bekerja di daerah-daerah seperti Sumatera. Kebutuhan konsumsi mereka saja perlu diperhitungkan, karena mereka manusia yang harus dipastikan kebutuhannya terpenuhi,” kata Pasha.

Atas dasar itu, Pasha menyatakan dukungan penuh terhadap BNPB dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ia menilai BNPB merupakan institusi yang paling memahami kondisi kebencanaan secara nyata di lapangan, sehingga tidak perlu ragu dalam mengusulkan kebutuhan demi keselamatan masyarakat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar tersebut, peserta juga menyoroti pentingnya penguatan aspek pencegahan, edukasi kebencanaan, serta pengembangan pusat data dan pengendalian operasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan bencana tidak hanya bersifat responsif saat kejadian, tetapi juga mampu menekan risiko melalui upaya preventif dan berkelanjutan.

Penulis: Putri Septina

Berita, Nasional, Pemerintahan

Prabowo Panggil Purbaya Ke Istana Bahas Hal Ini

Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Kepresidenan, Jumat (19/12/2025).

Purbaya mengatakan, pertemuan berlangsung singkat dan berisi klarifikasi informasi yang dinilainya positif, termasuk pembahasan terkait kesiapan dana untuk bantuan penanganan.

“Saya cuma meeting sebentar sama Presiden, ada sesuatu yang dikonfirmasi oleh beliau,” Ujar Purbaya.

“Ada Informasi yang dicek oleh beliau ke saya, dan saya sudah kasih tahu. Informasinya saya kira baik,” lanjutnya.

Salah satu perihal yang dibahas terkait kesiapan dana bantuan.

Menurut Purbaya, dia memastikan bahwa anggaran yang diberikan untuk penanganan bencana tersedia, sebesar Rp 60 Triliun untuk tahun depan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 1,6 Triliun diluar dana cadangan tahun ini sebesar Rp 1,3 Triliun.

“Tahun ini BNPB punya cadangan sampai Rp 1,3 triliun dia udah ngajuin Rp 1,6 triliun, masih ada Rp 1,3 triliun. Jadi nggak ada masalah untuk pendanaan biaya bencana,” Jelas Purbaya.

Meski Begitu, Purbaya menjelaskan bahwa dana cadangan BNPB sebesar Rp 1,3 triliun itu pun masih belum digunakan. Sehingga belum ada permintaan untuk pencairan.

“Kayaknya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum habis. Jadi kita sih nunggu (pencairan) begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” Ucap Purbaya.

Kementerian Keunganan menjamin bahwa birokrasi pencairan akan dilakukan secara cepat begitu ada permintaan dari lembaga terkait guna memastikan korban bencana segera mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

Penulis : Putri Septin

Berita, Pelayanan, Pemerintahan

Evakuasi Lambat, Alat Penyelamat Tidak Berfungsi, Gubernur Aceh Kecewa

Lingkar.co – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mengaku kecewa terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasalnya, ia menilai penanganan banjir besar.laksanaan evakuasi lambat pada hari-hari awal bencana sehingga membuat jumlah korban di jalur utama Langsa-Aceh Tamiang semakin bertambah.

Saat rapat gabungan di posko terpadu penanganan banjir dan Longsor di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda pada Jumat, (5/12/2025), Mualem menyoroti peralatan penyelamatan BNPB yang tidak berfungsi ia mengatakan obat BNPB tidak digunakan untuk mengevaluasi warga pada hari pertama banjir, sehingga proses evakuasi menjadi sangat lambat.

“Saya kecewa dengan PNPB, saat hari pertama banjir, alat (boat) kita percuma saja (ada) tapi tidak boleh dipakai. Itu di Aceh Tamiang,” ucapnya.

Muzakir menceritakan bahwa saat rumah-rumah warga terendam banjir, masyarakat berupaya untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Warga bahkan bertahan hingga lima hari lima malam.

“Orang panggil-panggil minta bantuan (saat bertahan) dari atas atap tapi (petugas) sebeg (berbalik arah) nggak mau ambil orang. Coba dicek semua,” tegasnya.

Kekecewaannya bertambah dipicu oleh sikap BNPB yang tidak mengizinkan boat untuk mengangkat barang. Tindakan ini kata dia menyebabkan kemarahan warga korban bencana.

