JAKARTA, Lingkar.co - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2021 terkait pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM Mikro Tahap V.
“Pemberlakuan PPKM Mikro Tahap V di perpanjang sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 19 April 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian
target pada kelima parameter selama 12 minggu berturut-turut,” demikian kutipan Instruksi Mendagri tersebut.
Baca juga:
Dirlantas Polda Jateng Lakukan Penyekatan di Perbatasan Saat Mudik Lebaran
PPKM Mikro kali ini lebih luas dengan menambah lima provinsi, yakni Aceh, Riau, Sumater Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Sehingga, sebanyak 20 provinsi kini menerapkan pembatasan berskala mikro tersebut.
Dalam Inmendagri tersebut menyatakan pemberlakuan PP Mikro nantinya dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT.
Sementara bagi wilayah di luar 20 daerah tersebut, Mendagri meminta untuk tetap memperkuat, meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
Baca juga:
Satgas Covid-19 Tegur Pelantikan Pengurus DPC Perempuan Tani HKTI
Masih sama dengan ketentuan sebelumnya, PPKM Mikro Tahap V mengizinkan kegiatan makan dan minum di restoran serta kegiatan rohani di tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas warga sebanyak 50 persen dan juga penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Selain itu, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan kini berlaku hingga pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kegiatan konstruksi juga boleh berlangsung 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.
Sementara itu, kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dihentikan sementara. Kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring dan luring (tatap muka) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Baca juga:
Potret Stonehenge di Jogja, Mirip di Inggris
Pemerintah menilai PPKM Mikro selama ini mampu menekan laju kasus aktif angka penyebaran dan penularan Covid-19. (ara/one)
