Lingkar.co – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti kecilnya alokasi anggaran sektor pertanian dalam Rancangan APBD 2026.
Padahal, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Purworejo yang dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bagian selatan.
Juru Bicara Fraksi PPP, KH Akhmat Tawabi S.Sos.I, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Kamis (18/9/2025), menyampaikan bahwa 65 persen wilayah Purworejo adalah lahan pertanian.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, luas lahan pertanian di Purworejo mencapai 67.290 hektare, terdiri atas 35.210 hektare lahan sawah dan 32.080 hektare lahan kering atau tegalan.
“Dengan luas lahan sebesar itu, tentu diperlukan anggaran yang cukup sebagai bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat petani. Anggaran yang kecil menunjukkan pemerintah belum menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas, padahal mayoritas penduduk Purworejo adalah petani,” tegas Tawabi.
Ia menambahkan, Fraksi PPP memahami kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi, sehingga ada pemangkasan sejumlah pos belanja. Namun, pihaknya berharap anggaran pertanian tidak dipangkas terlalu besar.
“Ini jelas bertolak belakang dengan visi dan misi Bupati Hj Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, yakni Sejahtera Petanine. Jika anggaran pertanian terus ditekan, bagaimana mungkin kesejahteraan petani bisa tercapai?” pungkasnya. ***
Penulis : Lukman Hakim