Sementara itu Mualem meninjau langsung titik kerusakan, termasuk jembatan utama penghubung Nagan Raya dan Aceh Tengah yang putus diterjang banjir bandang pada Jumat, (6/12/2025). Dari udara ia menyaksikan sejumlah kampung yang hancur, bahkan sebagian rumah warga kini berada ditengah aliran sungai karena sungai yang meluas.

“Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah. Ini secepatnya kita perbaiki. Kami juga akan lapor ke Pusat, apa yang perlu kita bantu dari provinsi akan kita dorong secepat mungkin,” Jelasnya.

Dia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya segera mendata kerusakan secara rinci, seperti rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat diperbaiki.

Penulis : Putri Septina

Berita, Nasional, Pemerintahan, Sosial

Kemensos Salurkan Bantuan Hingga Rp66,7 Miliar Untuk Bencana di Aceh dan Sumatra

Lingkar.co – Kementerian Sosial (Kemensos) terus fokus berkolaborasi melakukan penanganan korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga hari ini total bantuan yang digelontorkan Kemensos mencapai Rp66,7 miliar, meliputi logistik, dapur umum, dan pengerahan Tagana di seluruh wilayah terdampak.

“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam siaran persnya, Minggu (7/12/2025).

Data terbaru BNPB per hari ini, mencatat bencana yang melanda 52 kabupaten/kota mengakibatkan ratusan ribu warga mengungsi, 916 jiwa meninggal, 274 orang hilang, 4,2 ribu orang terluka, serta lebih dari 105.900 rumah rusak.

Upaya penanganan di lapangan diperkuat melalui pendirian layanan 39 dapur umum yang memproduksi 417.749 bungkus makanan per hari, suplai 101,4 ton beras, serta ribuan paket kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga penjernih air. Sebanyak 648 Tagana dikerahkan untuk evakuasi, pengelolaan dapur umum, dan layanan dukungan psikososial bagi warga terdampak.

Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar. Tercatat 747 ribu pengungsi tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 21 dapur umum memasok hingga 109.178 bungkus per hari. Suplai logistik meliputi 8.300 paket makanan siap saji, 4.720 makanan anak, 3.395 kasur, 5.750 selimut, serta 52 ton beras. Nilai bantuan mencapai Rp22,6 miliar dengan dukungan 191 Tagana

Penanganan bencana di Sumatera Utara mencakup 8 dapur umum dengan kapasitas 22.960 bungkus per hari. Bantuan logistik yang dikirim antara lain 33.430 makanan siap saji, 8.160 makanan anak, 1.850 kasur, dan 15 ton beras. Sebanyak 270 Tagana bergerak di 11 kabupaten dan kota dengan nilai bantuan Rp26,7 miliar

Di Sumatera Barat Kemensos mengoperasikan 10 dapur umum dengan kapasitas tertinggi, yaitu 285.611 bungkus per hari. Paket bantuan mencakup 14.758 makanan siap saji, 5.640 makanan anak, 4.135 kasur, 5.680 family kit, serta 34,4 ton beras. Sebanyak 187 Tagana diterjunkan di 9 kabupaten dan kota. Nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp17,3 miliar.

Kemensos juga memperluas penanganan melalui operasi penjangkauan daerah sulit, bekerja sama dengan TNI AL, pemerintah daerah, dan jejaring logistik nasional. Upaya ini diprioritaskan untuk wilayah terisolir dan rawan dengan fokus pemenuhan kebutuhan dasar, pembukaan akses logistik, serta pendirian layanan kedaruratan.

Di Aceh Timur, akses yang terputus berhasil ditembus pada 2 Desember 2025 melalui pengiriman jalur laut. Bantuan yang masuk meliputi 2.000 paket sembako, perangkat komunikasi Starlink, dan logistik pendukung untuk memastikan layanan tetap berjalan di tengah kondisi keterisolasian.

Di Sumatera Utara, wilayah Langkat yang dilaporkan rawan berhasil dijangkau pada 28 November 2025. Kemensos mendirikan Posko Pengungsian Terpadu sebagai pusat pendataan, koordinasi, dan distribusi bantuan. Pada hari yang sama, tim Kemensos juga mencapai Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk menyalurkan sembako awal, melakukan asesmen kebutuhan mendesak, dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan kondisi lapangan.

