Lingkar.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan kampanye zakat. Pesan itu juga berlaku bagi para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Tito, zakat memiliki potensi yang cukup besar, baik secara global maupun di Indonesia. Bahkan, tidak ada donasi dari filantropis manapun di seluruh dunia yang besarnya melebihi potensi zakat dari umat Islam.
“Itu bisa disalurkan langsung ke masyarakat yang tidak mampu, bisa juga melalui organisasi, badan zakat misalnya,” ujar Mendagri.
Ia mengungkapkan hal itu saat menghadiri pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (12/4/2023).
Oleh karena itu, ia berharap kampanye tersebut dapat mendorong masyarakat untuk segera memberikan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
Hal ini dibutuhkan untuk memperkuat daya beli para penerima zakat dalam rangka mengimbangi kenaikan harga karena tingginya permintaan komoditas menjelang Lebaran.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan badan zakat, yayasan, maupun pihak lain yang mengelola zakat, agar tidak menyimpan zakat untuk kepentingan program setelah Lebaran.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar dua minggu menjelang Lebaran, zakat yang tersimpan dapat segera disalurkan.
"Kalau ada yang tahun lalu, simpanan tahun lalu, atau zakat-zakat yang tahun lalu, keluarkan sekarang, bantu masyarakat yang tidak mampu di daerah masing-masing,” jelas Mendagri.
Bahkan, Mendagri mengaku telah berdiskusi panjang dengan Presiden Joko Widodo agar turut menyuarakan pentingnya menunaikan zakat.
“Saya bilang, Bapak tolong Bapak juga bantu suarakan, ini saya sudah sampaikan dalam zoom meeting hari Senin yang lalu kepada seluruh kepala daerah,” terang Mendagri.
Untuk mengimbangi naiknya harga sejumlah kebutuhan masyarakat, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar menyalurkan bantuan sosial (bansos).
Selain bansos, Pemda juga bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu masyarakat dalam dua minggu menjelang Lebaran.
Ia menilai, Pemda dapat melibatkan TP PKK dalam menyalurkan berbagai bantuan tersebut.
“Harga naik harus diimbangi dengan daya beli masyarakat, harga boleh naik tapi kalau daya beli masyarakat cukup tidak akan masalah, daya beli ya beli, mereka punya kemampuan, kasih bansos, kemudian bantu dengan BTT,” tandas Mendagri. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat
