Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang sebesar Rp 3,5 miliar dari Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali. Uang itu terkait dugaan gratifikasi terkait aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.
Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pengamanan jalan angkut atau hauling batu bara di wilayah Kukar.
Perkara tersebut turut menyeret nama mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap Ahmad Ali sempat dilakukan untuk mengungkap keterkaitan aliran uang dengan perkara yang sedang ditangani.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dugaan bahwa uang tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tengah sidik di wilayah Kukar.
“Atas uang-uang yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, artinya ada keyakinan bahwa uang-uang itu memang diduga terkait ataupun bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidikan di wilayah Kukar,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (10/9).
Budi menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara di setiap per meter ton batu bara di Kukar. Dalam dugaan gratifikasi itu, korporasi disebut memiliki keterlibatan secara aktif dan terstruktur.
“Ini kan perkara berkaitan dengan gratifikasi, ada penerimaan yang dilakukan oleh seorang penyelenggara negara berkaitan dengan per meter ton di wilayah Kabupaten Kukar di mana dalam penerimaan gratifikasi tersebut ada peran dari korporasi juga yang berperan secara aktif secara terstruktur,” jelasnya.
Kronologi penyitaan sejumlah uang
Menurut Budi, keterlibatan korporasi menjadi salah satu alasan KPK menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset yang berkaitan dengan perkara korupsi untuk penetapan tersangka.
“Jadi memang ada peran secara terstruktur korporasi, bukan lagi perbuatan individu. Maka kemudian penyidik juga menetapkan tersangkanya adalah tersangka korporasi dan tentunya juga penetapan tersangka korporasi berkaitan dengan upaya untuk asset recovery nantinya,” tegas Budi.
Dalam proses penyidikan, KPK kini berupaya mengikuti pergerakan uang untuk mengetahui pihak-pihak yang menerima maupun tujuan penggunaan dana tersebut.
“Termasuk berkaitan dengan pemeriksaan para pihak untuk menjelaskan layanan atau fasilitas hauling, jalan yang digunakan dari site batubara sampai ke dermaga,” ujar Budi.
Penyidik juga mendalami mekanisme pungutan atas pemanfaatan jalan angkut tersebut. Besaran pungutan kemudian akan dicocokkan dengan volume batu bara yang diangkut melalui fasilitas hauling sebagai bukti dalam penyidikan.
“Tentunya batubara yang diekspor itu untuk bisa didistribusikan diangkut ke wilayah lain butuh jalan menuju dermaga. Nah itu kan ada fasilitas hauling juga sehingga dalam penyidikan perkara ini penyidik juga mendalami terkait dengan penyediaan fasilitas hauling itu seperti apa pungutannya bagaimana. Termasuk load atau jumlah batu bara yang sebenarnya itu berapa,” paparnya.
Namun, KPK belum memastikan apakah Ahmad Ali akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Budi menyebut keputusan tersebut akan bergantung pada kebutuhan penyidik dalam memutuskan perkara.
“Nanti kita lihat perkembangannya karena kan sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan kepada pihak pihak yang bersangkutan. Apakah nanti penyidik mempertimbangkan masih ada kebutuhan lain untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.