Penanganan di wilayah Aceh juga diperkuat dengan pembukaan akses menuju Aceh Tamiang pada 4 Desember 2025. Dapur umum langsung dioperasikan begitu tim tiba untuk memastikan ketersediaan makanan siap saji bagi warga terdampak. Akses menuju Aceh Utara juga berhasil dibuka sebelumnya pada 30 November 2025 melalui jalur laut. Sebanyak 1.000 paket sembako dikirim dari Banda Aceh sebagai hub logistik terdekat.

Daerah terisolir lainnya, seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, baru dapat dijangkau pada 7 Desember 2025 setelah koordinasi intensif terkait isu keamanan di Bandara Rembula. Penyaluran bantuan sempat tertunda hingga otoritas bandara menyatakan situasi aman. Setelah cargo bantuan diizinkan masuk, distribusi logistik dapat dilanjutkan ke titik terdampak di kedua wilayah tersebut. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Bantuan Logistik dan Personel dari Jawa Tengah Tiba di Lokasi, Perkuat Penanganan Pascabencana di Sumbar

Lingkar.co – Bantuan logistik dan personel dari Provinsi Jawa Tengah tiba di Sumatera Barat, untuk mendukung pemulihan pascabencana yang melanda Andalas.

Setibanya di Ranah Minang, tim langsung membantu penanganan medis, membersihkan lumpur di fasilitas publik, serta mendirikan dapur umum.

Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan, mengatakan, setelah menempuh perjalanan darat selama 105 jam, tim melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Kamis (4/12/2025) malam.

Selanjutnya, tim utusan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengikuti arahan Sekda Sumbar selaku Incident Commander, mengenai lokasi penugasan personel dan pendistribusian bantuan.

“Tim logistik diarahkan untuk mencakup tiga kabupaten, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Sementara tim medis bergabung dengan tenaga medis Provinsi Sumbar,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, tim WASH PMI turut dikerahkan, membantu melakukan pembersihan fasilitas publik seperti sekolah. Tim Dapur Umum juga mendirikan pos DU di sekitar Bendung Anai untuk menyediakan kebutuhan makanan warga terdampak.

Bergas menyebutkan, sejumlah wilayah masih sulit dijangkau menggunakan truk biasa. Endapan lumpur pun bervariasi, dengan kedalaman 20 hingga 50 sentimeter.

Ditambahkan, tim dari Jawa Tengah akan bertugas sekitar 14 hari. Bergas berharap kehadiran mereka dapat meringankan beban warga.

“Kami berharap bisa membantu memulihkan kondisi, mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan adik-adik yang sekolah,” kata Bergas.

Pemprov Jateng sebelumnya mengirim bantuan logistik berupa sandang, pangan, dan obat-obatan, serta dukungan dari Baznas Jateng dan Korpri. Total bantuan mencapai Rp1.300.306.597. Selain itu, dikirim pula 40 personel dari BPBD, Dinsos Jateng, Dinas Kesehatan, dan PMI, beserta enam truk, tiga mobil double cabin, ambulans, dan kendaraan dapur umum. (*)

Berita, Nasional, Sosial

Jumlah Korban Tewas Bencana Banjir dan Longsor Di Sumatra Terus Bertambah

Lingkar.co – Jumlah korban tewas dalam bencana banjir dan tanah longsor di kawasan Sumatra terus bertambah, tercatat sudah ada 442 orang tewas dan 402 orang masih hilang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan berikut rincian jumlah korban Tewas akibat banjir di Sumatra, yang disampaikan lewat siaran pers, Minggu (30/11/2025).

Di Sumatra Utara (Sumut), tercatat 217 jiwa meninggal dunia dan 209 masih hilang,

“Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Kepala BNPB Suharyanto, lewat siaran pers.

Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang dan Nias.

Di Sumatra Barat (Sumbar), tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang dan 16 luka-luka, total pengungsi di Sumatra Barat mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa.

“Ini korban jiwa meninggal dunia 129, kemudian yang hilang 118 dan 16 luka-luka,” ujar Suharyanto.

Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, dan Pesisir Selatan.

Kemudian di Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 masih hilang, untuk jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai Kabupaten/Kota.

“Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. ini ada di 11 Kabupaten/Kota,” Jelas Suharyanto.

Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.

Penulis : Putri Septina

Editor: Muhammad Nurseha

Berita, Highlight, Peristiwa

Siaga, Gunung Semeru Alami Erupsi, PVMBG Beri Imbauan Ini

Lingkar.co – Erupsi terbaru Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Jawa Timur terjadi pada Rabu (19/11/2025).

Kolom abu teramati hingga setinggi sekitar 500 meter di atas puncak, atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Warna abu putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal mengarah ke barat-daya.

Seismograf mencatat amplitudo maksimum sebesar 22 milimeter dengan durasi sekitar 142 detik.

Aktivitas kegempaan sepanjang 19 November 2025 (00.00–23.59 WIB):

156 kali gempa letusan/erupsi, amplitudo 10-22 mm, lama gempa 45-180 detik.

26 kali gempa guguran, amplitudo 2-5 mm, lama 36-130 detik.

9 kali gempa hembusan, amplitudo 2-8 mm, lama 39-67 detik.

Tingkat aktivitas resmi berada pada Level II (Waspada).

Imbauan Resmi
Lembaga pengawas vulkanologi (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi / PVMBG) menghimbau:

Tidak melakukan kegiatan apapun di sektor tenggara sepanjang aliran Besuk Kobokan sejauh 8 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar zona tersebut: hindari aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) sepanjang Besuk Kobokan karena potensi awan panas dan lahar hingga jarak hingga 13 km dari puncak.

Masyarakat dan pengunjung agar selalu memantau perkembangan melalui kanal resmi dan menjauhi zona berisiko tinggi.

Rekap Aktivitas Tahun 2025
Sepanjang tahun ini, aplikasi MAGMA Indonesia telah mencatat total 6.989 letusan/erupsi gunung api di seluruh Indonesia dan gunung Semeru tercatat paling sering meletus dengan 2.803 kali letusan.

Catatan dan Analisis
Meskipun tingkat aktivitas adalah Level II, data kegempaan dan pengamatan visual menunjukkan lonjakan aktivitas yang cukup signifikan.

Kolom abu dan potensi aliran awan panas/guguran menegaskan bahwa risiko bagi warga dan area‐sekitar tetap nyata.

Pastikan warga di wilayah rawan, terutama di Kecamatan Pronojiwo dan sekitarnya, memperhatikan imbauan evakuasi dan tidak menunda jika ada perintah dari BPBD setempat.

Untuk wisatawan atau pendaki, sangat disarankan menunda aktivitas hingga status gunung kembali stabil dan jalur pendakian dibuka oleh otoritas terkait.

Berita, Infrastruktur

Antisipasi Banjir Susulan, BNPB Percepat Pembangunan Tanggul Darurat di Batangan Pati

Lingkar.co – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan tanggul darurat di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan di sepanjang aliran Sungai Widodaren, yang beberapa waktu lalu jebol akibat derasnya arus.

Dari total delapan titik kritis yang terancam jebol, tiga titik rawan mulai ditangani pada Rabu (5/11/2025). Penanganan difokuskan pada lokasi yang paling parah dan berdekatan dengan permukiman warga.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tiurma Wansyahalinda Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan alat berat dan tenaga kerja untuk mempercepat pembangunan tanggul darurat.

“Hari ini kami mulai pemasangan cerucuk bambu dan karung berisi tanah di tiga titik utama sepanjang sekitar 300 meter. Fokus kami di jalur Pantura karena kondisinya paling parah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Tiurma di lokasi kegiatan.

Tanggul darurat tersebut dibangun sebagai langkah sementara sebelum pembangunan tanggul permanen yang dijadwalkan pada 2026. Proses pengerjaan ditargetkan selesai dalam tujuh hingga sepuluh hari, dengan catatan kondisi cuaca dan ketersediaan material mendukung.

“Rencana kami 7 sampai 10 hari selesai. Namun, semua bergantung pada cuaca. Kalau hujan tidak terlalu lebat dan material aman, insyaallah bisa tepat waktu,” imbuhnya.

