Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan antrean panjang kendaraan saat membeli bahan bakar minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut Bahlil, salah satu pemicu antrean tersebut adalah adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Pergeseran itu membuat permintaan terhadap BBM subsidi meningkat.
“Yang terjadi sekarang itu kan adalah sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” ujar Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, kemarin.
Selain meningkatnya permintaan, Bahlil juga menyoroti praktik penimbunan BBM bersubsidi yang ditemukan aparat kepolisian. Ia menyebut terdapat kendaraan yang telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki jauh lebih besar dari ukuran normal untuk menampung BBM subsidi.
Modifikasi tersebut, kata Bahlil, bahkan ditemukan pada mobil dan truk dengan tangki berkapasitas ratusan liter hingga sekitar satu ton.
“Jauh lebih dari itu ada mobil-mobil, truk, bikin tangki gede, besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ. Dalam hati saya, ini bagaimana model begini? Kalau begini, mau tunggu Menteri ESDM dari langit pun akan tetap seperti ini,” ujar Bahlil.
Perketat Pengawasan BBM Subsidi
Bahlil mengatakan Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kepolisian untuk menangani persoalan antrean BBM di Makassar.
Langkah tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang memang berhak. Pemerintah juga terus mengawasi potensi penyalahgunaan subsidi, termasuk praktik penimbunan dengan kendaraan yang telah dimodifikasi.
“Sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai. Kami akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil.
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar dalam tiga hari terakhir dilaporkan mengalami lonjakan. Jumlah kendaraan yang mengantre disebut meningkat hingga lebih dari 50 persen sehingga turut berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Pemerintah berharap penanganan di lapangan dapat segera mengembalikan kondisi distribusi BBM, sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berpotensi mengganggu ketersediaan bagi masyarakat.
