Lingkar.co - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi krisis moneter 1998, meski tetap memiliki dampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.
Ia menyebut pelemahan rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor dan bahan baku, termasuk komoditas seperti kedelai dan gandum yang menjadi bahan dasar produk konsumsi sehari-hari seperti tahu, tempe, dan mi instan.
Namun demikian, Chatib menegaskan bahwa situasi ekonomi saat ini memiliki fondasi yang berbeda dibandingkan periode krisis.
"My answer is no (jawaban saya adalah tidak)," tegasnya pada Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, perbedaan utama terletak pada sistem nilai tukar yang kini lebih fleksibel dibandingkan era sebelum krisis 1998, sehingga shock ekonomi tidak berdampak sedalam masa lalu.
Ia juga menilai pelaku usaha saat ini relatif lebih siap menghadapi fluktuasi kurs karena telah menerapkan mekanisme lindung nilai (hedging) maupun diversifikasi aset.
"Yang membedakan paling besar 1998 dengan 2026 itu adalah flexible exchange rate," ujarnya.
Chatib menjelaskan, pada krisis 1998 banyak perusahaan tertekan karena memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat, sementara pendapatan mereka berbasis rupiah, sehingga pelemahan tajam kurs langsung memicu lonjakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).
"Ketika rupiahnya jatuh, orang itu masih pinjam uang di dalam dolar sementara revenue-nya (pendapatan) dalam rupiah, sehingga NPL-nya naik," katanya.
Kondisi tersebut berbeda dengan saat ini, di mana eksposur terhadap risiko valuta asing dinilai lebih terkelola.
Karena itu, ia menilai pelemahan rupiah saat ini tidak mengarah pada krisis maupun resesi seperti yang terjadi pada 1998.
"Saya juga bilang kita enggak akan resesi. Orang boleh berdebat angkanya 5 persen, 4,7 persen atau berapa pun, itu tidak negative growth," ujarnya.
Di sisi lain, Chatib menyoroti bahwa dampak perlambatan ekonomi saat ini paling terasa pada kelompok kelas menengah.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi tidak dapat dilihat secara agregat, karena dampaknya berbeda antar kelompok pendapatan. Kelompok berpenghasilan tinggi masih relatif mampu bertahan, sementara kelompok berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui program perlindungan sosial pemerintah.
"Top 15 persen doing okay. The bottom 30 persen itu mereka terbantu dengan social protection," ujarnya dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Namun, ia menilai kelompok kelas menengah dengan pengeluaran sekitar Rp3 juta hingga Rp10 juta per bulan justru mengalami tekanan paling besar dalam beberapa tahun terakhir.
"Problemnya itu adalah di desil 5 dengan 8. Di kelompok ini yang spending-nya antara sekitar Rp3 juta sampai Rp10 juta, itu mereka experience negative growth di dalam tujuh tahun terakhir," katanya.
Tekanan tersebut, lanjutnya, juga tercermin dari perlambatan konsumsi rumah tangga serta meningkatnya risiko kredit macet pada segmen tertentu di sektor perbankan.