Selain upaya BNPB, Pemerintah Kabupaten Pati juga menyiapkan pembangunan tanggul permanen sepanjang 50 meter. Sementara itu, PSDA Jawa Tengah akan menambah tanggul bronjong di sejumlah titik kritis untuk memperkuat bantaran Sungai Widodaren.

Sinergi antara BNPB, Pemkab Pati, dan PSDA Jawa Tengah diharapkan dapat mengurangi risiko banjir susulan dan melindungi warga di sekitar aliran sungai dari ancaman bencana serupa.

“Kami berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat. Ini bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat,” tutup Tiurma. (*)

Pemerintahan

Wali Kota Semarang Pastikan Penanganan Banjir Fokus pada Warga dan Penguatan Sistem Pompa

Lingkar.co – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng kembali menegaskan bahwa prioritas utama Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi banjir yang melanda wilayahnya beberapa hari terakhir adalah memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.

“Pemerintah Kota Semarang berkonsentrasi prioritasnya adalah di penanganan warga terdampak. Pompa-pompa kita banyak sekali kita gunakan untuk membuang di wilayah-wilayah terdampak,” ujar Agustina saat mendampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau kawasan Kaligawe, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa saat ini pompa-pompa kecil difokuskan untuk wilayah permukiman, sementara pompa besar dan sistem manajemen air ditangani bersama pemerintah pusat, provinsi, dan TNI.

“Pemerintah kota konsen terhadap dua hal. Nomor satu, bantuan logistik pangan tidak boleh terlambat. Maka kalau ada yang terdampak, lapor lurahnya supaya lurah lapor ke posko dan segera dikirim. Selebihnya sudah ditangani dengan sangat baik proses perencanaan pengendalian banjirnya antara pemerintah pusat, gubernur, dan Pak Pangdam tadi juga rawuh, (hadir-red),” imbuhnya.

Agustina juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan banjir di Kota Semarang.

“Saya terima kasih sekali karena sudah banyak sekali perhatian. Hari ini Kepala BNPB, kemarin Pak Wapres, sehingga semuanya gercep,” ucapnya.

Menurutnya, penyebab utama lambatnya air yang surut di sejumlah titik disebabkan oleh gundukan tanah proyek sementara yang menutup aliran air menuju laut. Setelah tim gabungan TNI, BPBD, dan Pemprov Jawa Tengah melakukan pembongkaran, arus air kini berangsur lancar.

“Kalau manajemen pompa dan buka-tutup saluran air berjalan baik, kemungkinan besar surutnya akan lebih cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agustina menyebut penanganan jangka panjang akan difokuskan pada pembangunan kolam retensi yang berfungsi ganda.

“Jangka panjangnya jika ini jadi kolam retensi, ini bisa menjadi sumber air baku. Nantinya akan menjadi air-air bersih pengganti dari APT (Air Permukaan Tanah). Kalau APT tidak lagi difungsikan tentu penurunan tanah juga akan bisa diantisipasi lebih baik,” paparnya.

Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan banjir Semarang dilakukan secara terpadu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden memerintahkan saya memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi banjir di kawasan timur kini jauh membaik dan diperkirakan akan surut dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi kerja kolaboratif lintas instansi. “Artinya kerja-kerja kolaboratif ini yang akhirnya kita bisa memberikan pelayanan masyarakat juga tegak. Ini menjadi role model bahwa kita ternyata bisa ke arah sana,” ujarnya. ***

Berita, Pemerintahan

Banjir di Semarang Mulai Mengering, Upaya Penanganan Kolaboratif Terus Berlanjut

Lingkar.co – Bencana banjir di daerah Kaligawe Kota Semarang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sudah mulai mengering. Jalan pantura yang sebelumnya tergenang air juga sudah bisa dilintasi berbagai jenis kendaraan bermotor.

Hal ini tak lepas dari kerja-kerja kolaboratif yang dilakukan beberapa pihak, baik itu pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat.

Berbagai upaya dalam menangani banjir di kawasan Kaligawe dan sekitarnya tetap terus berlanjut, hingga persoalan tersebut tuntas.

