Pastikan Kesiapan Logistik Vaksin Covid-19, Pemerintah Segera Distribusikan Secara Bertahap

Proses distribusi Vaksin Covid-19. (ANTARA/LINGKAR.CO)
Proses distribusi Vaksin Covid-19. (ANTARA/LINGKAR.CO)
ADVERTISEMENT
Top Article Ad 728x90

JAKARTA, Lingkar.co - Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi vaksin Covid-19 berjalan dengan lancar. Salah satu yang dipersiapkan adalah logistik vaksin Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional atau Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa kesiapan daerah secara umum sudah cukup baik.

"Untuk distribusi vaksin akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan pada populasi dan wilayah yang berisiko tinggi pada tingkat penularan yang tinggi," katanya, Kamis (24/12).

ADVERTISEMENT
In Paragraph Ad 336x280

Wiku melanjutkan, uji klinis vaksin Sinovac saat ini tengah berlangsung dilakukan Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma. Uji klinis dilakukan untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, hasil uji klinis tersebut akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA).

Sementara itu, vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman adalah kandidat vaksin yang akan digunakan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

ADVERTISEMENT
In Paragraph Ad 336x280

Setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar vaksin Merah Putih dapat dikeluarkan pada 2021.

"Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama pada 2021," jelasnya.

Wiku menegaskan, bahwa pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat, minim efek samping dan tentunya halal.

ADVERTISEMENT
In Paragraph Ad 336x280

“Saat ini, pemerintah pun sedang gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar kekebalan imunitas atau herd immunity semakin mudah tercapai, “ ungkapnya

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi.

"Agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga tercapai herd immunity," pungkasnya. (ara/aji)

ADVERTISEMENT
In Paragraph Ad 336x280

Peneliti RCMG Yakin Kementan Telah Antisipasi Dampak Banjir dan Kekeringan bagi Petani

ADVERTISEMENT
In Article Ad 336x280

Berita terkait

Baca juga

Rekomendasi untuk kamu