Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Tengah melontarkan desakan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin mengganggu keamanan, ketertiban, dan kehidupan masyarakat.
Desakan tersebut menjadi bagian dari dua rekomendasi eksternal yang dihasilkan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II PW GP Ansor Jawa Tengah di Hotel Sun Q Ta, Guci, Kabupaten Tegal, Sabtu (12/9/2026) hingga Minggu (13/9/2026).
Forum tersebut diikuti 32 Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor dari seluruh Jawa Tengah bersama jajaran Pengurus Wilayah.
Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, M Sidqon Prabowo, menegaskan rekomendasi tersebut merupakan hasil aspirasi dari sejumlah PC yang kemudian disepakati bersama melalui pembahasan komisi dan rapat pleno.
Salah satu sorotan utama adalah maraknya aktivitas penambangan ilegal galian C di berbagai daerah di Jawa Tengah. GP Ansor menilai praktik tersebut tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga diduga berlangsung dengan mengabaikan ketentuan hukum.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum didesak tidak lagi membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“Aktivitas sudah jelas-jelas ada di depan mata kita. Selain merusak lingkungan juga ada pelanggaran hukum. Maka kami mendesak untuk segera ditindak tegas, atau kami turun tangan,” tegas Gus Sidqon.
Tak hanya galian C, GP Ansor Jateng juga menyoroti peredaran obat-obatan ilegal dan obat keras golongan G yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Persoalan tersebut dinilai semakin serius karena peredarannya disebut telah menyentuh kalangan remaja, termasuk anak-anak usia sekolah.
Beberapa jenis obat yang menjadi perhatian antara lain Tramadol, Hecymer, Zolam, dan Tryex. Menurut Sidqon, obat-obatan tersebut disebut masih relatif mudah ditemukan di sejumlah toko kosmetik ilegal, warung remang-remang, hingga kawasan pinggiran desa.
GP Ansor meminta pemberantasan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar menindak pelaku di lapangan.
“Kami mendesak aparat dan pihak terkait untuk memberantas dari hulu sampai hilir secepatnya,” ujarnya.
Judol Dibabat Sampai ke Jaringan
Judi online (judol) juga menjadi perhatian serius dalam rekomendasi Muskerwil II. GP Ansor Jateng menilai pemberantasan judol membutuhkan langkah yang lebih agresif dan terkoordinasi.
Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong mempercepat pemblokiran situs judi online yang telah teridentifikasi sekaligus memperketat pengawasan terhadap kemunculan domain-domain baru.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penyedia layanan internet juga diminta meningkatkan pemantauan terhadap berbagai modus yang digunakan untuk menghindari pemblokiran, termasuk teknik pengalihan akses atau re-routing.
Di sisi penegakan hukum, Polda Jawa Tengah dan jajaran terkait didorong memburu bukan hanya pemain, tetapi juga jaringan di balik operasional judi online, termasuk pengembang, fasilitator rekening, dan promotor.
Koordinasi dengan kanal pengaduan masyarakat juga dinilai harus diperkuat agar setiap laporan tidak berhenti sebagai aduan, tetapi dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.
GP Ansor Jateng bahkan mengusulkan pemberlakuan sanksi berupa pencabutan bantuan sosial atau bantuan pendidikan terhadap warga yang rekeningnya terbukti digunakan untuk transaksi judi online. Namun, usulan tersebut ditekankan harus melalui verifikasi dan validasi faktual terlebih dahulu agar penerapannya tepat sasaran.
Sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah, Husein Ahmadi, mengatakan seluruh rekomendasi hasil Muskerwil akan segera diteruskan secara resmi kepada instansi dan pihak terkait.
“Surat resmi akan segera kami kirim ke pihak terkait. Sedangkan di internal, kami segera konsolidasikan ke bidang-bidang dan lembaga di PW GP Ansor Jawa Tengah untuk melakukan langkah konkret guna merealisasikan rekomendasi ini,” katanya.
Muskerwil II PW GP Ansor Jawa Tengah sebelumnya dibuka pada Sabtu (12/9/2026). Acara tersebut dihadiri Bupati Tegal Ischak Maulana Rohma yang juga menjabat Wakil Ketua PW GP Ansor Jateng, Ketua PWNU Jawa Tengah H Abdul Ghaffar Rozin, serta Wakil Ketua Umum PP GP Ansor Dwi Winarno.
Melalui rekomendasi tersebut, GP Ansor Jateng menegaskan bahwa persoalan galian C ilegal, peredaran obat keras, dan judi online tidak boleh terus dibiarkan. Organisasi tersebut meminta aparat bergerak cepat, tegas, dan menyasar jaringan hingga ke akar persoalan.