Pada Senin siang, 3 November 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, meninjau rumah pompa Sringin dan Kolam Retensi Terboyo, Kota Semarang.

Tinjauan ini untuk memastikan penanganan banjir di kawasan Kaligawe Semarang maupun Sayung Demak berjalan optimal.

“Sejak banjir pertama terjadi, pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi dan langkah-langkah penanganan terpadu,” kata Kepala BNPB, Suharyanto.

Dari hasil peninjauan, Suharyanto mengatakan, situasinya sudah relatif lebih baik. Dalam 2-3 hari ini, ia memastikan jalan sudah kering dan terkendali.

Ia menyatakan, kondisi di lapangan kini jauh lebih baik dibandingkan pekan lalu. Saat rombongan meninjau wilayah Kaligawe, genangan hanya tersisa di beberapa titik.

Menurutnya, upaya pengendalian banjir di kawasan tersebut terus dilakukan. Pemerintah kini bekerja dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah jangka pendek dilakukan melalui pompanisasi, evakuasi warga terdampak, dan pengendalian sementara air di titik-titik utama. Penanganan banjir dilakukan dengan menempatkan pompa-pompa air di sejumlah titik.

“Pompa-pompa ini dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini akan kita siagakan sampai kondisi membaik,” imbuh Suharyanto.

Dia berharap pada 2026, pembangunan kolam retensi sudah selesai, sehingga penanganan banjir tidak lagi menggunakan mitigasi jangka pendek.

Adapun jangka menengah, dilakukan penambahan pompa, perbaikan drainase, serta pembuatan sodetan baru menuju Kolam Retensi Unissula dan Sungai Sayung.

Sedangkan untuk jangka panjang, direncanakan penyelesaian sistem pengendalian banjir permanen pada tahun 2026–2027. Menurut Suharyanto, proyek pengendalian banjir besar di kawasan tersebut baru mencapai sekitar 40 persen dari rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Progresnya sudah mencapai 40 persen. Intinya, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bersatu padu. Semoga dengan sistem pompa permanen dan kolam retensi yang sudah diperkuat. Semarang akan lebih aman dari banjir besar di masa mendatang,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari BMKG memberikan informasi kalau curah hujan di Jawa Tengah akan berlangsung cukup masif sampai awal 2026. Hal ini tentu harus dilakukan mitigasi dan pencegahan.

“Nah, untuk di udara ini sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Bahkan untuk Jawa Tengah, kita kerahkan kekuatan full ya. Ada dua pesawat 1 kali 24 jam melaksanakan reduksi awan-awan hujan yang bisa mengakibatkan hujan lebat gitu,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, kolam retensi Terboyo memiliki peran vital dalam sistem pengendalian banjir di wilayah timur Semarang.

Kolam dengan luas sekitar 189 hektare ini mampu menampung hingga 6.717.470 meter kubik air dan dilengkapi dengan rumah pompa besar berkapasitas 5.000 liter per detik per unit. Sedangkan di kolam retensi di Sriwulan seluas 28 hektare dengan tampungan 1.100.000 meter kubik.

Kolam ini juga terintegrasi dengan tanggul laut dan sistem drainase utama, sehingga berfungsi menurunkan genangan di Jalan Kaligawe serta kawasan industri di sekitarnya.

Sejak awal tanggap darurat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang berkoordinasi erat dengan BNPB dan Kementerian PU.

“Artinya, kerja-kerja kolaboratif ini akhirnya bisa memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ini juga menjadi model bahwa kita bisa bekerja bersama,” kata Luthfi.

Dikatakan, banjir di Kota Semarang dan Kabupaten Demak beberapa hari terakhir menjadi pelajaran berharga, supaya daerah tersebut tidak banjir lagi.

Melalui kerja-kerja kolaboratif itu, berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari pengoperasian 48 pompa air di sejumlah sungai, pembuatan sodetan, evakuasi warga terdampak, pengaktifan posko logistik dan kesehatan, serta dapur umum.

BNPB turut memperkuat upaya di lapangan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang melibatkan dua armada, masing-masing berpangkalan di Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo, untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah Semarang dan sekitarnya.

Masyarakat diminta tetap waspada, mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi hingga awal tahun 2026. (*)